Partnership

MATA AIR Umbulan di Pasuruan sudah sejak 1972 dipikirkan untuk bisa dimanfaatkan bagi penyediaan kebutuhan air masyarakat. Namun, pemanfaatan mata air dengan kapasitas 5.000 liter per detik itu hanya berhenti pada tataran konsep. Mata air yang sudah ada sejak 1916 itu dibiarkan terbuang begitu saja ke laut. Kini harapan bagi pelayanan publik yang lebih baik di lima kabupaten dan kota di Jawa Timur itu mulai terlihat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Keuangan mencapai kesepakatan bagi dilakukannya kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Proyek senilai Rp2 triliun akan segera dilaksanakan dengan swasta menyediakan seluruh anggaran investasinya, sedangkan pemerintah menyediakan viability gap facility sehingga proyek ini bisa layak secara bisnis dan masyarakat memperoleh air dengan tarif yang terjangkau. Proyek air minum Umbulan merupakan salah satu dari beberapa proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha yang akhirnya bisa disepakati. Sudah sejak 1998 public-private partnership (PPP) digagas untuk bisa dilakukan. Namun, meski dua kali itu diperbaiki melalui peraturan presiden 2005 dan 2006, tetap saja masih ada hambatan yang dihadapi.

Persoalan paling utama ialah tidak adanya pihak yang mau menjadi penanggung jawab proyek kerja sama. Kekhawatiran akan adanya tuduhan kongkalikong dan menguntungkan pihak lain membuat banyak pejabat negara akhirnya memilih tidak mengambil keputusan. Padahal, di sisi lain, begitu banyak proyek infrastruktur yang dibutuhkan untuk memberikan
pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah tidak mungkin bisa membiayai sendiri karena anggaran yang dibutuhkan begitu besar. Presiden Joko Widodo menyebutkan, dalam lima tahun ke depan, setidaknya dibutuhkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp4.900 triliun.

Sementara itu, kemampuan anggaran negara hanya sekitar Rp1.500 triliun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kemudian merumuskan proyek infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak mampu dibiayai APBN. Proyek-proyek itu kemudian dikaji Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan agar dicarikan penanggung jawab kerja sama serta swasta yang mau bekerja sama. Kemenkeu setidaknya memiliki dua badan usaha milik negara yang khusus menangani infrastruktur, yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Kedua BUMN itu mampu melakukan kajian proyek infrastruktur dan menyediakan fasilitas keuangan.

Proyek air minum Umbulan ibarat ‘pecah telur’ dari proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha. Proyek lain yang merupakan model PPP ialah proyek pembangkit listrik di Batang, Jawa Tengah. Proyek pembangkit listrik itu bahkan merupakan ‘pecah telur’ yang pertama dan terbesar karena menelan biaya US$4,2 miliar yang sepenuhnya dibiayai dari perbankan Jepang. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menjadi penanggung jawab proyek Palapa Ring mengatakan dirinya berani menjadi penanggung jawab karena proyek itu justru lebih transparan.

Semua pihak yang terlibat sama-sama ikut mengawasi karena tidak mau dianggap salah di kemudian hari. Dengan empat model yang dimiliki, mulai proyek air minum, telekomunikasi, pembangkit listrik, hingga jalan tol, kita tentunya bisa lebih cepat membangun infrastruktur. Kita tidak perlu khawatir akan model kerja samanya karena kita sudah mempunyai beberapa contoh. Sekarang tinggal terpulang kepada kita bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur.

Tantangan ke depan lebih tertumpu kepada mentalitas kita. Apakah kita mau mempercepat pembangunan demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh rakyat ataukah kita terus berkutat untuk memikirkan diri sendiri? Waktu 18 tahun lebih dari cukup bagi kita untuk belajar. Sekarang kita perlu lari untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur.