Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
INI babak kedua hajatan politik Jakarta. Inilah pula pilkada paling menguras tenaga dan rasa. Berbulan-bulan kami terbelah dalam kubu seteru atawa sekutu. Kini polarisasi itu kian menjadi-jadi. Seolah 'aku' versus 'kamu', 'kami' versus 'kalian', 'kita' dan 'bukan kita', berada di ujung yang tak pernah saling bertemu. Politik seolah telah ditahbiskan untuk saling menghabisi; dan kami digiring dalam gelanggang kontestasi politik daerah yang keras serupa itu. Kami tahu, pemain utamanya masih yang itu-itu juga.
Media sosial sarana kita saling mengambil manfaat telah pula menjadi tempat saling mengumpat. Ia bukan dunia dengan kamarnya sendiri. Aktivitas di media sosial bersambung dengan kehidupan nyata. Tak sedikit keluarga yang tak hanya terbelah pilihan politiknya, tetapi juga berhadapan secara diametral dalam interaksi sosial. Keakraban mereka jadi meregang, setidaknya tak sehangat dulu. Banyak pertemanan di media sosial menjadi putus sebab perbedaan tak dirawat, tapi justru digugat.
Pilkada dengan beberapa calon nonmuslim di banyak daerah berlangsung biasa-biasa saja, tapi tidak bagi Jakarta. Agama dihela menjadi alat 'berperang'. Perang ayat kitab suci, perang tafsir, perang hadis, dan perang referensi ulama tak bisa dihindari. Surga pun ditawarkan menjadi jaminan jika memilih pasangan calon tertentu. Sebaliknya, nerakalah imbalannya jika memilih pasangan calon yang lain. Politisasi rumah ibadah juga menjadi pilihan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.
Namun, harus diakui, tak sedikit yang membikin panas suasana, mereka yang berasal dari luar Jakarta, yang tak punya hak pilih di Ibu Kota. Lihat saja akun-akun media sosial yang sengit ikut mengacum, memprovokasi, banyak di antara mereka bukan warga Jakarta. Namun, mereka seolah lebih paham dan lebih punya hak memilih calon pemimpin Jakarta. Padahal, tak sedikit persoalan yang mengimpit daerah masing-masing, tapi mereka abaikan. Mereka menjadi lebih peduli pada Jakarta.
Kami warga Jakarta yang punya hak menentukan pemimpin Ibu Kota. Karena itu, izinkanlah kami memilih satu di antara pasangan calon terbaik. Anda yang bukan warga Jakarta, cukuplah memanjatkan lafal doa. Tak usahlah terus mengeruhkan suasana. Tak usahlah ikut tamasyanya, apa pun itu kemasannya. Tamasyalah nanti ke objek-objek wisata seusai pilkada. Tak usahlah Anda kelewat peduli jika sesungguhnya justru mengeruhkan situasi.
Kami warga Jakarta, biarlah memilih Ahok-Djarot atau Anies-Sandi. Sebab, dua-duanya pasangan yang sah secara undang-undang. Ahok-Djarot dan Anies Sandi keduanya layak dipilih untuk memimpin DKI Jakarta. Kelayakan itu biarlah kami, 7,2 juta warga Jakarta, penentunya. Anda warga di luar Jakarta, tenang-tenang sajalah. Atau memang punya agenda lain? Kami tahu pilkada Jakarta ialah sambungan dari Pemilihan Presiden 2014. Isu-isu yang dimainkan pun relatif mirip.
Kami juga tahu pilkada ini menjadi 'pemanasan' teramat penting menghadapi Pemilihan Presiden 2019. Menang pilkada Jakarta berarti modal berharga untuk ikut serta Pemilihan presiden 2019. Maka, wajar dalam kalkulasi politik, pilkada Jakarta jadi jembatan emas menuju pilpres. Namun, bagi kami, perkara sambungan itu tak penting benar. Yang terpenting, siapa pun yang terpilih, bisakah mereka membereskan Jakarta? Bisakah Jakarta jadi megapolitan yang maju, makmur, adil, dan menjadi contoh merawat keberagaman?
Kami tahu pastilah kedua pasangan calon ingin memenangi kontestasi. Namun, demokrasi mengajarkan itu diraih bukan dengan segala cara, melainkan dengan segala cara yang benar. Sekali lagi, biarlah warga Jakarta yang menjadi penentunya. Jakarta telah berkali-kali menjadi palagan perebutan kekuasaan yang sengit, dan warga Jakarta sudah terbiasa dengan berbagai ujian politik yang keras itu. Posisi 'perang tanding' Ahok-Djarot (mewakili kaum nasionalis) dan Anies-Sandi (yang mewakili kelompok muslim termasuk muslim puritan), meski wajar, mencemaskan juga.
Akankah jika Ahok-Djarot menang, tak akan terus digugat para pendemo? Atau, seperti apa pula wajah Jakarta jika Anies-Sandi memenangi kontestasi ini? Bagaimana pasangan ini mengakomodasi kelompok puritan yang menginginkan Jakarta bersyariah? Tak ada yang bisa menubuat pasti siapa yang akan memimpin Jakarta. Dalam banyak survei terakhir, angka kedua pasangan saling kejar, terpaut tipis. Yang pasti warga Jakartalah penentunya.
Bukan yang lain. Warga Jakarta, selamat memilih calon pemimpin terbaik. Selamat mengakhiri perhelatan politik yang penuh intrik. Jakarta hanya butuh pemimpin yang benar-benar mampu, yang punya karakter kuat untuk membereskan kota yang keras dan kompleks ini.
HOMO homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.
SELAT Hormuz bukan sekadar ruas perairan sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang memisahkan Iran di utara dan Oman serta Emirat Arab di selatan.
'HIDUP hanyalah sekejap bayang. Maka isi ia dengan cinta, bukan kebencian'.
POLEMIK impor 105 ribu pikap dari India untuk keperluan koperasi desa merah putih melebar hingga ke soal kesiapan kemandirian industri kita
SERAGAM cokelat polisi sejatinya bukan sekadar identitas institusi. Seragam itu ialah representasi negara yang paling sering ditemui rakyat di garis depan
PERUBAHAN kian ke sini kian cepat. Ruang dan waktu digilas dalam hitungan detik.
"SEANDAINYA anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah (kematian)."
SEJUMLAH tokoh besar menekankan bahwa berani bertanggung jawab ialah salah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin.
MARHABAN ya Ramadan. Ramadan kembali mengetuk pintu di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepenuhnya reda. Seperti sebelum-sebelumnya.
LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan peristiwa bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu.
DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved