Kartu Tani

KALAU kita berkunjung ke Jepang, yang paling kita kagum adalah harga makanan yang relatif stabil.

Ketika kita makan mie harganya masih 1.000 yen.

Makan shabu-shabu di restoran biasa sekitar 3.000 yen.

Sudah beberapa tahun nyaris tidak ada perubahan harga yang berarti.

Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa membuat harga pangan relatif stabil?

Sementara kita sebentar-sebentar dihebohkan harga cabai yang melonjak tinggi, harga beras yang naik, atau harga daging yang sulit dikendalikan.

Kita tahu harga itu merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, pasti harga akan melambung tinggi.

Sebaliknya, harga akan anjlok ketika penawaran lebih tinggi dari permintaan.

Penawaran memang tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh informasi yang melengkapinya.

Di mana produksi itu ada dan bagaimana mendistribusikan sampai ke dekat konsumen.

Tentu ada faktor yang ikut mendistorsi yaitu permainan pasokan.

Pemerintah sering tidak mampu menstabilkan harga karena tidak memiliki stok.

Di sinilah persoalan yang kita hadapi.

Sering kita berbicara tentang keberhasilan produksi pangan, tetapi kita tidak tahu di mana hasil produksi itu disimpan.

Produksi padi tahun lalu dikatakan mencapai 79 juta ton, tetapi bisa nanti di musim kemarau pasokan beras tersendat.

Kita mempunyai masalah besar dengan manajemen pengelolaan pangan.

Belum lagi soal pendistribusiannya karena Indonesia yang begitu luas.

Kelebihan produksi di satu daerah sulit dan mahal untuk bisa didistribusikan ke daerah yang membutuhkan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Rakyat Indonesia untuk membangun sistem informasi pertanian merupakan hal yang baik untuk ikut memecahkan persoalan kita.

Lembaga keuangan dimanfaatkan untuk menjadi pengumpul data pertanian.

Dengan memperkenalkan kartu tani maka pemerintah daerah bisa mempunyai profil petani yang lebih akurat.

Dalam kartu tani dicatat di mana alamat, berapa luasan lahan yang dimiliki, tanaman apa yang dibudidayakan, dan kapan kebutuhan pupuk itu diperlukan.

Keberadaan BRI memang lebih dimaksudkan agar penyediaan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran.

Hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bisa membeli pupuk bersubsidi.

Tetapi data dasarnya bisa dipakai untuk mengetahui kapan kira-kira panen akan terjadi, untuk komoditas apa, dan di mana panen itu akan ada.

Dengan data itu pemerintah bisa lebih cepat mendistribusikan produk pangan ke daerah yang memerlukan.

Uji coba yang dilakukan di Jateng apabila bisa berjalan baik seharusnya diterapkan di daerah lain.

Ini penting agar kita mempunyai data produk yang lebih jelas, bukan hanya volumenya, tetapi di mana produk itu ada.

Apalagi kalau sistem informasi harga yang ditetapkan Kementerian Perdagangan bisa kredibel, itu akan menjadi pegangan petani dan konsumen untuk mengetahui perkembangan harga.

Kita melihat baik rencana Kementerian BUMN untuk menggunakan lembaga keuangan membantu menyalurkan subsidi kepada masyarakat.

Mulai 1 Februari nanti pemberian beras dan gula untuk keluarga prasejahtera dilakukan dengan memberikan kartu perbankan.

Dengan cara itu subsidi bisa sesuai dengan tujuan dan tidak bisa dipakai untuk kepentingan yang lain.

Apalagi jika kartu perbankan bisa diintegrasikan menjadi satu agar tidak merepotkan masyarakat.

Pemerintah harus peduli dan fokus membantu masyarakat yang berada di bawah.

Keberpihakan itu tidak berarti diskriminatif, tetapi pemerintah berpihak kepada kelompok masyarakat yang belum beruntung karena tugas kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengalaman selama ini berbagai bantuan kepada masyarakat bawah sering tidak sampai.

Dengan memanfaatkan fasilitas di sistem perbankan, maka program untuk mengurangi kesenjangan akan lebih berhasil.