Unit Kerja Ideologi

DISADARI atau tidak, dalam pilkada Jakarta, Ahok telah menjadikan dirinya, tepatnya hak konstitusionalnya, sebagai 'tester' untuk mengetes keluasan dan kedalaman paham kebangsaan. Hasilnya, Bhinneka Tunggal Ika senyatanya rapuh. Kohesi sosial sempat retak, bahkan terancam pecah. Selintas perkara besar itu seperti terjadi seketika, berwatak sementara.

Setelah Ahok kalah dan masuk penjara, 'kita' kembali menjadi 'kita' yang utuh. Bukan 'aku' di sini, 'engkau' di sana. Benar? Salah. Sejumlah observasi mengatakan bahwa di bawah permukaan terjadi pengentalan segregasi. Telah lahir dan berkembang segregationist, penganjur pemisahan. Sebuah anak judul liputan yang berisi temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merefleksikan perkara besar itu.

Bunyinya, 'Ada populasi yang ingin Pancasila diganti'. Sandingkanlah temuan itu dengan temuan kepolisian perihal makar, bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Rakyat tidak salah pilih Jokowi. Pemimpin negara itu tegas. Tidak terjadi pembiaran. Akan saya gebuk, katanya. Negara memiliki legitimasi untuk memaksa. Kendati demikian, pemimpin yang lemah, apalagi yang sok demokratis, tidak bernyali melakukannya.

Padahal, keberanian itu situasional dan kontekstual sedang diperlukan. Akan tetapi, menggebuk atas nama supremasi hukum dan konstitusi sekalipun jelas bukan solusi berjangka jauh untuk mengatasi populasi yang ingin Pancasila diganti. Presiden tentu saja bukan tukang gebuk. Ia bapak bangsa. Ia saka guru, pengukuh negara bagi seluruh rakyat. Ia dituntut menjadi negarawan, antara lain di bawah pemerintahannya negara mampu memproduksi makna kepublikan Pancasila dalam kehidupan riil rakyat sehari-hari.

Dua persoalan timbul, konten dan distribusi. Kira-kira, mengutip sebuah jargon, 'If content is king, distribution is queen'. Konten pernah menjadi perkara desoekarnoisasi, penghapusan realitas sekaligus mitos sang penggali Pancasila. Yang diagungkan dan diritualkan ialah 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila, yang menyuperiorkan Pak Harto. Namun, sekarang 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional.

Sebuah kontruksi setelah puluhan tahun terjadi destruksi terhadap Bung Karno. Akan tetapi, bagaimana menerjemahkan sang konten, sang raja, tetaplah pekerjaan kenegarawanan yang berat. Mungkin karena itu dihadirkan sembilan tokoh dalam berbagai dimensi sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), yang dilantik kemarin.

Mereka ialah Megawati Soekarnoputri (anak biologis dan anak ideologis Bung Karno), Try Sutrisno (TNI), KH Said Aqil Siradj (NU), Ahmad Syafi'i Ma'arif (Muhammadiyah), Mahfud MD (pakar hukum tata negara), KH Ma'ruf Amin (Majelis Ulama Indonesia), Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Wisnu Bawa Tenaya (Parisada Hindu Dharma Indonesia), dan Sudhamek Agoeng (Majelis Buddhayana Indonesia).

Perkara lain ialah ideologi Pancasila sebagai perkara penghayatan melalui modus mencekoki, sudah lama usang, bahkan gagal. Karena itu, jangan ulangi BP7 dan P4 (era Pak Harto). Distribusi, yaitu sang ratu, harus merespons situasi yang telah berubah. Jelas diperlukan metode yang sesuai dengan alam pikiran dan praktik demokrasi. Jawaban yang dipilih ialah Pancasila urusan perbuatan, urusan kerja nyata (era Jokowi).

Karena itu, yang diperlukan unit kerja. Dalam argumentasi itulah kiranya lahir Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin Yudi Latief, pemikir kenegaraan yang merepresentasikan kemampuan konten ataupun distribusi, king and queen. Unit itu bukan tanaman instan yang buahnya dapat dipetik dalam semalam. Dia bukan taoge.

Bila kampus saja 'kehilangan' ideologi Pancasila, bukan perkara mudah dari mana unit kerja ideologi hendak bekerja. Tidakkah socially divisive, memecah belah komunitas/etnik/agana, telah disemai di level sekolah lebih rendah? Dari mana hendak dimulai, ujungnya kiranya antara lain reorientasi dari warga berwatak partisan agar Pancasila diganti menjadi warga berwatak partisipan mempraktikkan Pancasila. Saya berani bermimpi bahwa itu akan terjadi.