Proyek Putar Kunci

KETIKA memulai membangun Indonesia, Presiden Pertama RI Soekarno menyadari industri pertama yang harus dimiliki ialah industri dasar. Pada pertengahan 1950-an mulailah dibangun antara lain pabrik Semen Gresik dan pabrik baja Krakatau Steel.

Karena kita baru selesai perang kemerdekaan dan modal yang dimiliki terbatas, Bung Karno meminta Amerika Serikat dan Uni Soviet membantu Indonesia membangun industri dasar itu. Karena kredit ekspor diperoleh dari Bank Exim AS, proyek pembangunan Semen Gresik menggunakan model turnkey atau putar kunci. Mulai desain hingga engineering dilakukan perusahaan Amerika. Bahkan teknologi yang dipergunakan seluruhnya didatangkan dari ‘Negeri Paman Sam’. Hanya dalam waktu dua tahun Pabrik Semen Gresik pun diresmikan Presiden Soekarno.

Hampir bersamaan dengan kita, India pun meminta bantuan AS untuk membangun pabrik semen di negara mereka. Berbeda dengan kita yang memilih model putar kunci, India meminta terlibat dalam pembangunan pabrik tersebut. Proyek itu berjalan lambat dan selesai lebih lama daripada pabrik Semen Gresik. Namun, India lebih cepat menguasai teknologinya sehingga pabrik semen kedua bisa dibangun sendiri oleh putra-putra India, sementara kita baru 40 tahun kemudian bisa membangun sendiri pabrik semen.

Setelah 71 tahun merdeka, kita tidak bergegas untuk meningkatkan kemampuan putra-putra Indonesia. Banyak proyek pembangunan yang pelaksanaannya tidak diberikan kepada bangsa sendiri. Kita lebih suka untuk ongkang-ongkang kaki menunggu proyek selesai dikerjakan bangsa lain.

Kalau sekarang ramai dibicarakan banyak tenaga dari Tiongkok, ini salah satunya disebabkan kita lebih suka menerapkan model putar kunci. Salah satunya proyek pembangkit listrik tenaga uap di Sumatra Selatan. Proyek itu sendiri istimewa karena memanfaatkan batu bara kalori rendah. Namun, seluruh tenaga kerja pembangunan proyek itu didatangkan dari Tiongkok. Selama ini kita tidak memasalahkan karena kita tidak mau berkeringat dan lebih suka tinggal menerima kunci sesudah proyek selesai.

Sebenarnya bukan hanya Tiongkok yang menerapkan kebijakan seperti Itu. Semua negara yang memberikan kredit ekspor pasti mensyaratkan agar teknologi, desain, hingga engineering berasal dari negara pemberi kredit ekspor. Semua negara berpandangan, pembangunan itu tidak sekadar mengandalkan modal ekonomi, tetapi yang tidak kalah penting ialah modal manusia.

Kita tidak cukup hanya keberatan dengan tenaga kerja asing yang mengambil alih porsi tenaga kerja lokal. Arah kebijakan besar harus berorientasi kepada kepentingan nasional. Kita harus upayakan agar pembangunan bukan sekadar mengejar pembangunan fisiknya, melainkan juga harus disertai pembangunan manusianya.

Dalam kolom ini, kita pernah mempertanyakan arah besar pembangunan infrastruktur yang kita sedang lakukan. Seperti pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mw, apakah kita sekadar ingin pada 2019 nanti memiliki tambahan pasokan sebesar itu ataukah secara bersamaan ingin mengangkat kemampuan para insinyur elektro Indonesia?

Ketika bulan lalu berkunjung ke Tiongkok bersama pimpinan PLN, saya sempat bertemu Wakil Presiden Direktur Harbin Electric International yang mengerjakan beberapa proyek listrik di Indonesia. Selama ini mereka mengerjakan proyek dengan model putar kunci. Namun, jika Indonesia meminta untuk menggunakan model yang lain, mereka tidak keberatan karena di India mereka tidak menggunakan model seperti itu.

Sekarang ini persoalan yang lebih penting kita lakukan bukan melarang tenaga kerja asing untuk bekerja di sini. Yang lebih utama ialah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada putra-putra Indonesia untuk bisa berkembang.

Tiongkok baru pada 1989 membuka diri. Namun, ‘Negeri Tirai Bambu’ lebih cepat menguasai ilmu dan teknologi karena mereka memberikan kesempatan kepada bangsa sendiri berkembang. Tiongkok sekarang memiliki 600 ribu doktor dari berbagai disiplin ilmu, sedangkan kita hanya punya 6.000 doktor.