Pilihan Jalan

PRESIDEN Joko Widodo angkat bicara soal Freeport.

Jokowi menegaskan, dirinya membiarkan dulu menteri untuk menyelesaikan persoalan.

Kalau tidak kunjung tuntas, baru ia akan mengambil alih masalah.

Satu yang diingatkan agar solusi Freeport menguntungkan semua pihak.

Pesan Presiden menunjukkan, penyelesaian persoalan Freeport harus dilakukan secara elegan. Masalah kedaulatan jangan sampai juga membuat kita melupakan penghormatan kepada kontrak.

Cara hostile take over akan membuyarkan upaya pemerintah untuk menarik investasi.

Kerja keras untuk melahirkan 14 paket kebijakan ekonomi akan menjadi tidak ada artinya.

Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain dalam menegakkan kedaulatan.

Tiongkok pernah menyewakan Hong Kong selama 100 tahun kepada Inggris.

Di akhir tahun 1970-an, Hong Kong berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan dunia.

Pemerintah Beijing kemudian ingin menjadikan wilayahnya itu sebagai pusat pertumbuhan.

Namun, cara yang mereka tempuh tidak serta merta menggunakan pendekatan kedaulatan.

Pada 1984 dilakukan perundingan Sino-Inggris untuk pengembalian wilayah Hong Kong.

Waktu 13 tahun dipergunakan Pemerintah Tiongkok untuk menyiapkan pengambilalihan.

Termasuk dipikirkan bentuk pemerintahan yang akan diterapkan di Hong Kong.

Beijing tidak ingin pengembalian Hong Kong menimbulkan masalah dan akhirnya merusak kemajuan yang sudah dicapai.

Kita melihat bagaimana ketika Hong Kong dikembalikan pada 30 Juni 1997, transisinya berjalan mulus.

Bahkan Beijing memutuskan untuk mempertahankan otonomi wilayah itu.

Hong Kong pun tetap gemerlap sebagai daerah administrasi khusus dengan menerapkan prinsip 'satu negara, dua sistem.'

Ada contoh lain yang lebih ekstrem dilakukan sebuah negara dalam menegakkan kedaulatan. Itu dilakukan Venezuela ketika dipimpin oleh Hugo Chavez.

Sebagai tokoh gerakan revolusioner Bolivarianisme, Chavez menggunakan jalan nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang ada di negara ketika 1999 terpilih menjadi presiden.

Langkah revolusioner selalu memancing tepuk tangan.

Bukan hanya rakyat Venezuela, tetapi banyak pemimpin dunia memuji langkah berani Chavez.

Apalagi Pemimpin Venezuela itu berani mencaci maki Presiden AS George W Bush yang disebutnya sebagai keledai dan iblis.

Namun, pengambilalihan aset perusahaan harus di sertai kesiapan untuk mengelolanya.

Harus dipersiapkan transisi yang memungkinkan semua aset itu bisa lebih baik.

Tidak cukup pengambilalihan dilakukan dengan bermodalkan semangat.

Hanya, saat euforia perekonomian Venezuela tampak berkilau.

Dengan berjalannya waktu, persoalan ekonomi membelit negeri itu.

Presiden Nicolas Maduro kini harus berjuang mengatasi inflasi supertinggi yang dihadapi negerinya.

Rakyat Venezuela dihadapkan kepada rasa frustrasi, karena untuk membeli kebutuhan bahan pokok pun harus pergi ke negara tetangga.

Dua pelajaran itu tentunya bisa menjadi pilihan tentang jalan mana yang hendak kita pilih.

Satu caveat yang bisa kita ambil, semua keputusan itu ada risikonya.

Namun, yang paling utama semua itu harus dipersiapkan secara matang.

Apalagi yang namanya pemimpin, tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan sikap emosional.

Semua aspek harus dikaji secara matang.

Terutama yang harus menjadi perhatian apa yang disebut sebagai unintended consequences atau konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dalam kasus Freeport, kita pasti menginginkan aset yang sudah 50 tahun itu bisa dikelola oleh kita sendiri.

Namun, bisnis itu tidak pernah ada yang berjalan linier.

Harus ada kemampuan manajerial yang dimiliki, investasi yang harus ditanamkan, jaringan pemasaran yang harus dikuasai, dan risiko merugi yang satu saat harus dihadapi.

Satu lagi yang harus dipertimbangkan, dampak sosial yang akan terjadi.

Kita harus mencegah jangan sampai ada sedikit pun potensi gejolak sosial yang terjadi, khususnya di Timika dan Papua.

Masyarakat harus dijamin bahwa kehidupan mereka akan berjalan normal, ketika masa transisi itu berlangsung.

Inilah yang diingatkan oleh Presiden Jokowi.

Jangan sampai ingar-bingar operasi Freeport ini menimbulkan ketidakpastian dan terutama merugikan masyarakat yang tinggal di Papua.