Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ROHINGYA ialah tragedi kemanusiaan yang lengkap.
Mereka seperti ditakdirkan mengarungi nasib yang kelam sejak lama, pun ketika demokrasi tengah bersemi di Myanmar kini.
Di tanah air mereka, Negara Bagian Rakhine yang kaya sumber daya alam itu terus dimiskinkan.
Karena miskin, mereka dianggap sebagai beban. Rezim militer mencoret posisi mereka yang resmi dari konstitusi.
Negara justru memprovokasi kaum fundamentalis agama untuk memusuhi mereka.
Rohingnya ialah benteng hidup karena kekerasan yang dilakukan negara. Ada upaya sengaja pembersihan etnik di sana.
Menurut Siegfried Wolf, Kepala Bidang Penelitian South Asia Democratic Forum (SADF) di Brussels, Rohingya dianggap sebagai saingan dan ancaman bagi identitas Myanmar.
Karena itu, pekerjaan dan bisnis di Rakhine sebagian besar dikuasai kelompok elite Burma.
Rasa tak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukanlah masalah agama semata, melainkan politik dan ekonomi juga.
Itulah penyebab utama konflik di Rakhine sulit mereda.
Menurut Wolf, Rohingya yang berjumlah sekitar 1 juta jiwa bukanlah etnik utama di Rakhine, mayoritas ialah etnik Burma.
Namun, negara seperti selalu membenturkan muslim Rohingya dengan warga mayoritas beragama Buddha.
"Warga yang fundamental mengklaim bahwa kebudayaan Buddha serta masyarakat terdesak oleh warga muslim. Apalagi Myanmar dikelilingi negara yang mayoritas beragama Islam, seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Warga Rohingya dianggap ancaman terhadap gaya hidup dan kepercayaan Buddha," kata Wolf dalam sebuah wawancara.
Para analis memprediksi masalah Rohingya hanya bisa tercapai jika elite Myanmar yang memerintah, serta para pengambil keputusan, mengubah pola pikir mereka.
Namun, perebutan sumber daya alam, keuntungan dari proyek-proyek pembangunan, dan bangkitnya kelompok fundamentalis Buddha mungkin akan mencegah itu terjadi.
Proses demokrasi setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi menang dan sahabat dekat Aung, Htin Kyaw, terpilih menjadi presiden Myanmar mengakhiri rezim militer selama lima dekade.
Namun, demokrasi baru tumbuh, belum kukuh.
Kata Wolf lagi, Myanmar punya sistem politik berdasar kekuasaan mayoritas tanpa proteksi secara institusional bagi hak-hak warga minoritas. Ini memang bahaya.
Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang kini menjabat menteri luar negeri, seperti di persimpangan jalan.
Pejuang demokrasi itu membiarkan nasib Rohingya dihabisi di negerinya, terlunta-lunta di beberapa negara.
Wajar banyak pihak menuntut Hadiah Nobel itu dicabut.
Kini ada puluhan ribu suku Rohingnya tersebar di banyak negara, termasuk di Indonesia.
Sementara itu, yang terus berupaya membebaskan diri keluar dari tanah air mereka tak akan berhenti meski dengan risiko kematian.
Demi sebuah harapan, mereka tak peduli siapa pun yang menghalangi.
Aneh jika Indonesia sebagai pendiri ASEAN tak bisa mencari solusi atas derita Rohingya.
Kedekatan Indonesia dengan Tiongkok mestinya juga bisa dimainkan untuk mendesak negeri itu menekan Myanmar.
Kita tahu Tiongkok ialah kawan dekat Myanmar sejak lama.
Tragedi Rohingnya, kata seorang pemirsa Bedah Editorial Metro TV berjudul 'Tragedi Kemanusiaan Rohingnya' Sabtu (26/11) silam, ialah sebuah pelajaran berharga bagi Indonesia.
Maksudnya Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa jangan sampai serupa Myanmar yang menyuburkan diskriminasi.
Di Myanmar negara jelas-jelas mempraktikkan tirani mayoritas secara telanjang.
Saya kira, Myanmar justru harus banyak belajar dari Indonesia dalam mengelola keberagaman dan demokrasi.
Indonesia punya fondasi yang jauh lebih kukuh secara konstitusi.
Terlebih jika terus-menerus dikuatkan dalam praktik kehidupan.
Namun, sejujurnya, fondasi bisa rapuh jika negara tak dengan sekuat tenaga mewujudkan keadilan sosial.
Kesenjangan ekonomi, seperti berkali-kali saya tulis di forum ini, akan menggerus demokrasi seberapa pun kuat fondasi itu dibangun secara teori.
Jelasnya, kesenjangan yang lebar menganga ialah bom waktu. Saya berharap mestinya Nawa Cita menjadi jawaban itu semua.
HOMO homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.
SELAT Hormuz bukan sekadar ruas perairan sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang memisahkan Iran di utara dan Oman serta Emirat Arab di selatan.
'HIDUP hanyalah sekejap bayang. Maka isi ia dengan cinta, bukan kebencian'.
POLEMIK impor 105 ribu pikap dari India untuk keperluan koperasi desa merah putih melebar hingga ke soal kesiapan kemandirian industri kita
SERAGAM cokelat polisi sejatinya bukan sekadar identitas institusi. Seragam itu ialah representasi negara yang paling sering ditemui rakyat di garis depan
PERUBAHAN kian ke sini kian cepat. Ruang dan waktu digilas dalam hitungan detik.
"SEANDAINYA anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah (kematian)."
SEJUMLAH tokoh besar menekankan bahwa berani bertanggung jawab ialah salah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin.
MARHABAN ya Ramadan. Ramadan kembali mengetuk pintu di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepenuhnya reda. Seperti sebelum-sebelumnya.
LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan peristiwa bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu.
DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved