Kompak

SEPAK bola bukan sekadar sebuah permainan. Ketika menyaksikan pertandingan sepak bola, kita tidak hanya menantikan mana tim yang menang dan kalah, tetapi juga bagaimana kedua tim membangun kekompakan, kerja sama, daya juang, dan kesamaan dari 11 pemain untuk mencapai sebuah tujuan, yakni memenangi pertandingan.

Kompak bukan sekadar bersama-sama. Kompak itu berarti saling melapis. Kelemahan teman satu tim bukan untuk diumbar, melainkan justru harus ditutup. Bahkan sebuah kesebelasan yang kompak, mereka bermain dengan menggunakan hati. Setiap pemain sudah tahu harus bergerak ke mana ketika rekannya sedang menggiring bola. Pemain itu pun tidak perlu lagi melihat ke kiri atau ke kanan ketika hendak mengoper bola. Kekompakan seperti itu yang perlu diterapkan dalam kehidupan bernegara, terutama mereka yang duduk di pemerintahan harus bisa kompak seperti sebuah tim sepak bola. Jangan berjalanan berlawanan arah sehingga akhirnya malah membingungkan penonton.

Awal tahun yang seharusnya menjadi awal baik untuk menunjukkan kekompakan pemerintah justru berjalan sebaliknya. Pemerintah kedodoran atas kebijakan yang sebenarnya sudah mereka rancang jauh-jauh hari. Komunikasi di antara anggota pemerintah berjalan buruk.

Bayangkan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Bogor yang dihadiri semua pejabat pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan yang remeh-temeh. Kenaikan biaya administrasi pengurusan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilikan kendaraan bermotor menjadi isu besar. Masalahnya, Presiden Joko Widodo berpendapat kenaik­an penerimaan negara bukan pajak jangan memberatkan rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sesuai sidang paripurna menguatkan pernyataan Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kenaikan biaya administrasi, tetapi justru lebih menekankan bahwa kenaikan biaya itu bukan inisiatif Kementerian Keuangan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian juga memilih untuk mengelak. Ia mengatakan kenaikan itu atas usulan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK tentu tidak mau disalahkan sebagai pihak yang mendorong Polri menaikkan biaya administrasi pengurusan STNK dan BPKB. Pihaknya mengaku tidak pernah memberikan usulan seperti itu.

Padahal, kalau dijelaskan bahwa kenaikan itu bukan pada pajak kendaraannya, melainkan pada biaya administrasi pengurusannya, masyarakat akan mafhum. Kenaikan sampai 300% disebabkan ada yang awalnya Rp50 ribu menjadi Rp300 ribu.

Buruknya komunikasi pemerintah akhirnya menjadi bumerang. Di awal tahun pemerintah dianggap memberatkan masyarakat, mulai urusan biaya administrasi pengurusan kendaraan, soal beban biaya listrik, harga bahan bakar minyak, sampai melonjaknya harga cabai. Soal beban biaya listrik, komunikasi pemerintah juga terlihat reaktif. Tidak pernah dijelaskan bahwa yang terjadi bukan kenaikan tarif dasar listrik, melainkan pencabutan subsidi listrik bagi keluarga mampu pengguna beban listrik 900 volt-ampere.

Rencana pencabutan subsidi listrik seharusnya sudah dilakukan awal 2016. PLN menunda pelaksanaan karena ingin memastikan keluarga mampu yang akan dicabut subsidinya. Baru Maret 2016 PLN selesai mendata dan yakin setelah simulasi selama sembilan bulan akan bisa menjalankan kebijakan pencabutan subsidi. Dengan subsidi yang lebih terarah, kita akan mempunyai kemampuan untuk membangun negeri. Subsidi yang tepat sasaran akan membuat negara mempunyai kemampuan untuk memberdayakan warga bangsa yang belum beruntung.

Tanpa kekompakan dan kemampuan membangun komunikasi yang baik, upaya pemerintah untuk membangun negeri ini akan menjadi lebih berat. Itu bukan disebabkan kita tidak punya kemampuan untuk tumbuh lebih tinggi, melainkan karena kita tidak pernah paham akan arah ke depan yang hendak kita tuju. Komunikasi publik sepertinya sebuah perkara yang mudah. Namun, kalau kita tidak mampu me­ngelolanya dengan benar, itu hanya akan membuat energi kita habis untuk meluruskan isu yang tidak tepat.