Pilkada Kita

INILAH Pilkada 2017. Pilkada kita.

Inilah pula pilkada Jakarta. Pilkada paling panas sepanjang sejarah.

Dua mantan presiden, yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta mantan calon presiden Prabowo Subianto, pun turun gunung.

Mereka kembali berhadap-hadapan seperti pilpres dulu.

Bedanya kali ini, berupaya memenangkan para jagoan masing-masing.

Inilah pilkada rasa pilpres.

Simak kata-kata SBY. "Padi telah menguning. Relakah saudara padinya dicuri tetangga kita? Jangan mau, ini jerih payah saudara, jangan sampai terakhir dicuri, dipaksa," katanya di Sentul International Convention, Bogor, Rabu pekan lalu.

Bos Partai Demokrat itu beramsal di depan para kader partai yang siap memenangkan sang putra, Agus Harimurti, Yudhoyono yang berduet dengan Sylviana Murni.

Ia ibaratkan sejak kampanye dimulai empat bulan lalu, Agus-Sylvi telah menanam padi, dan 15 Februari saatnya panen.

Kabarnya, terpilihnya Agus sebagai gubernur akan jadi 'tiket' untuk maju Pilpres 2019.

Megawati juga amat yakin jagoannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saeful Hidayat, bakal kembali menjadi nakhoda bahtera Jakarta.

"Tenang saja. Mantapkan diri maka insya Allah Anda berdua (Basuki-Djarot) akan memimpin Jakarta kembali," kata Megawati.

Menurut dia, keduanya harus memantapkan hati.

Dalam kampanye akbar bertajuk Konser Gue 2 yang digelar di kawasan bekas Golf Driving Range Senayan, Ketua Umum PDIP itu optimistis Ahok-Djarot bisa kembali memimpin Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih jelas lagi rasa pilpresnya.

"Saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden 2019, Anies-Sandi Gubernur DKI, betul? Di 2019, kalian harus kerja keras, kalian juga harus kerja keras di Februari 2017," kata Prabowo di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu dua pekan silam.

Ia mengingatkan agar masyarakat tak salah pilih.

Sebab orang yang tidak baik akan berkuasa.

Massa pun berteriak meminta Prabowo menjadi calon presiden 2019.

Kampanye tiga pasangan calon gubernur telah usai, juga 100 pilkada lainnya, yang mengusung 310 pasangan.

Semua padi, meminjam istilah SBY, telah menguning.

Panen raya pun akan tiba.

Kita tak tahu siapa panen terbaik, yang pasti tak mungkin semuanya.

Banyak harapan pilkada bisa memilih calon terbaik yang bisa membawa daerah bisa lekas mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Namun, adanya 367 kepala daerah tersangkut korupsi sejak reformasi menjadikan harapan itu kerap melindap.

Juga banyak harapan pilkada Jakarta menjadi teladan, yakni perhelatan politik paling bersih, dengan pemilih paling rasional, dan menjunjung tinggi perbedaan.

Itu juga berat terwujud.

Isu agama dan suku telah menjadi faset paling seksi diolah.

Akibatnya, polisi pun akhirnya melanggar aturannya sendiri, yakni Peraturan Kapolri No SE/7/VI/2014 yang berisi larangan memproses pelanggaran hukum calon kepala daerah jika sudah memasuki tahap pemilu sampai pemilihan selesai.

Tekanan masa yang luar biasa, yang dimotori Front Pembela Islam, dengan berbagai aksi bela agama, akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama.

Ahok menjadi calon gubernur yang semasa kampanye sedikitnya 10 kali harus mondar-mandir ke persidangan sebagai terdakwa.

Atas pelanggaran itu pula, polisi juga tak bisa menolak laporan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Sylvi tentang dana bantuan sosial pembangunan Masjid Al Fauz, di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, sewaktu ia menjabat wali kota.

Juga dana bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta (2014-2015) sewaktu Sylvi menjabat Ketua Kwarda Pramuka.

Tak hanya itu, pentolan FPI, ormas yang paling getol memidanakan Ahok, Rizieq Shihab dan Munarman, juga ditetapkan sebagai tersangka atas rupa-rupa dugaan penghinaan.

Inilah risiko pelanggaran atas peraturan polisi sendiri.

Kita berharap, meski ada yang menjadikan pilkada Jakarta sebagai modal pemilihan presiden, biarkan publik Jakarta menikmati 'keindahan' gubernur terpilih.

Alangkah melelahkan jika pascapilkada Jakarta berlanjut dengan rivalitas panas menuju perebutan kursi Indonesia satu.

Energi publik akan terkuras hanya untuk urusan politik.

Padahal, semua pilkada mestinya harapan datangnya perubahan untuk perbaikan kehidupan rakyat.

***