Negarawan dan Kendaraan

BEBERAPA hari ini kita membincangkan kendaraan para negarawan. Kendaraan Presiden Jokowi yang mogok dan kendaraan istana yang masih dipakai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lagi-lagi, untuk kesekian kali, Presiden RI dua kali masa jabatan itu menjadi bahan perbincangan sumbang. Banyak yang menyayangkan kenapa sang negarawan SBY mau ‘direpotkan’ (lagi) oleh urusan seperti ini.

Ihwal ramai perbincangan kendaraan itu disebabkan mobil Presiden Jokowi yang mogok di Mempawah, Kalimantan Barat, beberapa hari silam. Ternyata telah empat kali mobil Jokowi mogok. Semua mobil bermerek Marcedes Benz S-600 Pullman Guard buatan Jerman 2007 itu anti peluru. Itulah kendaraan resmi Jokowi-Jusuf Kalla sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Mobil yang berjumlah delapan buah itu bekas pakai presiden/wakil presiden sebelumnya, SBY-Boediono. Di dunia, ada 89 negara yang menggunakan mobil sejenis untuk para pemimpin mereka.

Jokowi-Kalla yang hampir dua setengah tahun dilantik belum jua menaiki mobil baru. Menteri Sekretaris Negara Pratikno kabarnya beberapa kali membincangkan rencana pembelian mobil baru dengan Jokowi, tapi sang presiden selalu menolak. Alasannya mobil lama masih bisa dipakai dan keuangan negara belum kinclong-kinclong amat. Memang, harganya per unit selangit (sekitar Rp12 miliar), tetapi standar kenyamanan dan keamanan pemimpin negeri berpenduduk 250 juta jiwa mestinya jangan diabaikan. Terlebih aktivitas Jokowi amatlah padat dalam menjelajah Indonesia yang luas ini.

Publik juga jadi tahu ternyata dari delapan kendaraan itu, satu di antaranya masih di tangan SBY. Baru Rabu silam setelah heboh, SBY mengembalikan kendaraan itu ke pihak istana. Menurut SBY, mobil yang ia pakai kerap ngadat juga. Terakhir ia pakai September 2016, baru berjalan 20 menit rusak.

Sang mantan presiden yang hobi menyanyi itu merasa tak aneh dengan kendaraan yang ia pakai. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Mantan Presiden dan Wakil Presiden, disediakan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Menurut SBY pula, mobil itu diantar ke rumah. Namun, menurut pihak istana, karena SBY masih membutuhkan kendaraan itu. Mana yang benar?

Menurut Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansyah Djumala, jatah mobil untuk para mantan presiden/wakil presiden ialah mobil Toyota Camry 2,4 atau 3,0. BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, Try Sutrisno, dan Boediono menerima mobil serupa itu. Nah, kenapa istana justru mengantarkan mobil Mercy ke SBY dan bukan Camry? Tak masuk akal kalau alasannya tak ada anggaran. Sama tak masuk akal pula sekelas mantan presiden dua periode, katanya, amat membutuhkan mobil itu.

SBY menyesalkan pemberitaan yang sumbang itu. Seolah-olah ia memakai kendaraan ilegal. Akan tetapi, anehnya, ia mengungkapkan sudah lama berniat akan mengembalikan mobil itu. “Namun, rangkaian perbaikannya baru selesai minggu lalu. Tidak mungkin saya kembalikan mobil tersebut dalam keadaan rusak. Saya sedih justru dengan niat baik itu, hari ini pemberitaan media sangat menyudutkan saya, seolah saya bawa mobil yang bukan hak saya,” kata SBY.

Saya kira berakhir sudah ‘berbalas pantun’ antara istana versus Cikeas setelah SBY bertabayun dengan Presiden Jokowi beberapa pekan silam. Saya kira, seorang negarawan sudah selesai urusan remeh-temeh seperti kendaraan. Saya kira bagi para negarawan, pengabdian pada negara itulah kebanggaan mereka. Saya kira pelayanan VVIP selama 10 tahun, mendapat rumah mewah sebagai mantan presiden, amatlah cukup. Terlebih masih amat banyak rakyat negeri ini hidup berimpitan di rumah-rumah sempit.

Saya jadi teringat kisah mendiang Mohammad Natsir, yang begitu tak lagi menjabat perdana menteri, arsitek Negara Kesatuan Republik Indonesia itu langsung mengembalikan mobilnya kepada negara. Ia pulang membonceng sepeda yang dikayuh sang sopir. Natsir masih relevan menjadi sumber inspirasi para pemimpin kita hari ini. Ia, juga mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan banyak pemimpin lain di masa silam, tak sibuk berebut fasilitas, tapi sibuk memikirkan ke mana negara dan bangsa ini hendak dibawa. Alangkah sedih negarawan diperbincangkan publik karena urusan kendaraan.