100 Hari

PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, bereaksi keras terhadap kritik yang ditujukan kepada dirinya atas kinerja 100 hari pertama dalam pemerintahan. Ia menganggap penilaian itu terlalu mengada-ada dan tidak mencerminkan ukuran yang sebenarnya dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan presiden. Trump boleh tidak sepakat dengan penilaian terhadap kinerjanya.

Namun, ia dianggap masyarakat Amerika sebagai presiden berkinerja terburuk pada 100 hari pertama. Penyebabnya, apa yang dia lakukan tidak sejalan dengan janji yang disampaikan saat kampanye. Memang antara janji dan realisasi merupakan sesuatu yang jauh. Ketika rencana akan dilaksanakan, banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan. Sering kali faktor yang tidak terlihat tiba-tiba harus mendapat perhatian.

Trump, misalnya, menilai jaminan kesehatan, Obamacare, yang diperkenalkan Presiden Barrack Obama ialah pemborosan. Ia berniat menghapus dan menggantinya dengan sistem yang dikelola masyarakat. Namun, ternyata banyak rakyat Amerika yang tidak memiliki akses kesehatan. Obamacare banyak membantu mereka yang tidak mampu. Tidak mengherankan apabila ide Trump untuk menghapusnya gagal di kongres karena ia tidak menawarkan pengganti yang lebih menjamin.

Karena itu, ahli pengendali kualitas, W Edwards Deming, mengingatkan pentingnya apa yang ia sebut PDCA, atau plan, do, check, action. Perencanaan itu harus dibuat dari kajian lapangan yang kuat, bahkan harus ditopang kajian ilmu agar unintended consequences bisa diminimalkan. Perencanaan yang matang akan memudahkan pelaksanaan, bahkan evaluasi agar faktor-faktor penghambat dapat diketahui bisa sekaligus dijalankan.

Dengan itulah rencana bisa ditindaklanjuti agar berhasil. Persoalan terberat ialah jika pemimpin impulsif. Apa yang ada dalam pikirannya, tanpa dikaji, langsung dilaksanakan. Sikap ‘asal bapak senang’ dari pelaksana membuat keadaan jadi lebih runyam karena kelayakan tidak jadi perhatian. Karena itu, yang dibutuhkan dari pemimpin bukan hanya kepandaian apalagi popularitas, melainkan kematangan.

Kemauan untuk mendengar dan menerima masukan menjadi faktor keberhasilan pemimpin. Dalam lomba inovasi pelayanan publik yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, saya melihat banyak inovasi luar biasa yang dilakukan daerah. Faktor utama yang mendorong munculnya inovasi ialah pemimpin. Visi pemimpin yang diterjemahkan ke dalam sistem dan manajemen melahirkan ide-ide out of the box.

Salah satu contoh inovasi dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Pemkot menyadari ada sekitar 129 ribu warga yang masuk kategori nyaris miskin. Kalau mereka dimasukkan ke program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), pemerintah kota harus membayar iuran sekitar Rp50 miliar per tahun. Padahal, pendapatan asli daerah mereka hanya sekitar Rp38 miliar.

Pilihan yang diambil ialah membuat rumah sakit untuk warga kota. Dengan investasi rumah sakit Rp12 miliar, ternyata tanggungan yang harus dikeluarkan pemerintah kota untuk kesehatan warga nyaris miskin hanya Rp6 miliar per tahun. Bahkan, rumah sakit bisa memperoleh pendapatan apabila menangani pasien yang bukan warga Kota Sukabumi. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik ialah tugas utama pemimpin setelah terpilih ialah bekerja.

Kerja pemimpin yang paling utama ialah menyejahterakan rakyat. Karena itu, yang harus dipikirkan ialah bagaimana ekonomi pada tingkat masyarakat bisa bergerak. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemimpin harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persoalan politik juga harus diperhatikan. Namun, proporsinya jangan menjadi yang utama. Politik diperlukan hanya menjelang masa pemilihan kembali datang. Ukuran keberhasilan seorang yang paling mudah diukur ialah pada bidang ekonomi.

Hal yang paling ditakutkan pemimpin ialah bernasib seperti Trump. Kerja keras yang dilakukan dianggap tidak berarti dan dicap gagal. Karena itu, yang perlu dilakukan ialah menerapkan PDCA. Mumpung masih ada waktu, perbaikan evaluasi harus dilakukan dan tindaklanjuti untuk akselerasi. Dalam konteks Indonesia, tantangan terberat yang harus dijawab ialah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Semua itu hanya bisa dipecahkan melalui kegiatan ekonomi, bukan basa-basi politik.