Headline

Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.

Substitusi Impor

Suryopratomo/Dewan Redaksi Media Group
17/12/2016 06:00
Substitusi Impor
(MI/Panca Syurkani)

PRESIDEN Joko Widodo sadar, besarnya pasar Indonesia membuat kita menjadi incaran produk dunia. Apalagi karena kita hanya berorientasi kepada harga murah, kita cenderung membuka diri pada produk impor. Akibatnya pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dan bangsa ini kemudian memilih menjadi pedagang daripada menjadi industriawan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu membahayakan kepentingan nasional. Atas dasar itu, tepat apabila saat menyampaikan pidato kunci dalam Sarasehan 100 Ekonom, Presiden menegaskan untuk mendorong tumbuhnya industri yang berorientasi substitusi impor, di samping juga mendorong yang berorientasi ekspor.

Amerika Serikat yang selama ini mendengungkan pasar bebas akhirnya melihat juga ke dalam. Presiden terpilih Donald Trump mulai mengimplementasikan janji kampanye Make America Great Again. Para pengusaha Amerika diminta untuk kembali menanamkan modal di dalam negeri agar bisa menciptakan lapangan kerja. Trump akan membatasi produk impor agar pasar Amerika diisi produk Amerika.

Trump tidak main-main dengan rencananya. Meski baru akan dilantik 20 Januari nanti, ia aktif memanggil para pengusaha Amerika yang menanamkan modal di luar negeri. Eksekutif perusahaan alat pendingin Carrier, misalnya, diminta untuk membatalkan rencana relokasi dari Indiana ke Meksiko. Trump berjanji memberikan insentif agar perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan.

Demi membuat perekonomian Amerika bangkit, Trump membuat kebijakan out of the box. Para menteri yang ditunjuk kebanyakan pengusaha dan mantan jenderal. Setelah dilantik nanti, ia akan menurunkan pajak perusahaan dari 35% menjadi 15%, sementara pajak pribadi diturunkan dari 39% menjadi 31%.

Padahal, Trump membutuhkan banyak dana untuk membangun infrastruktur dasar di Amerika yang sudah ketinggalan zaman. Namun, Trump berpandangan pemenuhan kebutuhan anggaran tidak hanya bisa dilakukan dengan menarik pajak sebesar mungkin, tetapi bisa melalui langkah menggairahkan ekonomi masyarakat terlebih dahulu.

Penurunan tarif pajak awalnya memang akan menurunkan penerimaan negara. Namun, ketika perekonomian masyarakat menggeliat, penerimaan negara akan meningkat karena akan lebih banyak perusahaan membayar pajak, demikian pula pajak pribadi karena lebih banyak yang bekerja.

Kalau kita ingin mendorong industri substitusi impor, harus ada pemihakan yang jelas. Kacamata yang kita pakai tidak bisa sekadar perdagangan bebas, tetapi perdagangan yang adil.

DULU, industri substitusi impor memang sempat memunculkan moral hazard.

Dengan dalih infant industry, beberapa pengusaha meminta proteksi terus-menerus.

Akibatnya muncul inefisiensi dan akhirnya masyarakat yang harus menanggung bebannya.

Sekarang pemerintah tentunya sudah lebih cerdas.

Pengalaman selama ini seharusnya membuat pemerintah paham mengenai model bisnis dari setiap industri.

Pemihakan kepada industri dalam negeri tetap memperhatikan soal efisiensi.

Kita ingin mengutip pidato mendiang Presiden Korea Selatan Park Chung-hee ketika mulai membangun negerinya.

Menurut Park, kita tidak bisa mengharapkan belas kasihan negara lain.

Hanya kita sendiri yang bisa memajukan negara kita.

Pesan itu relevan dengan situasi kita sekarang.

Kalau kita ingin menjadi negara maju, kitalah yang harus bekerja keras.

Pidato Jokowi harus direalisasikan.

Dengan itulah, kita bisa berharap untuk menyongsong Indonesia yang lebih makmur.



Berita Lainnya
  • Dunia tanpa Tatanan

    04/3/2026 05:00

    HOMO homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

  • Tercekik Selat Hormuz

    03/3/2026 05:00

    SELAT Hormuz bukan sekadar ruas perairan sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang memisahkan Iran di utara dan Oman serta Emirat Arab di selatan.

  • Cinta dan Kepedihan

    02/3/2026 05:00

    'HIDUP hanyalah sekejap bayang. Maka isi ia dengan cinta, bukan kebencian'.

  • Jalan Sunyi Industrialisasi

    27/2/2026 05:00

    POLEMIK impor 105 ribu pikap dari India untuk keperluan koperasi desa merah putih melebar hingga ke soal kesiapan kemandirian industri kita

  • Mengorupsi Korupsi

    26/2/2026 05:00

    SOAL korupsi, negeri ini benar-benar jagonya.

  • Membersihkan Seragam Kusam

    25/2/2026 05:00

    SERAGAM cokelat polisi sejatinya bukan sekadar identitas institusi. Seragam itu ialah representasi negara yang paling sering ditemui rakyat di garis depan

  • Utang Budi

    24/2/2026 05:00

    JIKA paspor bisa berganti warna, semoga nurani tak ikut memudar'.

  • Membaca Arah

    23/2/2026 05:00

    PERUBAHAN kian ke sini kian cepat. Ruang dan waktu digilas dalam hitungan detik. 

  • Rem Keserakahan

    20/2/2026 05:00

    "SEANDAINYA anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah (kematian)."  

  • Cuci Tangan ala Jek

    19/2/2026 05:00

    SEJUMLAH tokoh besar menekankan bahwa berani bertanggung jawab ialah salah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin.

  • Imsak Kebangsaan

    18/2/2026 05:00

    MARHABAN ya Ramadan. Ramadan kembali mengetuk pintu di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepenuhnya reda. Seperti sebelum-sebelumnya.

  • Bahlil Melawan Abuleke

    16/2/2026 05:00

    LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

  • Sunyi yang Mematikan

    13/2/2026 05:00

    ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan peristiwa bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu.

  • BPJS yang Mendadak Hilang

    12/2/2026 05:00

    DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.

  • Antara Empati dan Kepuasan Tinggi

    11/2/2026 05:00

    DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.

  • Ketika Moral Rapuh

    10/2/2026 05:00

    SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan