Tahun Konsolidasi

PERTUMBUHAN ekonomi 2016 sangat mungkin berada pada angka 5%. Di tengah berlanjutnya perlambatan ekonomi global, kita pantas bersyukur dengan pencapaian itu. A palagi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu, pencapaian tahun ini mengindikasikan perbaikan. Gebrakan pemerintah untuk menekan ekonomi biaya tinggi memberikan sinyal yang baik kepada dunia usaha.

Belum lagi langkah Presiden Joko Widodo untuk terus membangun infrastruktur, di tengah tekanan penerimaan negara yang berat. Semua itu bukan berarti membuat tantangan yang kita hadapi di tahun depan lebih ringan. Bahkan harus kita katakan tantangan itu semakin berat. Tahun depan kita tidak lagi memiliki modal tambahan untuk menggenjot penerimaan. Dua tahun ini boleh dikatakan kita mendapatkan keuntungan dari kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Pada 2015 kita mengambil langkah revaluasi aset dan tahun pembinaan pajak. Semua wajib pajak yang mau memperbaiki laporan pajak mereka tidak dikenai sanksi. Dengan itu, defisit penerimaan pajak bisa ditekan di bawah 15%. Tahun ini penerimaan pajak sebenarnya jauh lebih rendah ketimbang tahun lalu. Beruntung amnesti pajak yang diterapkan pertengahan tahun memberikan hasil yang baik.

Pernyataan aset dari dalam dan luar negeri mencapai lebih dari Rp3.500 triliun dengan uang setor mencapai Rp100 triliun dan repatriasi aset sekitar Rp135 triliun. Tahun depan kita tidak mungkin berharap lagi dari itu. Meski ada tahap ketiga amnesti pajak hingga Maret, gegap gempitanya tidak akan seperti di 2016. Kita sepenuhnya harus hidup dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Di sinilah pangkal persoalan yang kita hadapi. Kepatuhan pajak dari masyarakat tidak meningkat secara signifi kan. Jumlah wajib pajak baru pada enam bulan pertama amnesti pajak hanya bertambah sekitar 500 ribu orang. Itu tidak cukup untuk bisa meningkatkan rasio pajak yang selama ini berada pada kisaran 12%. Ada tiga pekerjaan besar yang harus kita lakukan tahun depan.

Pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Masyarakat harus diberi ketenangan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Caranya, jangan terlalu banyak peraturan yang menghambat. Selain itu, jangan terlalu banyak kegiatan masyarakat yang menimbulkan ketakutan. Pemerintah harus mampu mengajak semua komponen bangsa fokus memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Jangan terlalu banyak energi yang dihabiskan untuk ‘berkelahi’ di dalam. Pesaing kita itu ada di luar, bukan di dalam. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang memanfaatkan pasar dalam negeri tidak hanya membuat kita memiliki kesempatan untuk berkembang, tetapi negara juga bisa mendapatkan penerimaan dari aktivitas ekonomi dalam negeri itu. Di tengah perlambatan perekonomian global yang masih akan berlanjut, kita harus menjadikan perekonomian dalam negeri sebagai motor pembangunan.

Kedua, di tengah konsolidasi anggaran yang akan terus dilakukan, penggunaan APBN harus lebih efektif. Dengan penerimaan yang berat, kita harus menentukan prioritas. Kalau pemerintah sudah menetapkan lebih dari Rp300 triliun untuk infrastruktur, itulah yang harus diutamakan. Bahkan upayakan agar investasi infrastruktur dilakukan kontraktor dalam negeri agar ada nilai tambah yang bisa kita dapatkan.

Korupsi yang menyakitkan rakyat harus bisa dicegah. Itulah yang akan membuat orang akan lebih patuh untuk membayar pajak, sebab korupsi yang dilakukan aparat merupakan uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak. Uang itu seharusnya dipakai untuk mendistribusikan kemakmuran, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ketiga, bagaimana pemerintah berpihak kepada mereka yang termarginalkan.

Kesenjangan yang terjadi sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Memang hal ini merupakan akumulasi kebijakan 10 tahun terakhir. Akan tetapi, kalau pemecahannya tidak ditemukan, itu akan menjadi potensi penghalang pembangunan.