Kesenjangan

DI Desa Selo, Boyolali, banyak warga menjalankan usaha pertanian.

Dinginnya cuaca di kaki dimanfaatkan dengan menanam tembakau.

Ketika ditanya berapa pendapatan dari bercocok tanam, seorang petani menjawab, pendapatan enam bulan menanam tembakau sekitar Rp1,5 juta.

Kita pasti geleng-geleng kepala mengetahui ada satu keluarga pendapatan per bulannya Rp250 ribu.

Namun, itulah potret kehidupan sebagian masyarakat kita.

Sementara itu, ada orang sekali makan di restoran bisa mengeluarkan Rp250 ribu.

Kesenjangan merupakan salah satu persoalan besar. Setelah reformasi yang kita anggap sebagai koreksi terhadap arah pembangunan yang tidak memberikan pemerataan, justru kesenjangan itu semakin parah.

Fakta itu semakin nyata kalau kita melihat data perbankan. Bagian terbesar aset hanya dimiliki segelintir orang.

Penguasaan tanah dan properti lebih mengerikan lagi.

Tanah dan properti hanya dikuasai oleh enam kelompok usaha.

Kalau persoalan ini tidak juga diselesaikan, itu akan menjadi bibit gejolak sosial.

Sangat mudah kondisi ini direfleksikan sebagai ketidakadilan.

Kesempatan itu ternyata tidak dimiliki oleh semua warga.

Langkah koreksi paling masuk akal ialah menerapkan pajak lebih berkeadilan.

Itulah upaya distribusi kemakmuran yang bisa diterima semua pihak.

Kita menghargai langkah Menkeu Sri Mulyani Indrawati melanjutkan reformasi pajak yang terhenti selama 10 tahun.

Perbaikan sistem dan pembenahan sumber daya manusia tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Hanya saja itu tidak memadai.

Ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, mengusulkan langkah lebih radikal.

Pertama ialah menambah jumlah aparat pajak dan kedua menerapkan sistem target yang harus bisa dicapai setiap petugas pajak.

Anggito membandingkan organisasi Ditjen Pajak dengan BRI.

BRI untuk mengelola aset yang nilainya tidak lebih Rp200 triliun memiliki pegawai sekitar 120 ribu orang.

Ditjen Pajak yang harus mengejar target Rp1.400 triliun jumlah pegawainya tidak lebih dari 40 ribu orang. Tentu jumlah saja tidak menjawab persoalan.

Yang tidak kalah penting bagaimana target pajak itu dibagi kepada setiap aparat di lapangan.

Tidak mungkin dengan cara seperti sekarang, yang tidak ada punish and reward atas kinerja yang diraih.

Apakah kita mampu melakukan transformasi? Kapasitas bangsa ini sebenarnya besar.

Kita bisa lihat transformasi yang dilakukan PT Pertamina atau PT Kereta Api Indonesia.

Kuncinya tinggal memilih orang yang tepat untuk melakukan transformasi dan pimpinan lebih mengarahkan.

Kalau transformasi bisa dilakukan di Ditjen Pajak, kemampuan negara menggerakkan pembangunan semakin besar.

Dengan produk domestik bruto terus meningkat, penerimaan pajak seharusnya bisa meningkat.

Sayangnya, rasio pajak kita tidak pernah beranjak pada angka 11%-12%.

Di sinilah tanggung jawab mereka yang mendapatkan privilese dan memiliki kelebihan untuk lebih patuh membayar pajak.

Pajak yang dibayarkan itu membuat pemerintah bisa melakukan kegiatan mengurangi kesenjangan.

Tentu bukan cara memberikan ikan, tetapi pancing agar masyarakat kelompok bawah bisa lebih berdaya.

Kita harus sadar, mengurangi kesenjangan tidak bisa seketika.

Kita harus memulainya sekarang karena esok jangan-jangan kecemburuan sudah terjadi.

Itu bisa membuyarkan pembangunan yang sudah susah payah kita lakukan.