Indonesia Timur

SELAMA tiga hari saya mendapat kesempatan berkunjung ke Indonesia Timur.

Pertama ke Ambon, Maluku, untuk menghadiri peringatan Hari Pers Nasional dan kedua ke Bintuni, Papua Barat, untuk mengikuti kunjungan Menteri ESDM Ignasius Jonan ke Kilang Gas Tangguh.

Satu hal menarik, kunjungan itu mengonfirmasikan apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa semakin ke Timur angka kemiskinan semakin berat.

Padahal semakin ke Timur kekayaan alamnya semakin besar. Sindroma dari masyarakat miskin adalah harapan yang rendah. Orang-orang di sana cenderung menyalahkan kondisi.

Seakan-akan kekayaan alam tidak memberi manfaat kepada mereka.

Selanjutnya, mereka berharap ada dana besar yang diberikan untuk menyejahterakan rakyat.

Bupati Bintuni Petrus Kasihiuw misalnya, menyampaikan pemerintah pusat perlu memberi kompensasi kepada tanah adat yang dipakai untuk pembangunan Kilang Gas Tangguh.

Sebelumnya, dalam diskusi pada acara HPN, warga Ambon berharap datangnya anggaran dan program pemerintah pusat untuk mengangkat mereka dari ketertinggalan.

Cara berpikir seperti itu muncul karena selama ini kita mengedukasi masyarakat secara keliru.

Kita cenderung menjadikan kekayaan alam sebagai berkah.

Bahkan seakan-akan kekayaan alam itu tidak pernah ada habisnya, sehingga menjadi jawaban untuk menyelesaikan semua permasalahan.

Itulah yang akhirnya membuat kekayaan alam menjadi musibah, karena kita kehilangan kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seharusnya kekayaan alam itu kita jadikan sebagai modal untuk berkembang.

Kita menyiapkan konsep besar pembangunan negara berbasis kekayaan alam yang kita miliki.

Seperti gas alam yang sekarang ada di Bintuni.

Pemerintah seharusnya mempunyai desain besar pembangunan Papua Barat karena Kilang Tangguh sudah 13 tahun beroperasi.

Memang sudah dipikirkan untuk membangun pabrik pupuk di Bintuni.

Seharusnya dirinci kapan pabrik pupuk itu dibangun dan siapa yang akan melakukannya.

Agar efisien maka harus dipersiapkan rencana pembangunan pertanian yang akan dilakukan di Papua Barat.

Kita persiapkan lokasi pertaniannya dan masyarakat yang akan melakukan. Kita bahkan perlu persiapkan pemasaran produknya.

Tanpa ada perencanaan yang menyeluruh, maka masyarakat tidak pernah tahu arah besar yang akan dituju.

Mereka tidak tahu bagaimana lalu harus mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang tersebut.

Ketidakjelasan untuk meraih masa depan membuat orang berpikir jangka pendek.

Para pemimpin daerah pun hanya berpikir bagaimana mendapatkan bagi hasil yang cepat.

Tidak ada pikiran untuk menciptakan lingkungan usaha yang menarik agar ada investor mau menanamkan modal.

Padahal hanya dengan itulah masyarakat di daerahnya bisa mendapatkan pekerjaan dan dengan itulah mereka bisa keluar dari kemiskinan.

Ketika cara berpikirnya hanya mengharapkan dana corporate social responsibility, maka yang terbentuk masyarakat dengan mentalitas meminta bantuan.

Ketika kekayaan alam habis dan kegiatan bisnis berakhir, maka berakhir pula harapan masyarakat itu.

Kita sudah lihat pengalaman di Freeport.

Berpuluh-puluh tahun hanya berharap kepada perusahaan tersebut.

Bahkan membangun kota, fasilitas umum, rumah sakit, pemberdayaan masyarakat dibebankan kepada PT Freeport Indonesia.

Pemerintah tidak pernah punya pikiran besar bagaimana membangun Mimika dan Papua dengan bermodalkan hasil tambang mineral di sana.

Pada era Orde Baru, kita sudah beranjak dari negara yang berbasis kekayaan alam menjadi negara industri.

Mulai 1988 didorong munculnya industri manufaktur dengan target ekspor nonmigas harus lebih besar dari ekspor migas.

Kita lihat pada akhir 1990-an Indonesia mulai dipandang sebagai negara industri baru.

Sayang setelah krisis 1997 kita justru kembali menjadi negara yang mengandalkan komoditas lagi bukan industri.

Kini, saatnya bagi kita untuk mengubah lagi arah pembangunan.

Kalau tidak kita akan terus menjadi bangsa yang bisa mengeluh dan berharap belas kasihan.