Harapan Sempadan

DESEMBER ini bolehlah kita patrikan spirit baru soal tapal batas wilayah negara. Perbatasan atau sempadan yang berpuluh tahun tak terurus, diperlakukan sebagai 'buritan' yang kumuh, kini mulai terlihat menjadi bagian depan yang elegan. Ini menegaskan bahwa perbatasan wilayah negara adalah kehormatan, masa depan yang punya harapan. Bukan masa silam yang terus menyakitkan.

Pos-pos di daerah tapal batas, penanda bagian depan negara pun mulai diresmikan. Ia menggantikan pos-pos lama yang seolah menarasikan realitas ketidakberdayaan. Setelah pekan silam Presiden Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu lalu pekan ini kepala negara meresmikan pos serupa di Motaain, Nusa Tenggara Timur.

Entikong perbatasan dengan Malaysia dan Motaain perbatasan dengan Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari Indonesia (1976-1999). Pos-pos lintas batas negara itu dibangun megah. Negara seakan ingin memberi afirmasi, 'Indonesia bukan negara ecek-ecek yang tak cakap mengurus perbatasan'. Jokowi seperti ingin menebus rasa malu bangsa ini yang diembannya bertahun-tahun sebab ganti-berganti presiden, perbatasan tetaplah dengan takdirnya semula.

Ia serupa lelaki pikun yang tak cakap mengurus diri sendiri. Dua tahun silam, ketika baru terpilih menjadi presiden, Jokowi mengunjungi beberapa tapal batas. Terlihatlah betapa pos dan segala infrastruktur wilayah perbatasan mengenaskan. Ia pun spontan perintahkan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengganti pos-pos perbatasan yang lebih punya martabat.

Khusus di Entikong, Jokowi menyebut pos itu mirip kandang. Ia tak menyebut kandang apa, tapi ini kata sarkastis untuk mengekspresikan kondisi yang jauh di bawah layak. Selain di Entikong, dua PLBN di Kalbar juga siap diresmikan, yakni PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, dan Nanga Badau, Kapuas Hulu. Di NTT, dua PLBN juga segera diresmikan, yakni di Wini, Timor Tengah Utara, dan Motomasin, Malaka.

Di Papua, PLBN Skow, Kota Jayapura, juga siap diresmikan. Inilah bukti janji Jokowi ketika maju menjadi calon presiden; membangun Indonesia dari pinggiran. Era baru pengelolaan perbatasan harus benar-benar menjadi jawaban dari keraguan panjang akan ketidakpedulian negara.

Daerah yang selama ini tertinggal, terisolasi, dan terbelakang harus menjadi kawasan maju, terbuka, dan dan terdepan. Tempat-tempat penampungan komoditas ekspor harus dibangun dan mesti dikelola aparat yang profesional dan berintegritas sebab seluruh kemegahan fisik akan lekas hancur di tangan para aparat yang suka melacurkan jabatan.

Di era baru ini pula, sempadan harus diposisikan tak hanya serupa etalase, tapi juga sebagai penjaga Indonesia. Perbatasan yang seadanya pasti akan jadi tempat nikmat bagi aneka kejahatan, semisal penyelundupan. Termasuk kejahatan mereka yang meniagakan manusia dan obat-obatan terlarang. Di banyak wilayah, perbatasan ialah penentu negara jadi berdamai atau berseteru.

Karena itu, pengelolaan daerah perbatasan harus memadukan aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan sosiokultural secara seimbang. Di ujung semua itu kemakmuranlah yang menjadi tujuan. Adagium civis pacem para bellum (siapa yang menginginkan perdamaian harus bersiap untuk berperang), kita tahu bisa berawal dari wilayah perbatasan.

Akan tetapi, perawatan yang berujung kemakmuran bisa meminggirkan adagium itu. Karena itu, selain bangunan PLBN, sarana ekonomi seperti pasar, jalan, bangunan sekolah, rumah sakit yang berkelas harus selekasnya juga hadir.

Apa artinya jika pos lintas batas megah, tetapi infrastruktur lain tetap seperti semula. Jalan-jalan menuju perbatasan juga harus lekas diselesaikan. Namun, harus diapresiasi, Jokowi telah memulainya untuk sesuatu yang sebelumnya seperti muskil. Karena itu, untuk perbatasan, bolehlah kita menyambut 2017 dengan tatapan mata penuh harapan.