Sembilan Puan

"SAYA belajar kesepakatan dalam pertentangan." Itulah salah satu resep ROG Roeder bisa tinggal lebih dari dua warsa di Indonesia. Wartawan asal Jerman, penulis The Smiling General (1969), itu memang telah lama tergoda pada 'Hindia Belakang'. Negeri kaya dengan banyak 'kebijaksanaan', tapi padat penduduk miskin. Semuanya sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya.

Mendiang Roeder betapa pun gerah menghadapi birokrasi yang lamban dan korup, termasuk ketika harus melewati sedikitnya 20 stempel jawatan tiap memperpanjang izin tinggal, ia mesti 'tabah'.

Usaha yang sungguh memeras keringat di negeri tropis, dengan transportasi yang buruk. Pengalaman itu ia ungkap dalam buku Amatan para Ahli Jerman tentang Indonesia (1992).

Kultur 'bersepakat' dalam 'pertentangan' dan menjaga 'harmoni' demi 'keseimbangan' kerap membuatnya gegar budaya. Paradoks itu mengagumkan jika digunakan untuk banyak kebajikan. Namun, untuk hal-hal prinsip dan kejahatan, ia jadi mala yang menghancurkan.

Suburnya korupsi di negeri ini juga disebabkan laku paradoks serupa itu. Ia tahu korupsi akan membawa mala, tetapi tetap dilakukan juga. Itu disebabkan kita tak kuasa mengingatkan atasan; tak elok menolak permintaan kawan dan kolega; sudah biasa dilakukan para pendahulu dan yang lain.

Tahu sama tahu itulah 'kebijaksanaan' terbaik. Mengungkapkan secara berandang hal buruk bisa merusak 'harmoni'.

Betapa kompleks korupsi di Indonesia. Berkelindannya polaritas itu menjadi bawah sadar yang vibrasinya merasuk ke banyak sendi kehidupan.

Sebuah paradoks yang disadari, tetapi tetap dilakukan. Koruptor pun seperti patah tumbuh hilang berganti. Publik lega ketika Presiden Jokowi memilih sembilan perempuan untuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahkan sempat kaget seraya berucap, "Kok semuanya perempuan?"

Mereka itu Destry Damayanti (ekonom Bank Mandiri), Eni Urbaningsih (ahli hukum tata negara), Natalia Subagjo (Sekretaris Tim Independen Reformasi Kemenpan dan RB), Yenti Garnasih (dosen hukum pidana ekonomi dan pencucian uang Universitas Trisakti), Harkristuti Harkrisnowo (ahli hukum pidana, Ketua Badan Pengembangan SDM Kemenkum dan HAM), Betti Alisjahbana (mantan CEO IBM ASEAN dan South Asia), Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial FISIP-UI), Supra Wimbarti (Dekan Fakultas Psikologi UGM), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas).

Inilah kali pertama Pansel KPK seluruhnya para puan. "Angin segar," kata banyak orang. Namun, ini 'angin segar' baru dalam tataran persepsi.

Kita tahu persepsi memang modal penting dalam sebuah langkah. Karena itu, kita berharap para puan itu mampu memanfaatkan persepsi baik tersebut. Saya kira bukan hanya semuanya perempuan, melainkan juga mereka berasal dari aneka latar belakang pendidikan dan profesi. Yang terutama, mereka dinilai figur yang tak condong ke 'kanan' dan ke 'kiri'. Mereka orang-orang 'tengah', yang kredibel.

Kita berharap, pansel mampu menjaring calon terbaik para pemimpin KPK, yang kini dilanda mala. Pansel jangan bekerja dalam kultur menjaga 'harmoni' demi 'keseimbangan', tetapi menjaga netralitas demi kualitas. Mereka harus imun terhadap segala godaan yang membahayakan terpilihnya para aulia KPK. Kita menunggu aksi sembilan puan pilihan Presiden itu.