Nyanyian Kekerasan

LEWAT media sosial beredarlah sebuah video anak-anak yang tengah berpawai obor menyambut bulan suci Ramadan seraya menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Soed, yang syairnya diubah.

Lagu riang yang mengajak anak-anak menanam jagung itu diubah menjadi, 'Bunuh, bunuh, bunuh si Ahok, bunuh si Ahok sekarang juga...'.

Ajakan membunuh si Ahok dengan nada riang itu memang pernah dilantunkan pentolan FPI Rizieq Shihab dalam orasi pada sebuah aksi.

Bagaimana hati kita bisa menerima aktivitas keagamaan anak-anak menjelang bulan suci yang penuh ampunan dikotori kebencian?

Bukankah di bulan suci, setan pun dibelenggu agar tak mengganggu?

Sulit mengatakan anak-anak itu tidak meniru Rizieq yang kini tengah menghadapi berbagai kasus hukum.

Saya menduga kuat anak-anak memang sengaja diajari untuk menanamkan bibit kekerasan.

Lagu yang riang mengajak menanam jagung pun dibelokkan syairnya.

Alih-alih ikut membuat lagu anak-anak yang memang minim untuk menanamkan karakter positif, lagu yang bagus pun dipakai untuk mengajarkan 'teologi maut' pada anak-anak.

Ngilu perasaan saya mendengar lagu anak-anak yang riang itu dipelesetkan untuk menyemai bibit kekerasan.

Ngilu hati kita mendengar tunas-tunas muda yang mestinya mendapat pencerahan spirit hidup bersama justru diajari untuk menghabisi.

Fakta itu hanya salah satu saja dari begitu banyak ujaran kebencian dan gambar kekerasan yang hadir dalam lalu lintas media sosial kita.

Padahal, menurut Jokowi, Elon Musk (AS) maupun Jack Ma (Tiongkok), pemilik Alibaba, menggunakan smartphone dengan bijak dan produktif.

Kita menghabiskan waktu justru untuk saling menghabisi.

Boleh jadi, diam-diam atau terang-terangan lagu yang syairnya dipelesetkan itu ditiru lebih banyak anak lain; tidak hanya yang tampak dalam video. Sungguh teramat jahat menyebarkan inspirasi kebencian serupa itu.

Bukankah seorang muslim, terlebih lagi ulama, mestinya menebarkan akhlaqul karimah (akhlak mulia) dan bukan akhlaqul mazmumah (akhlak tercela)?

Fakta anak-anak yang diajari kekerasan itu memang tak terlalu mencengangkan jika kita lihat hasil survei Kemendikbud tahun lalu.

Menurut institusi itu, 8,5% siswa SMA negeri setuju dasar negara diganti dengan dasar agama, dan 7,2% setuju eksistensi gerakan Negara Islam atau Islamic State (IS) yang menurut Hillary Clinton ciptaan Amerika Serikat.

Kini IS, yang semula ada di Suriah dan Irak, beraksi di banyak negeri. 'Teologi maut' juga baru dipraktikkan di Manchester, Inggris; Kampung Melayu, Indonesia; Minya, Mesir; dan Marawi, Filipina; dengan milisi Maute yang kini tengah digempur tentara Filipina.

Korban mencapai hampir 100 orang meninggal dari kedua pihak.

Kabarnya ada milisi kita di sana.

Temuan Kemendikbud juga tak begitu jauh dengan temuan Wahid Institute yang diumumkan Februari silam. Menurut Yenny Wahid, sang direktur, 7,7% atau sekitar 11,5 juta orang Indonesia berpotensi bertindak radikal.

Kini warga Indonesia yang menjadi pejuang IS di Suriah maupun Irak meningkat, dari 500 orang kini 800 orang.

Survei yang dilakukan di 34 provinsi dengan 1.520 responden ini punya margin of error 2,6% dengan tingkat keyakinan 95%.

Hasil riset lain dari lembaga ini juga membuat kita cemas.

Survei dengan menyebar angket terhadap 1.626 responden pelajar yang tengah melakukan perkemahan rohani Islam di Cibubur, Jakarta, Mei 2016.

Hasilnya 60% responden perkemahan itu siap berperang saat ini dan 68% di masa yang akan datang.

Lalu 37% sangat setuju dan 41% setuju umat Islam seharusnya bergabung dalam kesatuan kekhalifahan.

Hasil survei memang masih menunjukkan mayoritas umat Islam Indonesia masih toleran dan tidak radikal.

Namun, siapa bisa menjamin tidak terus terkikis?

Ada kemungkinan berbagai survei itu akan terus naik jika tidak ada upaya serius untuk mencegahnya.

Salah satu yang ditunggu ialah revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Melihat ancaman radikalisme dan terorisme sudah di depan mata, rasanya pemerintah dan DPR mesti cepat bergerak.

Kita sepakat kesenjangan ekonomi memang salah satu persoalan yang mematangkan situasi, tapi menimpakan kesalahan semata pada pemerintahan Jokowi tentu tak adil.

Bukankah kesenjangan ekonomi merupakan akumulasi dari rezim ke rezim? Memang korupsi yang bertubi-tubi dan jumlahnya yang kian fantastis, seperti kasus KTP elektronik, sungguh kian amat menyakitkan rakyat kebanyakan.

Namun, bukankah KPK juga terus memburunya?

Radikalisme dan terorisme nyata.

Kita tak bisa menutup mata dengan dalih apa pun.

Kita sepakat komunisme juga ancaman, tetapi bukankah Tap MPR 1966 telah melarangnya?

Namun, wajar juga jika hakim PN Blora, Jawa Tengah, memvonis tiga tahun penjara penulis buku Jokowi Undervover Bambang Tri Mulyono yang memfitnah Jokowi sebagai keluarga komunis.

Kita tetap mewaspadai komunisme, tetapi radikalisme dan terorisme sungguh ancaman mengerikan.

Anak-anak yang melantunkan nyanyian kekerasan itu juga bukti amat nyata betapa 'teologi maut' diajarkan sejak dini.