Putuskan JP Morgan

PEMERINTAH Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Bank Investasi JP Morgan Chase Co, yang dinilai tidak memberikan penilai­an akurat dan kredibel kepada produk equity Indonesia. JP Morgan Chase Bank dinilai dapat mengganggu perekonomian Indonesia dengan menurunkan dua tingkat rekomendasi investasi di Indonesia dari overweight menjadi underweight.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah memutuskan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank mulai 1 Januari 2017. JP Morgan Chase Bank tidak lagi menjadi agen penjual surat utang negara, peserta lelang surat berharga syariah negara, joint lead underwriter global bonds, dan bank persepsi untuk penerimaan negara seperti amnesti pajak.

Menurut Menkeu, sikap ini diambil bukan karena pemerintah tidak mau dinilai dan dikritik. Pemerintah terbuka terhadap segala masukan. Namun, semua itu harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menjadi informasi yang menyesatkan.

Pemerintah melihat, jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, perekonomian Indonesia dikelola secara profesional dan akuntabel. Capaian ekonomi yang diraih Indonesia sepanjang 2016 menunjukkan itu. Namun, JP Morgan Chase Bank menurunkan peringkat Indonesia lebih dalam jika dibandingkan dengan Brasil misalnya, yang anggaran negaranya lebih morat-marit.

Sikap tegas Indonesia merupakan hak yang seha­rusnya dipergunakan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Indonesia harus menjaga kepentingan nasional, apalagi ketika penilaian itu dilakukan tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kita masih ingat peristiwa 2011 ketika Standard & Poor’s menurunkan rating kemampuan membayar utang luar negeri Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+. Pemerintah Barack Obama bereaksi keras atas penurunan rating yang dianggap bisa membawa AS masuk ke krisis ekonomi kedua.

Langkah yang ditempuh pemerintah AS bukan hanya meminta CEO Standard & Poor’s Deven Sharma untuk dipecat, dua tahun kemudian Jaksa Agung AS mengajukan tuntutan hukum kepada lembaga rating ternama dunia itu. Standard & Poor’s didakwa membuat penilaian yang keliru atas produk derivatif pada 2007 sehingga menjadi salah satu pemicu krisis keuangan AS 2008. Standard & Poor’s sampai meminta maaf dan memilih untuk menyelesaikan persoalan di luar pengadilan. Mereka akhirnya harus membayar denda sampai US$1,45 miliar kepada pemerintah AS.

Kita sering terpukau kepada orang asing. Awal pekan ini Presiden Joko Widodo misalnya, sempat menyampaikan keinginan agar beberapa badan usaha milik negara kita dipimpin bule. Alasannya, mereka lebih profesional sehingga bisa membuat BUMN lebih cepat besar. Buktinya BUMN di Uni Emirat Arab bisa besar setelah dipegang orang bule.

Cara pandang seperti itu tidak sepenuhnya benar. Tidak semua bule itu hebat, sama juga tidak semua bule itu jelek. Semua tergantung pada orangnya dan kondisi besar yang bisa kita ciptakan. Kalau kondisi­nya kondusif dan orang yang diberi kesempatan untuk mengambil keputusan secara profesional, orang Indonesia pun banyak yang mampu membuat turnaround perusahaan dan melakukan transformasi besar.

Krisis keuangan 2008 membuktikan bahwa bule itu tidak selalu hebat. Mereka membuat kekeliruan yang lebih fatal daripada apa yang kita lakukan pada 1997. Padahal, ketika mereka datang ke Indonesia, mereka mengatakan krisis keuangan di Asia Timur terjadi karena kita tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kali ini kita merasakan lagi penilaian yang tidak kredibel dari perusahaan asing. Hanya, karena dua kali demonstrasi besar 4 November dan 2 Desember, Indonesia dianggap tidak nyaman sebagai tujuan investasi. Padahal, JP Morgan Chase Bank menikmati keuntungan dari berbisnis produk equity Indonesia.

Tepatlah kalau kita mengambil sikap yang tegas. Kita ingin membangun bisnis yang saling menguntungkan dengan siapa pun. Jangan biarkan ada pihak yang menangguk keuntungan dari kesulitan yang harus ditanggung Indonesia.