Gelar

INI cerita ketika awal kami menjadi wartawan. Seorang kawan mencetak kartu nama lengkap dengan gelar akademis. Saya protes lantaran itu tak lazim. "Kami bukan amtenar yang merasa gagah dengan gelar," saya bersungut. "Saya kuliah di Jakarta dapat gelar sarjana dengan susah payah, selama lima tahun. Menghabiskan lebih dari 2 hektare sawah untuk biaya. Titel itu bukti kuliah saya. Di kampung saya, Subang, titel membuat saya dan keluarga lebih dihargai."

Saya tak menyangka jawabannya seserius itu. Agaknya, begitulah kita umumnya memperlakukan gelar. Mungkin itu pula gelar dipajang lengkap para calon pengantin di undangan pernikahan, penulisan dan penyebutan para pejabat, daftar calon anggota legislatif, calon pemimpin publik, dan aktivitas lain yang tak ada kaitannya dengan dunia akademis.
Bahkan, ada yang menulis 'Dr. (Can)', kandidat doktor.

Pemburu gelar akademis, gelar ibadah keagamaan, gelar adat/sosial itu tanda 'feodalisme' masih hidup. Gelar yang 'ditenteng' ke mana pun pergi untuk membungkus rapat kemampuan keilmuannya yang cekak. Mereka yang terlibat ijazah palsu tak hanya melancungi diri sendiri, tapi juga publik dan dunia keilmuan. Mereka layak dipidana. Kampus abal-abal STIE Adhy Niaga di Bekasi, dan University of Berkley di Jakarta, yang dimiripkan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, enteng saja menawarkan beragam strata.

Padahal, Berkley Jakarta masuk radar Ditjen Dikti sebagai kampus 'tipu-tipu' sejak 2002. Bahkan, waktu itu ditengarai ada 20 kampus serupa. Mengherankan, mereka tetap beroperasi. Menurut Rektor University of Berkley Liartha S Kembaren, mahasiswanya ada mantan jaksa agung, gubernur, kapolda, dan jenderal pensiunan. Kampus ini belum diberi sanksi seperti STIE Adhy Niaga yang dibekukan. Ada apa?

Pemerintah berniat memburu para pengguna ijazah palsu itu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi juga akan menelusuri ijazah para PNS. Seperti kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, pengguna ijazah palsu banyak bos-bos. Ia sendiri mengakui semula takut membongkarnya. Ini momentum membereskan pendidikan tinggi, termasuk biro jasa skripsi, tesis, disertasi.

Kita malu bicara persaingan global jika yang begini tak mampu diberesi. Gelar kesarjanaan mestinya bukti seseorang mempunyai kualifikasi dalam bidang ilmu tertentu. Bukan karena uang dan jabatan. Mereka yang dengan ijazah palsu menikmati jabatan dan fasilitas, justru harus ditindak tegas. Kita tahu feodalisme getol diganyang kaum pergerakan, dulu.

Akan tetapi, feodalisme kini juga dinikmati, karenanya bertumbuh. Kita tak hendak sepenuhnya sependapat dengan Ivan Illich dan Paulo Freire yang menggugat pendidikan (formal) sebagai penindasan kemanusiaan, tapi kritik mereka tak boleh diabaikan. Filsuf Karl Jasper pernah menjadi pionir dalam merekonstruksi pendidikan tinggi di Jerman setelah berada di titik nadir akibat fasisme Nazi.

Menurut sang filsuf, universitas secara fundamental tak boleh keluar dari tiga hal: pengajaran akademis, penelitian, dan kehidupan kultural yang kreatif. Kampus harus terus berupaya mencari kebenaran ilmu. Agaknya, kita perlu melakukan hal serupa itu. Meruwat pendidikan kita yang cemar karena semata jadi komoditas. Kampus harus menjadi tempat kita 'kembali' memandu arah jalan setelah sesat tak tahu jalan pulang. Gelar palsu, ia menenggelamkannya ke dasar 'residu'.