Kultur

ADA dua hal yang diingatkan Presiden Joko Widodo kepada jajaran pemerintah di awal 2017. Pertama, kebijakan yang dijalankan harus berorientasi mengurangi kesenjangan. Kedua, perlunya terus mengomunikasikan kebijakan pembangunan agar masyarakat mengerti ke mana arah pembangunan yang akan dilakukan dan tahu kemajuan yang sudah dicapai. Bukan baru pertama kali seorang presiden mengingatkan peran yang harus dijalankan jajaran birokrasi. Namun, semua itu tidak pernah mengubah sikap dan perilaku jajaran pemerintah.

Tentu menjadi pertanyaan, mengapa hal seperti ini terjadi? Seorang ahli manajemen mengatakan, semua ini disebabkan ketidakmampuan jajaran pemerintah menerjemahkan kultur institusi. Ketika kultur institusi tidak diterjemahkan ke dalam aksi, itu tidak mungkin menjadi kebiasaan.

Contoh yang paling sederhana ialah slogan yang ada di institusi kepolisian. Dua kata besar yang selalu terpampang 'Melindungi dan Melayani'. Itu merupakan kultur institusi yang berlaku di seluruh kepolisian dunia, to protect and to serve.

Pertanyaannya, ketika malam hari kita sedang berjalan atau berkendaraan diberhentikan polisi, apakah kita merasa 'terlindungi atau terlayani?' Kita pasti akan merasa takut dan bertanya-tanya, 'apa kesalahan saya?' Semua itu terjadi karena tidak semua anggota polisi memahami kultur institusinya. Refleksi yang ditunjukkan bukan 'melindungi dan melayani', melainkan justru sebaliknya. Akibatnya, ketika masyarakat berhubungan dengan polisi yang muncul justru rasa ketakutan.

Lalu, bagaimana memperbaiki kultur dari jajaran pemerintah? Harus ada kemauan dari pimpinan lembaga untuk membumikan kultur institusinya. Bahkan, kemudian dicontohkan bagaimana jajaran pemerintah itu menjadi 'pelayan masyarakat' bukan sebaliknya 'minta dilayani masyarakat'.

Selama ini jajaran pemerintah tidak menerjemahkan kultur institusi untuk bersikap sebagai abdi masyarakat, tetapi memimpikan sebagai ambtenaar. Itulah bayangan orang pribumi di zaman penjajahan Belanda, yaitu sebagai pegawai pemerintah Belanda, mereka bisa memakai jas warna putih-putih, topi baja putih, dan naik sepeda. Para ambtenaar umumnya hidup berkecukupan dan dihormati rakyat.

Meski kita sudah 71 tahun merdeka, tetapi kultur itu belum berubah. Para pejabat pemerintah dan birokrasi cenderung ingin dihormati rakyat. Celakanya penghormatan itu bukan didapat karena kinerjanya, melainkan karena masyarakat dibuat tergantung kepada mereka. Tidak usah heran apabila muncul pameo, "kalau bisa dibuat susah, kenapa harus dibuat mudah?”

Seperti zaman penjajahan Belanda dulu, kemudian muncullah yang namanya upeti. Kalau di zaman sekarang namanya menjadi 'uang pelicin' atau 'pungutan liar'. Rakyat tidak pernah bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik kalau tidak mengeluarkan uang. Sikap yang mengartikan kekuasaan sebagai hak istimewa, power is privileged itulah yang melahirkan budaya korupsi sekarang ini.

Perlu ada kemauan besar kalau kita ingin membangun sebuah kultur baru yang lebih melayani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencoba memulai dengan mengundang pejabat eselon 2 ke atas untuk berkumpul di Jakarta awal tahun ini. Kepada seluruh jajarannya, Sri Mulyani menjelaskan tentang arah pembangunan yang akan dilakukan dan peran yang harus dijalankan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia.

Menkeu menegaskan dirinya bukan pejabat negara yang harus dihormat-hormati. Ia menempatkan sebagai pelayan bagi para pegawai di Kementerian Keuangan dan juga masyarakat. Sri Mulyani mempersilakan seluruh jajaran untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami dari tugas yang harus dijalankan jajaran birokrasinya.

Ini merupakan awal yang baik. Namun, tentu belum cukup ketika itu belum menjadi tindakan yang dilaksanakan. Apalagi, ketika itu diharapkan menjadi kebiasaan yang melayani masyarakat. Namun, kita harus berupaya untuk menjadikan birokrasi sebagai penggerak kemajuan Indonesia karena merekalah yang menetapkan berbagai aturan agar kita menjadi bangsa yang tertib.