Brunei 2035

PEKAN lalu saya mendapat kesempatan berkunjung ke Brunei Darussalam dan bertemu Menteri Energi dan Industri Pehin Mohammad Yasmin Umar. Dalam paparan yang disampaikan tim dari Kantor Perdana Menteri dijelaskan tentang transformasi yang sedang dilakukan Brunei. Negeri berpenduduk 400 ribu jiwa itu selama ini bertumpu kepada sektor minyak dan gas. Sekitar 95% produk domestik bruto Brunei disumbangkan dari migas. Ketika harga minyak tinggi, Brunei tidak menghadapi masalah dari sisi penerimaan negara. Tetapi ketika harga minyak terpuruk seperti sekarang, maka penerimaan negara otomatis terpukul.

Untuk itulah Brunei merencanakan transformasi besar. Melalui Visi 2035, Brunei tidak ingin hanya tergantung kepada migas. Pada waktunya nanti kontribusi migas tinggal 56%, sisanya dari sektor investasi, industri, dan perdagangan. Brunei serius dalam melakukan transformasi. Pehin Yasmin memimpin langsung transformasi yang hendak dilakukan. Setiap saat ia meminta laporan kemajuan dan kendala yang dihadapi. Berbagai kemudahan usaha diberikan. Dalam setahun terakhir Brunei telah menjadi negara keempat di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memberikan kemudahan berusaha.

Sebanyak 24 kawasan industri disiapkan untuk investor. Bekerja sama dengan Beibu, Hongkong, sekarang Brunei sedang membangun Pelabuhan Muara sebagai pelabuhan internasional. Dari sisi fiskal diberikan tawaran yang juga menarik seperti pajak badan sebesar 18,5%. Pehin Yasmin mengakui, rencana pembangunan Brunei 25 tahun ini pada awalnya berjalan terlalu lamban. Karena itulah mulai tahun lalu dilakukan percepatan agar transformasi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sengaja kita angkat transformasi yang dilakukan Brunei untuk membangunkan kesadaran kita bahwa semua negara sedang melakukan transformasi.

Rabu lalu Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali kepada para menteri tentang pentingnya memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha. Sudah lama Presiden menginginkan Indonesia memperbaiki daya tarik untuk berusaha. Memang sudah ada kemajuan, ranking kemudahan berusaha di Indonesia sudah naik ke peringkat 91. Namun itu tetap masih jauh dibandingkan negara-negara lain termasuk Brunei yang sekarang berada di peringkat 25. Untuk itu tidak cukup lagi Presiden hanya mengimbau. Harus ada langkah yang lebih nyata untuk membuat Indonesia memang menjadi tempat tujuan investasi.

Itu bukan hanya menuntut perubahan mentalitas pelayanan yang lebih genuine, tetapi juga diikuti dengan penyediaan infrastruktur yang lebih memadai, aturan hukum yang jelas, dan kebijakan fiskal yang memang menarik. Berulangkali kita sampaikan pentingnya menjaga kepercayaan. Janji kemudahan yang disampaikan harus benar terbukti di lapangan. Pemerintah jangan mudah berubah dalam kebijakan. Sebab yang sering terjadi, investor dikecewakan karena berbisnis di Indonesia itu ternyata ruwet. Semua serba tidak jelas dan tidak ada orang yang kemudian bisa bertanggung jawab

Dalam diskusi dengan kalangan industri migas misalnya, sekarang ini ada rencana investasi minimal US$25 miliar atau sekitar Rp330 triliun. Kalau saja eksekusinya cepat, maka itu akan bisa memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Tetapi proyek-proyek itu minimal butuh waktu 10 tahun untuk persetujuannya, sehingga terjadi opportunity lost. Belum lagi dalam urusan fiskal. Pajak yang diterapkan banyak yang membingungkan. Chevron misalnya sedang mempersoalkan branch profit tax sebesar US$130 juta yang tiba-tiba dikenakan Direktorat Jenderal Pajak.

Kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun pelaksanaannya jangan justru membuat kegiatan usaha malah terpukul. Semua negara sekarang berupaya untuk menarik sebanyak mungkin investasi masuk. Ketika investasi masuk, maka peluang bekerja bagi masyarakat semakin terbuka. Ketika bisnis itu bisa berkembang, maka investasi akan semakin besar dan lapangan kerja pun semakin terbuka.

Pada saat itulah maka negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Bukan sebaliknya, pajak diburu ketika bisnis tengah lesu. Karena kalau itu yang dilakukan, niscaya investor akan lari dari Indonesia.