Khawatir Benar

PILKADA Jakarta, juga 100 pilkada lainnya, kian dekat. Namun, gerak hari penentuan menuju 15 Februari itu terasa melambat. Seluruh hari menjadi penantian yang oleh sebagian masyarakat terasa mendebarkan. Ketegangan-ketegangan apa lagi yang akan terjadi? Berapa banyak lagi energi yang harus dibuang untuk saling menyerang dan berebut ‘kebenaran’?

Jika dilihat dari sisi ini, demokrasi memang jadi melelahkan. Sungguh, pun saya tak bersetuju dengan pendapat MUI yang mengatakan Ahok menista agama dan ulama, tapi saya menghormatinya. Menghormati pendapat dari sebuah lembaga resmi dan dihormati. Meski berkali-kali dibantah oleh MUI, fatwa itu murni soal agama, bukan politik, banyak pihak merasakan aroma politik itu.

Karena itu, pengadilan memang yang mempunyai hak untuk membuktikan agar kebenaran punya tempatnya yang agung. Akan tetapi, pengadilan pun menjadi ajang pengerahan massa yang luar biasa. Sejak Ahok menjadi terdakwa, sidang pertama 27 Desember tahun lalu hingga sidang ke-8, pada 31 Januari silam, adu massa tak berhenti meski tak seramai semula. Pada sidang ini pula kegaduhan baru muncul.

Hari itu Ketua MUI Ma’ruf Amin yang juga Rois Am PBNU dihadirkan jaksa menjadi salah satu dari lima saksi. Ma’ruf berkukuh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang menemui Ma’ruf pada 7 Oktober 2016 tak terkait dukungan. Salah seorang tim pengacara Ahok, Humphrey Djemat, mempertanyakan telepon pada 6 Oktober 2016 yang berisi intruksi mantan Presiden SBY untuk mengamankan dukungan kepada Agus-Sylvi.

Selain itu, juga permintaan SBY agar MUI menerbitkan sikap keagamaan bahwa Ahok menista agama. Humprey mengulangi pertanyaan itu hingga tiga kali dan Ma’ruf tetap membantah. Pada 11 Oktober 2016 terbit pendapat keagamaan MUI menyatakan Ahok menista agama dan ulama. Benar tidaknya tuduhan pihak Ahok tentu harus dibuktikan. Ahok pun menuduh Ketua Umum MUI tidak objektif karena terikat dengan pasangan Agus-Sylvi.

Pihak Ahok mengaku mengantongi bukti bahwa dukungan itu betul adanya dan akan membukanya untuk membuktikan ucapan ulama yang juga mantan politikus PPP dan PKB itu. Ma’ruf, kelahiran 11 Maret 1943, yang pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama enam tahun di masa SBY, hari itu menjadi saksi selama 7 jam. Sebagai sesepuh kaum nahdiyin, dicecar pertanyaan tajam selama berjam-jam tentu tak mengenakkan.

Namun, kenapa MUI tak menunjuk anggota MUI yang lain? Sebab, dalam sidang di pengadilan pasti cecaran pertanyaan tak terhindarkan. Bukankah para pihak sama-sama mencari kebenaran? Karena itulah, banyak pihak merasa tersinggung. Ahok telah pula meminta maaf, dan Ma’ruf Amin pun dengan cepat memaafkannnya. Sebaiknya saling maaf kebajikan yang mendinginkan suasana, bukan sebaliknya. Namun, ini tak boleh menjadikan sidang-sidang selanjutnya menjadi terganggu secara psikologis.

Tak boleh hakim, jaksa, dan para pihak jadi takut bertanya, siapa pun terdakwa dan saksinya. Sebab, ketakutan pasti akan berimplikasi pada kualitas putusan. Saya berharap apa yang dikemukakan KH Ma’ruf Amin di persidangan Ahok yang ke-8 benar adanya. Namun, saya khawatir juga apa yang dituduhkan pihak Ahok juga benar. Sama khawatirnya apa yang kini menimpa pemimpin FPI Rizieq Shihab dan Firza Husein dalam dugaan asusila. Meskipun tak bersetuju dengan beberapa aksi Rizieq, saya sungguh khawatir dugaan itu benar adanya. Saya menunggu semua itu dengan dada berdebar.***