Rektor

SEGALANYA tiba-tiba mengejutkan. Segalanya membuat kita tergopoh-gopoh meresponsnya. Kita terkesiap ketika ada sesuatu yang 'jauh', yakni ada calon rektor sebuah perguruan tinggi yang berkelindan dengan Islamic State. Sebelum itu, ada sumpah setia mahasiswa terhadap khilafah dari kampus besar. Kampus yang menjadi dambaan seantero negeri.

Siapa tahu yang bercikun-cikun (bersembunyi-sembunyi) justru lebih banyak. Maka, tepat di Hari Pancasila, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun memunculkan ide pemilihan rektor langsung di bawah presiden. Ia nanti tak lagi menjadi urusan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (Menristek-Dikti). Menurut Tjahjo, ini terkait dengan kesepahaman bersama 63 rektor dalam menyelenggarakan pendidikan dan penelitian ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan.

Tujuannya mulia, untuk mencegah ideologi anti-Pancasila masuk kampus. Kita tahu ketika kewenangan diambil dari tangan menteri itu berarti tugas sang presiden akan kian berat. Sebaliknya, tugas sang menteri akan kian ringan. Bukankah mestinya sang menteri harus dimintai pertanggungjawaban? Dengan mengambil tanggung jawab menteri, presiden yang tengah lintang pukang ngebut menggarap infrastruktur dan mengurangi kesenjangan ekonomi akan kian terkuraslah energinya.

Padahal, Istana baru saja menambah beban dengan lembaga baru, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kita tahu dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri, menteri mempunyai 35% suara. Senat/majelis wali amanah perguruan tinggi negeri memilik 65% suara. Dengan 35% suara saja Menristek-Dikti punya pengaruh besar, yang bisa mengancam otonomi kampus jika salah menggunakannya.

Bayangkan kalau sepenuhnya di tangan presiden! Tak ada jaminan pemilihan rektor di bawah presiden akan mendapatkan sosok yang pepak sebab radikalisme bukanlah lahir dari ruang hampa. Ia tak jatuh dari langit, tapi ada yang meneroka jalan untuk paham itu tumbuh dan berkembang. Ke mana pula kerja intelijen selama ini? Yang pasti, jika sang rektor pilihan presiden gagal, wibawa kepala negara pun akan gompal.

Adapun sang menteri merasa lega dan kian nyaringlah kecimus atau cibiran para pencerca presiden. Karena itu, rencana pemilihan rektor di tangah presiden sebaiknya dipikir ulang. Tidak salah, dalam situasi yang serbamengejutkan ini, presiden mengambih alih pemilihan rektor. Namun, itu bukan jalan terbaik. Jalan terbaik ialah memaksimalkan implementasi dari aturan yang sudah ada.

Menteri dan pihak kampus bisa bekerja sama dengan lembaga lain yang relevan untuk menelesuri rekam jejak para calon rektor. Mana yang bersetia pada Pancasila, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang cemar. Mana yang bermutu, mana yang abu-abu. Laksanakan saja aturan baru, Pemenristekdikti No 19/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, secara maksimal.

Misalnya, calon rektor mesti membuat laporan harta kekayaan pejabat negara. Paparan visi-misi calon rektor di depan pihak kementerian (sebelumnya cukup di depan internal kampus) benar-benar tak di awang-awang. Paparan publikasi dan kerja sama yang pernah dilakukan juga harusnya diverifikasi dengan serius. Yang juga membuat pilu, seperti pernah diungkap Ketua KPK Agus Rahardjo, ialah adanya indikasi politik uang dalam pemilihan rektor di sejumlah kampus.

Kisarannya Rp1,5 miliar hingga Rp5 milar. Kampus yang mestinya tempat kita 'kembali' ketika masyarakat berada di simpang jalan dan kekuasaan menemui jalan buntu mengurai sebuah soal, malah terimbas penyakit politik uang, laku buruk politik praktis. Jika benar, inilah pengkhianatan kaum intelektual paling serius! Di satu-dua kampus, terlebih kampus negeri, memang ada aktivitas terang-terangan menolak Pancasila. Tentu saja, itu ancaman serius bagi Indonesia.

Namun, mengatasi persoalan dengan terburu-buru, panik, tak jernih, juga akan menimbulkan problem baru. Jelas, ada perampasan otonomi kampus yang kita ambil semasa Orde Baru. Akan ada friksi di kampus antara rektor pilihan presiden dan mereka yang prootonomi kampus. Rektor pilihan presiden yang cenderung otoriter akan mudah menepuk dada seraya mengatakan, "Saya orangnya presiden," setiap menghadapi kritik.

Padahal, kampus harusnya menjadi entitas paling piawai mengelola kritik dan sikap kritis sebab kritisisme memang ciri masyarakat kampus. Kita sepakat kampus mesti bersih dari pengaruh ideologi anti-Pancasila. Namun, jika kemandirian dan sikap kritis perguruan tinggi dimatikan, tamatlah fungsi kampus. Jangan sampai kita menancapkan batu nisan dengan epitaf 'Di sini otonomi perguruan tinggi telah mati'.