Sarasehan Ekonom

LUAR biasa komitmen para ahli ekonomi terhadap bangsa dan negara ini.

Sebanyak 100 ekonom berkumpul Selasa (6/12) lalu di Hotel Fairmont.

Satu tujuan mereka, yakni memberi sumbang saran ke pimpinan negara ini tentang apa yang perlu dilakukan untuk semakin memajukan negara dan menyejahterakan rakyat.

Mereka tidak melihat apakah ia junior atau senior.

Hari itu semua merasa memiliki tanggung jawab sama untuk memberikan pemikiran terbaik kepada negeri ini.

Karena itu, kita bisa melihat ekonom dari lintas generasi duduk dalam satu meja, mulai Ginandjar Kartasasmita, Dorodjatun Kuntjorojakti, Dawam Rahardjo, Djisman Simanjuntak, Gunawan Sumodiningrat, hingga generasi Anggito Abimanyu, Anton Gunawan, Didiek Rachbini, dan Enny Sri Hartati.

Presiden Joko Widodo dan para menteri ekonomi menyambut positif sumbang saran para ahli ekonomi.

Mulai Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menperin Airlangga Hartarto, hingga Mendag Enggartiasto Lukita ikut serta dalam diskusi.

Hadir pula Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad.

Republik ini milik kita bersama.

Maju dan mundurnya bergantung pada kita.

Apabila semua orang mau memberikan sumbangsih terbaik dan melihat persoalan dengan kacamata positif, pasti kita akan mampu membangun negara tercinta ini.

Banyak persoalan yang kita hadapi.

Dalam sarasehan diingatkan soal kualitas anggaran sekarang ini.

Masih banyak warga bangsa ini yang tidak membayar pajak dengan baik.

Di sisi lain, banyak potensi pajak yang belum digarap. Kita tidak bisa mengandalkan utang untuk menutupi defisit anggaran.

Salah satu yang bisa menutup kebutuhan anggaran pembangunan ialah masuknya investasi.

Peran dunia usaha dan badan usaha milik negara sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian, terutama dalam membalikkan deindustrialisasi yang sudah terjadi sejak awal reformasi.

Memang masih ada beberapa industri yang tumbuh baik, tetapi secara keseluruhan kontribusi industri terhadap produk domestik bruto turun dari 32% menjadi tinggal 21%.

Salah satu penghambat reindustrialisasi ialah kapasitas tenaga kerja.

Sekolah kejuruan tidak menghasilkan lulusan siap pakai.

Presiden memandang perlu mengubah sistem pembelajaran di sekolah kejuruan dari teori menjadi lebih banyak praktik untuk meningkatkan kompetensi.

Berbagai pembangunan infrastruktur keras yang dilakukan tidak akan banyak manfaatnya apabila tidak diikuti kesiapan infrastruktur manusianya.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pembangunan nasional ialah memperkuat sistem keuangan.

Pendalaman pasar keuangan harus didorong agar kebutuhan pendanaan tak hanya bertumpu pada perbankan, tapi juga bisa lewat pasar modal, asuransi, dan dana pensiun.

Dalam mengantisipasi perlambatan perekonomian global, para ekonom mengingatkan besarnya potensi pasar dalam negeri.

Presiden pun merespons untuk mendorong industri yang berorientasi kepada substitusi impor.

Kita tidak boleh hanya mengejar harga murah sehingga membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk ekspor.

Semua upaya pembangunan akhirnya harus tertuju pada kesejahteraan rakyat.

Kita harus mau mengoreksi arah kebijakan pembangunan selama ini karena yang terjadi ialah semakin melebarnya tingkat kesenjangan.

Di samping kebijakan negara untuk lebih peduli kepada masyarakat miskin, pemberdayaan kelompok yang tertinggal harus diutamakan. Koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan jalan terbaik untuk memeratakan pembangunan.