Birokrasi

KETIKA Joko Widodo menggulirkan gagasan revolusi mental, saya termasuk yang berseri-seri. Betapapun secara terminologi memang problematik, saya membayangkan Jokowi akan melakukan serupa Restorasi Meiji (Meiji Ishin) di Jepang (1866-1869) yang membuat negeri itu mencapai era modern setara Eropa Barat setelah dua abad dalam kegelapan. Perubahan besar-besaran di bidang politik dan sosial membuat Jepang menjadi bangsa yang punya etos tinggi. Senyum saya masih mengembang ketika Jokowi berkali-kali berkehendak merampingkan kementerian.

Ini mantap! Karena di era otonomi, sebagian wewenang sudah didelegasikan ke daerah, untuk apa birokrasi di pusat tetap gemuk? Bukankah itu berpotensi jadi lamban? Namun, senyum saya melindap karena pembagian kursi di kabinet mengubur janji Jokowi. Senyum saya kembali sedikit mengembang ketika ada perubahan nomenklatur, yakni Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat diubah menjadi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pikir saya, inilah kementerian yang akan menjadi andalan utama revolusi mental.

Sayang, sosok yang mengisi posisi itu, Puan Maharani, setidaknya yang saya tangkap, belum memperlihatkan kecakapannya memimpin kementerian yang amat strategis itu. Saya belum melihat gebrakannya yang fundamental selain kerap kampanye minum jamu. Beberapa menteri memang ada yang 'stel kenceng'. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melompat pagar ketika sidak di penampungan tenaga kerja yang tak layak. Menpan dan Rebiro Yuddy Krisnandi melarang rapat-rapat di hotel.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung menyatakan 'Perang Bubat' kepada pencuri ikan. Agar tak berjarak dengan para bawahan, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Anies Baswedan ogah dipanggil 'Pak Menteri', maunya 'Mas Menteri'. Oke, meski esensinya bukan itu. Soal penyakit birokrasi, bacalah buku Profesor Sondang P Siagian, Patologi Birokrasi: Analisis,Identifikasi dan Terapinya (1994).

Betapa gamblang dan lengkap contoh penyakit birokrasi yang lazim, antara lain malas, korup, tak jujur, tak cakap, nepotis, arogan, feodal, tak berorientasi prestasi, dan tak produktif. Di masa pemerintahan Yudhoyono, Menpan Taufik Effendi berkali-kali bilang hanya 55% PNS yang bekerja efektif. Namun, tak ada upaya serius membenahinya. Kini ada 34 kementerian, 28 lembaga pemerintah non-kementerian, dan 91 lembaga nonstruktural.

Seluruh institusi itu tak saja butuh nustrisi besar, tetapi juga fasilitas yang tak murah. Memang satu dua, ada institusi yang mulai menunjukkan perubahan. Namun, lebih banyak yang masih utuh. Kita sudah terlalu banyak membaca hasil survei internasional tentang pelayanan publiik, dan posisi Indonesia selalu berada di 'gerbong belakang'. Kita bosan dan malu dengan hasil itu. Wajah bopeng birokrasi kita seperti tak sembuh-sembuh!

Moratorium penerimaan PNS untuk sementara bagus. Akan tetapi, Jokowi tak boleh menunda terlalu lama untuk memberlakukan revolusi mental pertama-tama di kalangan birokrasi, yang kini berjumlah 4 juta manusia itu. Bagaimana sebuah 'mesin lama' yang tak dirawat bisa berpacu menyongsong hari depan yang kian ketat dalam persaingan? Memperingati 17 tahun reformasi, yang amat bergemuruh masih soal politik, tetapi terasa 'sepi' dalam birokrasi. Padahal, birokrasilah mesin pembangunan yang sebenar-benarnya.