Nasihat Begawan

LAMA tidak bersuara, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof Boediono berbicara tentang kondisi ekonomi.

Dalam diskusi Tantangan Pengelolaan APBN di Kementerian Keuangan, Boediono mengingatkan kita agar tak mudah mengutak-atik Undang-Undang Nomor 17/2003 terkait dengan batasan defisit anggaran.

Mulai terdengar ide untuk memperlebar batasan defisit anggaran. Batasan 3% yang berlaku sekarang terlalu membatasi ruang gerak pemerintah untuk berutang.

Padahal, pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur.

Memang terlalu lama infrastruktur tidak ditangani dengan baik.

Akibatnya, kelancaran produksi dan daya tarik investasi terganggu.

Langkah pemerintahan Joko Widodo mengalihkan subsidi yang tidak produktif ke pembangunan infrastruktur sudah benar.

Hanya, keberuntungan tidak berpihak sekarang ini.

Perlambatan ekonomi dunia membuat penerimaan negara sudah dua tahun terakhir jauh di bawah target.

Untuk itulah ada niatan memperlebar batasan pinjaman guna memenuhi biaya pembangunan infrastruktur.

Karena rasio utang Indonesia berada di bawah 40%, peningkatan batasan defisit sampai 5% pun dianggap masih aman.

Mantan Wakil Presiden Boediono mengingatkan penambahan utang negara bisa membawa risiko di kemudian hari.

Yang paling berbahaya ialah keasyikan untuk terus berutang dan akhirnya memancing tarik-menarik kepentingan politik.

Belum lagi gejolak perekonomian dunia yang bisa menjerembapkan perekonomian kita.

Baik Menkeu Sri Mulyani maupun Gubernur BI Agus Martowardojo mengingatkan pelebaran batasan defisit tidak bisa dilakukan sepihak.

Ketika masyarakat internasional tidak memercayai kemampuan keuangan kita, pelebaran itu bisa berdampak pada penurunan kepercayaan dunia.

Atas dasar itu, kita perlu mengendalikan ambisi. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang.

Lebih baik kita bersikap prudent agar keberlanjutan pembangunan bisa dijaga.

Langkah pertama yang lebih baik dilakukan ialah memperkuat sistem keuangan.

Bulan lalu Presiden sudah mencanangkan gerakan menabung. Kita harus memperdalam produk keuangan agar bisa mengoptimalkan sumber daya masyarakat.

Global Market Strategist at JP Morgan Hong Kong Ben Luk, dalam diskusi yang diselenggarakan Citibank, menyebut potensi Indonesia luar biasa.

Dana milik masyarakat yang disimpan dalam bentuk deposito mencapai 64%.

Padahal, di Singapura, dana yang disimpan di perbankan hanya 32%.

Dangkalnya instrumen keuangan di Indonesia membuat ketergantungan kepada pinjaman luar negeri begitu besar.

Konsekuensinya, perekonomian Indonesia terlalu mudah terguncang oleh perekonomian global.

Sekarang ini rupiah tiba-tiba terdepresiasi begitu dalam hanya karena pemilihan presiden AS.

Defisit neraca transaksi berjalan bisa melonjak ketika kebutuhan impor meningkat.

Bila dilihat dari rasio utangnya, India sebenarnya lebih buruk daripada Indonesia.

Namun, gejolak ekonomi mereka tidak pernah seberat Indonesia karena mereka mempunyai instrumen keuangan yang lebih kuat.

Dana pensiun ataupun dana asuransi India bisa menyerap obligasi yang dikeluarkan pemerintah sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada modal dari luar.

Hal lain yang bisa ditempuh untuk membiayai pembangunan infrastruktur ialah meniru strategi yang diterapkan Tiongkok.

Biaya pembangunan di sana tidak sepenuhnya ditumpukan kepada APBN. Pemerintah Beijing memberikan kompensasi pengelolaan lahan kepada swasta yang mau ikut membangun infrastruktur.

Masih banyak cara untuk membiayai infrastruktur.

Tidak perlu bernafsu memperbesar utang.

Tinggal dibutuhkan kecerdasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara ini.