SDM

BANK Pembangunan Asia memberi catatan terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia tahun ini.

Ada empat faktor yang akan menjadi penghambat, yaitu lambannya reformasi kebijakan dan rendahnya penerimaan negara, lambannya pemulihan ekonomi global, meningkatnya proteksionisme, dan terakhir soal kualitas sumber daya manusia.

Indonesia dinilai agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Investasi dan perdagangan didorong untuk bisa meningkat.

Belanja pemerintah di bidang infrastruktur juga terasa geliatnya.

Semua itu tidak bisa dimungkiri akan menjadi modal untuk membuat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru.

Namun, semua itu tidak bisa berjalan optimal jika tidak ditopang ketersediaan sumber daya manusia yang terampil.

Dalam sarasehan 100 ahli ekonomi tahun lalu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga mengingatkan hal yang sama.

Tantangan Indonesia ialah tersedianya manusia yang ahli di bidangnya.

Semua sumber daya yang ada tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang optimal apabila tidak dikerjakan orang yang memang ahli.

Sejak lama kita mengingatkan arah pendidikan yang tidak terkonsep dengan baik.

Pendidikan yang dijalani banyak warga tidak disesuaikan dengan arah pembangunan yang hendak kita tuju.

Direktur Eksekutif CSIS Phillip Vermonte dalam sebuah diskusi di Media Indonesia pernah menyentil doktor yang kita miliki.

Dari sekitar 6.000 doktor yang ada, kebanyakan bidang keahlian mereka agama dan hukum.

Jumlah doktor bidang teknik yang diperlukan untuk menopang pembangunan industri malah terbatas.

Padahal, negeri seperti Jerman dan Jepang bisa menjadi kekuatan ekonomi meski hancur pada Perang Dunia II karena mereka memiliki ahli-ahli teknik yang banyak.

Kedua negara itu memiliki industri otomotif terkuat di dunia karena mempunyai ahli metalurgi yang memungkinkan mereka membuat mesin yang kuat dan efisien.

Pembangunan industri di Indonesia selalu mengalami hambatan karena kebanyakan barang modalnya harus diimpor.

Sejak zaman Orde Baru, ketika pertumbuhan ekonomi hendak dipacu tinggi, selalu terjadi pemanasan ekonomi karena neraca transaksi berjalan menjadi defisit.

Malaysia memperbaiki kondisi itu melalui penataan pendidikan.

Warga Malaysia yang hendak mengikuti pendidikan lanjutan di luar negeri tidak bisa mengambil bidang ilmu hanya berdasarkan keinginannya.

Negara ikut menentukan bidang ilmu yang didalami agar ketika selesai pendidikan, ilmunya bisa lebih bermanfaat untuk membangun negeri.

Kita cenderung membiarkan warga untuk menimba ilmu sesuai dengan yang dimaui. Dengan alasan biaya sendiri, negara dianggap tidak bisa mencampuri hak pribadi.

Padahal, untuk kepentingan yang lebih besar, negara bukan membatasi, melainkan mendorong agar devisa yang dipergunakan bisa lebih optimal bagi pembangunan negeri.

Tentu kita belum terlambat untuk memperbaiki diri.

Kebutuhan akan master dan doktor untuk membangun negeri ini masih tinggi.

Kalau Tiongkok memiliki sekitar 600 ribu doktor, setidaknya kita butuh seperempat dari jumlah itu.

Yang perlu kita lakukan ialah mendesain bentuk ekonomi dan pembangunan yang hendak kita tuju.

Dari sana kita terjemahkan kepada jumlah tenaga ahli dan bidang keahlian yang kita butuhkan untuk membangun negeri ini.

Pada akhirnya kita menyadari kemajuan sebuah bangsa bukan ditentukan seberapa banyak kekayaan alam yang dimiliki.

Yang lebih menentukan ialah seberapa banyak manusia berkualitas yang dimiliki bangsa itu.

Kita bisa melihat negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Kita bisa sebut Jepang dan Korea Selatan.

Kedua negeri itu nyaris tidak memiliki apa-apa, tetapi karena punya manusia-manusia yang cerdas dan kreatif, kesejahteraan bangsa itu tidak kalah dari negara maju lainnya.

Indonesia tentu juga harus mampu menyejahterakan rakyat karena itu adalah perintah konstitusi.

Kesejahteraan itu tidak mungkin akan bisa kita gapai apabila pendidikan rata-rata bangsa ini masih 7,8 tahun seperti sekarang. Kita membutuhkan manusia-manusia cerdas yang lebih banyak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki negara ini.