Hostile Takeover

DI saat kita berdebar-debar menunggu hasil pemilihan kepala daerah, suasana tidak kalah menegangkan tengah berlangsung di Mimika, Papua. Kelanjutan ­operasi PT Freeport Indonesia sekarang sedang menjadi pertanyaan. Berbagai negosiasi untuk membuat perusahaan tambang itu bisa terus berjalan masih dilakukan. Namun, langkah kontingen­si sudah diambil. Puluhan tenaga ekspatriat yang ahli membuat terowong­an tambang bawah tanah sudah dipulangkan. Para pegawai lapangan sudah mengalami pengurangan jam kerja karena penambangan tidak bisa lagi dilakukan. Para pemasok dan kontraktor sudah diberi surat untuk mulai menghentikan kegiatan. Ada sekitar 32 ribu karyawan yang bekerja di lokasi pertambangan. Sementara itu, mereka yang bekerja untuk menjadi pemasok perusahaan tambang tersebut diperkirakan mencapai 240 ribu orang.

Satu yang harus menjadi perhatian kita semua ialah kondisi sosial yang kemudian akan terjadi, khususnya di Mimika. Persoalan stabilitas keamanan dan keter­tiban menjadi hal yang paling dikhawatirkan. Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Panglima Kodam XVII/Cendrawasih sudah melaporkan potensi gejolak sosial yang bisa terjadi di Mimika dan Papua. Berulang kali di kolom ini disampaikan, kita tidak pernah memiliki konsep jangka panjang yang jelas untuk menjadikan kekayaan sebagai modal meraih kemajuan. Selama 50 tahun Freeport beroperasi, hanya perusahaan tambang itu yang ada di Mimika. Tidak usah heran apabila pemerintah daerah dan masyarakat di sana menggantungkan hidup mereka hanya kepada Freeport. Lebih dari 90% produk domestik bruto regional Papua dan Mimika didapat dari Freeport.

Sekarang tiba-tiba saja pemerintah ingin menunjukkan kepedulian mereka. Terjemahan kebijakan penghiliran yang dibuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2012) dilihat pihak investor tidak masuk akal. Pihak investor diminta untuk berpindah dari rezim kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Perubahan rezim ternyata banyak menimbulkan konsekuensi lain sehingga dilihat sebagai sebuah jebakan.

Sikap pemerintah sekarang yang memaksa investor untuk take it or leave it dianggap sebagai hostile takeover. Tidak usah heran apabila pihak investor melihat kelanjutan operasi tambang tidak jelas dan akhirnya mereka menyiapkan langkah kontingensi.

Kita setuju kalau pemerintah mengedepankan prinsip kedaulatan. Namun, sikap tegas harus diikuti dengan langkah yang matang. Bahkan dituntut kecerdasan dalam bertindak agar kita bisa menarik rambut tanpa harus membuyarkan tepungnya. Pemerintah tentu harus bisa melihat persoalan secara lebih luas. Persoalan yang kita hadapi di Mimika bukan persoalan bisnis semata. Itu berkaitan dengan masa depan ratusan ribu warga yang selama ini tidak pernah kita persiapkan untuk hidup di luar sektor pertambangan.

Selama 50 tahun, boleh dikatakan pemerintah berlindung di balik manajemen Freeport. Pemerintah tidak pernah bersinggungan langsung dengan tujuh suku yang merasa menjadi pemegang hak ulayat. Setiap kali muncul persoalan, manajemen Freeport yang diminta tampil ke depan menyelesaikan persoalan. Kalau sekarang pemerintah ingin menjadi pengendali, akan lebih baik pendekatannya graceful takeover. Lebih baik dirembuk secara baik-baik agar didapat solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan lose-lose seperti sekarang hanya akan menimbulkan kegaduhan.

Kita harus sadar bahwa pengambilalihan operasi harus berjalan mulus karena tidak bisa tambang tembaga itu dibiarkan terbengkalai dulu baru dioperasikan lagi kemudian. Apalagi sekarang penambangan itu tidak lagi dilakukan secara terbuka, tetapi sudah di bawah tanah. Terowongan bawah tanah sekitar 500 km yang sudah ada akan ambruk lagi kalau dibiarkan lama.

Pemerintah harus juga berpikir akan investasi US$21 miliar apabila ingin mengoperasikan sendiri tambang bawah tanah. Setidaknya pemerintah harus bisa meyakinkan DPR bahwa anggaran Rp250 triliun memang lebih menguntungkan ditanam di tambang Grasberg daripada untuk membangun infrastruktur. Peribahasa mengajarkan pikir dulu pendapatan karena sesal kemudian tak berguna.