Jepang

EMPAT puluh tiga tahun lalu demonstrasi anti-Jepang membakar Jakarta. Dominasi produk Jepang di pasar Indonesia membuat mahasiswa melakukan protes di jalan. Pada tanggal yang sama, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia dalam suasana yang penuh persahabatan. Apa yang terjadi Minggu, 15 Januari lalu, menunjukkan kedua negara sudah melupakan peristiwa yang lalu. Kini kedua negara menatap kerja sama ke depan yang bisa menguntungkan bagi kedua bangsa.

Setelah hampir 17 tahun tidak fokus melihat ke Barat, Jepang kembali memalingkan wajah ke wilayah ini. Asia Tenggara memang wilayah potensial dan sebenarnya merupakan partner lama Jepang. Kelengahan Jepang membuat wilayah ini digarap Tiongkok. Dengan agresif Tiongkok menanamkan pengaruh mereka, termasuk dengan di bidang ekonomi. Kita pun terpukau oleh kemajuan Tiongkok sehingga menjadikan negeri itu sebagai mitra utama ekonomi.

Meski kekuatan ekonomi Tiongkok berkembang luar biasa, kemampuan riil mereka masih diragukan. Itu bisa dilihat dari investasi ke Indonesia, yang tahun lalu hanya tercatat US$1,6 miliar. Investasi Jepang tahun lalu mencapai US$4,1 miliar. Sebagai negara yang menerapkan prinsip politik bebas aktif, kita memang terbuka kepada semua negara. Bagi Indonesia, semua negara yang mempunyai komitmen untuk membangun kemajuan bagi kedua pihak merupakan sahabat.

Pemerintahan Joko Widodo melihat Jepang lebih menunjukkan kesungguhan mereka dalam berinvestasi di Indonesia. Beberapa kerja sama disepakati Jokowi dan Abe. Pertama, Jepang akan membantu Indonesia memperkuat poros maritim. Indonesia berharap Jepang membantu peningkatan produksi pertanian dan perikanan. Jepang diminta untuk memberi kesempatan tenaga perawat Indonesia bekerja di sana.

Di bidang energi, Jepang diminta segera merealisasikan pembangunan Blok Masela. Sementara itu, di bidang infrastruktur, Jepang diminta membangun kereta api Jakarta-Surabaya. Namun, kerja sama tidak cukup dituangkan dalam naskah perjanjian. Yang lebih penting ialah bagaimana tindak lanjutnya. Sejauh mana kesepakatan kerja sama itu bisa direalisasikan. Di sinilah tantangan yang sebenarnya.

Kita sering kali lemah dalam tindak lanjut. Tidak ada orang yang mengawasi pelaksanaan dari semua kesepakatan itu. Akibatnya semua berhenti pada nota kesepahaman. Kelemahan lain yang ada pada kita ialah penghormatan terhadap yang namanya kesepakatan. Bahkan kita sering tidak peduli kepada yang namanya kontrak. Ketika ingin mengubah kontrak, kita memutuskannya secara sepihak tanpa peduli kepada pihak yang menjadi partner kita.

Jangankan kepada bangsa lain, di antara kita saja sering kita melakukan seperti itu. Pemerintah tidak mampu memberikan jaminan terhadap investasi yang sudah dilakukan. Lihat saja proyek pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Proyek yang sudah tinggal beroperasi tidak bisa dijalankan karena dinyatakan salah oleh pengadilan.

Kalau memang batu gamping yang ada tidak boleh dimanfaatkan, sejak awal pemerintah tidak mengizinkannya. Jangan izin diberikan dan investasi sudah dilakukan, lalu pemerintah tidak memberikan perlindungan apa pun atas semua yang sudah dijalankan. Sepanjang ucapan pemerintah tidak bisa dipegang, tak akan pernah ada orang yang berani berinvestasi di Indonesia.

Kalaupun ada, pasti mereka yang berani untuk bermain di wilayah abu-abu. Bagi mereka yang ingin menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, pasti akan berpikir dua kali. Saatnya bagi kita untuk mengubah cara pendekatan dalam menarik investasi. Pemerintah harus menerapkan prinsip my word is my bond. Hanya dengan itulah orang akan memiliki ketenangan dalam berinvestasi. Dengan itulah kita pantas berharap untuk bisa menggapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.