Garuda

KARENA tata kelola yang tidak baik dan penuh praktik korupsi, Garuda Indonesia pernah mengalami masa kelam. Perusahaan penerbangan nasional itu nyaris pailit. Kreditnya macet US$1,2 miliar dan arus kas negatif. Mereka tidak berani terbang ke Eropa karena takut disita akibat tidak mampu membayar cicilan Airbus yang dibeli. Menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng meminta bankir kawakan Robby Djohan untuk menyelamatkan Garuda. Robby mau kalau diberi kewenangan penuh, termasuk membangun tim yang ia inginkan.

Tanri Abeng tidak punya pilihan kecuali menyetujui karena Garuda Indonesia harus diselamatkan. Salah satu yang ditarik Robby Djohan untuk membenahi Garuda ialah Emirsyah Satar. Dengan latar belakangnya sebagai seorang bankir, Emir diharapkan bisa mengembalikan kebesaran Garuda. Sejak 2003 ditunjuk sebagai direktur keuangan dan dua tahun kemudian sebagai direktur utama, Emir membuat peta jalan yang jelas untuk membangun kembali perusahaan penerbangan nasional ini.

Garuda kemudian menjadi salah satu perusahaan penerbangan dengan pelayanan terbaik di dunia. Kita tentunya kaget ketika orang yang memiliki visi yang jelas untuk membangun Garuda itu diduga terlibat kasus suap. Emir disangkakan menerima suap dari perusahaan mesin pesawat Roll Royces yang dipilih Garuda untuk dipakai di pesawat Airbus yang dibelinya.

Laporan Badan Antisuap Inggris kepada Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Emir menerima suap uang sekitar Rp20 miliar dan barang senilai US$2 juta. Suap dari perusahaan Inggris diberikan melalui perantara pengusaha Soetikno Soedardjo yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. Kasus korupsi yang terjadi di Garudakalau kelak terbukti merupakan salah satu yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai penghambat penciptaan masyarakat yang adil dan makmur.

Para elite menguasai sumber-sumber ekonomi bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk memperkaya diri sendiri. Praktik korupsi yang marak terjadi menjadi penyebab tingginya ketimpangan antardaerah dan juga kemiskinan. Padahal alokasi anggaran ke daerah lebih besar dari anggaran untuk kementerian dan lembaga.

Sumatra setiap tahun menerima alokasi anggaran sekitar Rp80 triliun. Kalimantan menerima Rp100 triliun, Sulawesi menerima Rp120 triliun, bahkan Maluku dan Papua menerima alokasi Rp130 triliun. Namun, alokasi anggaran itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Pertumbuhan di Papua hanya tercatat 4% dengan tingkat kemiskinan di atas 22%.

Sulawesi mampu tumbuh dengan 7,5%, tetapi angka kemiskinannya masih di atas 12%. Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut Sri Mulyani disebabkan tata kelola yang tidak baik dan penggunaan anggar-an yang tidak tepat serta tidak efektif.

Anggaran itu bukan dipakai untuk membangun daerah, melainkan hanya berputar di antara para elite untuk kenikmatan mereka. Sri Mulyani mengingatkan, kalau anggaran itu dipergunakan dengan tepat, efek penggandanya akan luar biasa. Setiap Rp1 triliun anggaran bisa dipakai untuk membangun 155 km jalan tol, atau lebih 3.000 jembatan, atau ribuan hektare sawah, atau ribuan ton benih.

Semua itu pasti akan membawa kehidupan masyarakat banyak yang lebih baik daripada hanya dipakai untuk hidup bermewah-mewahan oleh pejabat yang korup. Atas dasar itulah kita harus mengatakan 'tidak' pada korupsi. Kita harus mengatakan 'tidak' pada politik dinasti karena akan membuat pejabat negara itu kehilangan kepekaan dan hanya memikirkan kenikmatan kelompok kecilnya saja.

Pekerjaan kita memang tidak mudah untuk membenahi semua ini. Namun, kita tidak boleh patah semangat. Dengan kemauan keras dari semua pihak, pasti kita akan mampu menciptakan Indonesia yang lebih baik. Apalagi tanggung jawab konstitusional yang melekat pada seluruh warga bangsa ialah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.