Move On

SALAH satu ciri kita sebagai bangsa ialah melankolis. Kalau sudah cinta pada sesuatu, ekspresinya begitu berlebihan.

Sebaliknya juga kalau benci, ekspresi kebenciannya juga berlebihan.

Dengan sikap 'baper' atau 'bawa perasaan', tidak usah heran bila kita sulit untuk bisa move on, bergerak maju.

Bangsa yang suka melukai dirinya sendiri adalah bangsa Indonesia.

Kesalahan yang telah terjadi di masa lalu selalu diingat dan diutak-atik.

Begitu sulitnya kita berkompromi dengan masa lalu dan begitu suka untuk berkutat dengan persoalan.

Padahal, apa yang terjadi di masa lalu sudah menjadi sejarah yang tidak bisa lagi diubah.

Bangsa lain lebih suka untuk melihat masa depan dan menjawab tantangan yang harus dihadapi.

Sejarah dipakai sebagai pembelajaran agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

Dalam bidang ekonomi, kita pernah mengalami krisis keuangan hebat pada 1997.

Ketidakpercayaan kepada sistem politik diekspresikan dengan menarik uang secara besar-besaran dari bank.

Gerakan untuk menukar rupiah ke dolar AS membuat nilai tukar melemah dari semula Rp2.300 per dolar AS menjadi sempat menyentuh Rp17 ribu.

Likuiditas keuangan yang mengering membuat sistem perbankan dan ekonomi nasional di ambang kehancuran.

Dalam situasi yang pelik seperti itu, pemerintah harus mengambil langkah penyelamatan.

Maka diambillah langkah pengambilalihan semua bank oleh Bank Indonesia dan kemudian dikucurkanlah bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada semua bank baik milik BUMN maupun swasta.

Ketika pemerintahan berganti dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie, BLBI yang sudah telanjur dikeluarkan harus dikembalikan.

Para pemilik bank diminta menyerahkan harta mereka guna membayar BLBI yang sudah dikucurkan ke bank-bank mereka.

Hanya bank BUMN yang tidak perlu menyerahkan aset karena ketika itu 100% sahamnya masih dimiliki negara.

Para pemilik bank pada awalnya keberatan untuk membayar karena mereka tidak pernah tahu berapa dana yang dikucurkan BI dan ke mana pembayaran dilakukan.

Di tengah kebuntuan yang bisa membawa Indonesia ke jurang keambrukan, pemerintahan Habibie menawarkan penyelesaian di luar pengadilan.

Pemerintah menawarkan master settlement and acquisition agreement (MSAA) dengan meminta kerelaan pemilik bank menyerahkan harta mereka dan sebagai imbalan pemerintah memberikan release and discharge dari tuntutan pidana.

Untuk membuat pelaksanaan berjalan baik dan pemerintah tidak direpotkan dengan urusan teknis, dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

BPPN kemudian menggunakan perusahaan internasional seperti JP Morgan dan Goldman Sachs untuk menilai harga aset yang diserahkan para pemilik bank agar sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam situasi serbakrisis, aset-aset yang diberikan dievaluasi dengan harga yang rendah.

Grup Salim, misalnya, harus menyerahkan 102 perusahaan untuk membayar kewajiban mereka.

Ketika dijual lagi di pasar karena kondisinya yang tidak kondusif, aset-aset tersebut terpaksa dijual di bawah harga penilaian perusahaan appraisal internasional.

Sampai akhir dibubarkannya BPPN, assets recovery yang didapat hanya sekitar 23%.

Namun, itu sudah jauh di atas assets recovery yang diperoleh Thailand dan Korea Selatan.

Kedua negara itu menganggap semua itu sebagai 'biaya krisis' yang tidak harus ditangisi lagi.

Ketika terjadi krisis keuangan di Asia Timur, AS dengan sombong mengatakan krisis itu merupakan akibat dari tidak diperhatikannya asas kehati-hatian dan buruknya tata kelola perusahaan.

Namun, 10 tahun setelah itu, akibat sikap rakus eksekutif perusahaan keuangan AS, krisis keuangan yang lebih besar menimpa negeri itu.

Bahkan krisis keuangan AS jauh lebih dahsyat daripada krisis 1997.

Dampaknya mengimbas ke seluruh dunia dan terutama Eropa yang banyak memegang surat berharga negara itu.

Setelah hampir 10 tahun berlalu, krisis 2008 masih kita rasakan akibatnya. Kelesuan ekonomi global terus berlangsung sehingga memunculkan sikap proteksionistis terutama di AS.

Sama seperti kita pada masa itu, AS dihadapkan pada situasi 'too big to fail'.

Demi mencegah keambrukan ekonomi 'Negeri Paman Sam', Presiden George W Bush terpaksa mengambil alih aset-aset perusahaan yang mengalami masalah.

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah harus mengeluarkan dana talangan sampai US$700 miliar atau hampir 25 kali lipat dana BLBI.

Sama dengan BLBI, dana talangan yang dikeluarkan di AS harus ditanggung seluruh rakyat AS.

Namun, kita tidak melihat bangsa AS terjebak dalam situasi baper.

Semua kembali bekerja untuk mengembalikan kebesaran ekonomi AS.

Sampai sekarang tidak pernah kita mendengar ada pejabat atau pengusaha AS yang dimintai pertanggungjawaban hukum.

Mereka mencoba move on karena tidak ada manfaat melihat ke belakang dan mencari kambing.