Holding BUMN

SEJAK dibentuk Presiden Soeharto, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tugas, salah satunya, menjadikan BUMN sebagai perusahaan besar berkelas dunia. Untuk itu, BUMN harus mampu memperkuat modal tanpa harus negara menyetor modal tambahan. Langkah yang bisa dilakukan ialah menggabungkan atau merger beberapa BUMN menjadi satu BUMN besar. Atau, cara yang lain, membuat perusahaan induk atau holding company.

Menteri BUMN saat itu, Tanri Abeng, memilih cara kedua. Resistensi atas pembentukan perusahaan induk jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan merger karena tidak harus membuat banyak orang kehilangan jabatan. Namun, semua rencana tersebut tidak bisa berjalan mulus karena kabinet terakhir Presiden Soeharto hanya berumur tiga bulan. Ketika Presiden BJ Habibie menggantikan, fokus perhatian lebih tertuju pada persoalan politik ketimbang mengurusi ekonomi.

Pembentukan perusahaan induk baru bisa dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara bertahap dengan menggabungkan perusahaan pupuk dan semen. Sekarang ini sudah ada empat perusahaan induk BUMN dengan digabungkannya perusahaan konstruksi dan perkebunan. Ide pembentukan perusahaan induk baik karena sebagai negara yang masuk kelompok 20 negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia, kita harus memiliki perusahaan kelas dunia. Di bidang perkebunan, misalnya, kita sebenarnya memiliki 13 PT Perkebunan Nusantara. Namun, karena lahannya terbagi-bagi, PTPN kita akhirnya menjadi kecil-kecil. Untuk perkebunan kelapa sawit, contohnya, luasan lahan milik PTPN kalah jika dibandingkan dengan Sinar Mas atau Astra Agro Lestari. Padahal, kalau ditotal, luas lahan milik PTPN bisa mencapai 2,5 juta hektare. Itulah yang oleh Tanri Abeng dikatakan, kita seharusnya bisa mempunyai BUMN yang luas la hannya terbesar di dunia.

Dengan luasan seperti itu, leverage-nya ke sektor keuangan dunia akan semakin besar. Kalau kemudian itu ditopang manajemen yang bagus, kita akan memiliki BUMN terhebat di dunia. Konsep inilah yang sekarang hendak dilanjutkan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno. Ia akan membuat tujuh perusahaan induk yang baru. Ke depan diharapkan, Indonesia memiliki antara lain BUMN perbankan yang terbesar di ASEAN, BUMN minyak dan gas yang disegani di dunia. Memang sudah muncul penentangan terhadap ide tersebut. Ada yang melihat rencana itu sebagai upaya melepas aset BUMN kepada swasta tanpa melalui DPR. Peraturan presiden yang menaungi pembentukan perusahaan induk BUMN dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Menteri BUMN menepis anggapan pembentukan perusahaan induk mengecilkan BUMN. Itu justru memperkuat BUMN. Rini mencontohkan pembentukan perusahaan induk minyak dan gas yang menggabungkan PT Pertamina dengan Perusahaan Gas Negara.

Tidak ada pengurangan aset negara, Pertamina yang 100% sahamnya dimiliki negara justru bertambah kaya karena menguasai 57% saham PGN. Dengan penggabungan dua BUMN tersebut, otomatis equity perusahaan induk menjadi lebih besar. Maka ketika hendak membutuhkan modal untuk pengembangan investasi, potensinya juga semakin besar. Menteri BUMN menjamin tidak akan ada pengerdilan dari perusahaan negara. Ia juga menjamin tidak ada kewenangan DPR yang dilangkahi. Sepanjang kepemilikan negara di BUMN sudah terdaftar sebagai kekayaan negara, tidak akan ada pengurangan saham yang bisa dilakukan Kementerian BUMN tanpa izin dari DPR.

Sudah saatnya kita mengubah paradigma tentang BUMN. Kita membutuhkan cara berpikir yang besar agar kita bisa menjadi bangsa yang besar. Terlalu lama BUMN hanya menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Lebih ironis kerajaan itu bukan dipakai untuk menjadi motor pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melainkan lebih dipakai untuk kepentingan direksi dan kelompok kepentingannya.