Headline

Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.

Tanah 30:30:30:10

Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group
09/1/2017 05:00
Tanah 30:30:30:10
(ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)

ADA tiga hal penting mengenai kesenjangan terjadi di awal tahun ini.

Pertama, wafatnya Anthony B Atkinson, godfather studi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin.

Bukunya yang pertama terbit pada usia muda (25), ketika itu (1969) ketimpangan masih rendah.

Pada 1 Januari 2017, Anthony tutup usia 72 tahun di Oxford, Inggris, ketika ketimpangan merupakan perkara besar.

Ia mewariskan 40 judul buku, terakhir (2015), Inequality: What Can be Done?.

Hal kedua, bagaimana negara menjawab kesejahteraan penganggur? Penganggur subjek ketimpangan.

Finlandia menjawabnya, mulai 1 Januari 2017, negara bereksperimen memberi penghasilan tetap kepada penganggur.

Sebanyak 2.000 penganggur berumur 25-58 tahun dipilih secara acak, diberi 560 euro per bulan bebas pajak, terhitung sejak jaminan sosial mereka dihentikan.

Apa tujuan eksperimen itu? Pemberian tunjangan sosial tidak mendorong orang keluar dari kemiskinan.

Anggaran tunjangan sosial diperkirakan turun karena hilangnya biaya birokrasi untuk menangani sistem kesejahteraan yang ruwet/kompleks.

Hal ketiga, ketimpangan di dalam negeri. Dalam rapat kabinet Rabu (4/1), Presiden Jokowi memerintahkan para menteri bekerja keras menurunkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

'Jokowi Mati-matian Atasi Kesenjangan', tulis koran ini.

Mati-matian itu antara lain meredistribusi pemilikan tanah dan menjadikannya hak milik besertifikat.

Pertanyaannya, mau diapakan tanah itu?

Kritik laten ialah harga hasil pertanian tidak berpihak kepada petani sehingga petani tetap saja miskin.

Dengan program Presiden Joko Widodo mati-matian itu, terjadi peningkatan kekayaan petani, yaitu dari buruh tani menjadi petani pemilik lahan.

Namun, dari segi pendapatan, bisa-bisa tetap saja miskin, gara-gara kenaikan biaya produksi tidak disertai kenaikan harga hasil pertanian.

Kiranya penting pelajaran dari zaman Pak Harto, ketika pemerintah memberi insentif berupa subsidi terhadap input pertanian.

Berhasilkah meningkatkan kesejahteraan petani? Tidakkah petani gurem dengan rata rata pemilikan 0,25 ha tetap miskin?

Kiranya kita perlu juga belajar dari pikiran besar pertanian Raja Thailand, King Bhumibol Adulyadej, yang wafat 13 Oktober lalu.

Pokok pikiran besar itu ialah prinsip kebercukupan yang juga berisi mikromanajemen pertanahan.

Kata Raja, fase pertama, tanah harus dibagi dalam empat bagian.

Pertama, 30% luas tanah untuk kolam menampung air hujan sehingga di musim kering cukup air untuk pertanian dan ternak.

Kedua, 30% luas tanah untuk tanamam padi bagi konsumsi keluarga.

Ketiga, 30% luas tanah untuk tanaman tahunan, buah-buahan, sayur sayuran, tumbuh-tumbuhan bumbu, untuk konsumsi sendiri.

Bila ada surplus, dijual. Sisanya, 10% luas tanah untuk rumah, peternakan, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Fase berikutnya mendorong petani bekerja sama dalam kelompok, baik menyangkut apa yang ditanam, memasarkannya, bahkan keuangan untuk kesejahteraan komunitas.

Fase selanjutnya mencari jalan agar kelompok petani mendapatkan akses keuangan untuk investasi dan memperbaiki hidup mereka.

Konsep 30:30:30:10 itu membutuhkan tanah, dalam ukuran Thailand seluas 15 rai, yaitu 15 x 1.600 m2 = 24.000 m2.

Pertanyaannya, apakah redistribusi pemilikan tanah yang diperintahkan Presiden Jokowi bisa membuat petani mencapai syarat luas tanah tersebut?

Bila tidak, jelaslah lebih dulu diperlukan langkah kolektivitas tanah, yaitu mendorong petani menggabungkan tanahnya dalam kelompok, sebelum melangkah ke fase berikutnya.

Raja Bhumibol berpandangan tidak penting negaranya menjadi macan ekonomi. Yang penting negara berkecukupan ekonomi.

Setiap desa atau distrik harus secara relatif mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Katanya, tidak ada kebercukupan diri sendiri yang mutlak, yang hanya terjadi di zaman batu.

Berkemampuan mencukupi diri sendiri itu juga membuat Jokowi senang, ketika ia mengatakan bahwa pada September lalu, tidak seperti biasanya, tidak ada rapat terbatas kabinet membahas impor beras.

Petani, rakyat terbanyak mencapai ekonomi berkecukupan itulah petunjuk dini bahwa ketimpangan mulai teratasi.



Berita Lainnya
  • Dunia tanpa Tatanan

    04/3/2026 05:00

    HOMO homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

  • Tercekik Selat Hormuz

    03/3/2026 05:00

    SELAT Hormuz bukan sekadar ruas perairan sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang memisahkan Iran di utara dan Oman serta Emirat Arab di selatan.

  • Cinta dan Kepedihan

    02/3/2026 05:00

    'HIDUP hanyalah sekejap bayang. Maka isi ia dengan cinta, bukan kebencian'.

  • Jalan Sunyi Industrialisasi

    27/2/2026 05:00

    POLEMIK impor 105 ribu pikap dari India untuk keperluan koperasi desa merah putih melebar hingga ke soal kesiapan kemandirian industri kita

  • Mengorupsi Korupsi

    26/2/2026 05:00

    SOAL korupsi, negeri ini benar-benar jagonya.

  • Membersihkan Seragam Kusam

    25/2/2026 05:00

    SERAGAM cokelat polisi sejatinya bukan sekadar identitas institusi. Seragam itu ialah representasi negara yang paling sering ditemui rakyat di garis depan

  • Utang Budi

    24/2/2026 05:00

    JIKA paspor bisa berganti warna, semoga nurani tak ikut memudar'.

  • Membaca Arah

    23/2/2026 05:00

    PERUBAHAN kian ke sini kian cepat. Ruang dan waktu digilas dalam hitungan detik. 

  • Rem Keserakahan

    20/2/2026 05:00

    "SEANDAINYA anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah (kematian)."  

  • Cuci Tangan ala Jek

    19/2/2026 05:00

    SEJUMLAH tokoh besar menekankan bahwa berani bertanggung jawab ialah salah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin.

  • Imsak Kebangsaan

    18/2/2026 05:00

    MARHABAN ya Ramadan. Ramadan kembali mengetuk pintu di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepenuhnya reda. Seperti sebelum-sebelumnya.

  • Bahlil Melawan Abuleke

    16/2/2026 05:00

    LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

  • Sunyi yang Mematikan

    13/2/2026 05:00

    ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan peristiwa bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu.

  • BPJS yang Mendadak Hilang

    12/2/2026 05:00

    DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.

  • Antara Empati dan Kepuasan Tinggi

    11/2/2026 05:00

    DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.

  • Ketika Moral Rapuh

    10/2/2026 05:00

    SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan