Korupsi Pajak

BELUM habis pujian kita berikan kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja luar biasa pada periode pertama pelaksanaan amnesti pajak. Tanpa mengenal lelah mereka melayani dengan baik semua yang akan mengikuti program amnesti pajak. Hasilnya, periode pertama mampu mendapatkan deklarasi pajak sekitar Rp3.500 triliun dan uang tebus sebesar Rp97 triliun. Semua kerja keras itu seperti tersapu ketika petugas Ditjen Pajak tertangkap tangan melakukan korupsi.

Handang Soekarno ditangkap KPK menerima uang tunai US$148.500 dari Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair. Dugaan sementara, perusahaan itu mempunyai utang pajak Rp87 miliar. Handang mencoba membantu menghapuskan pajak itu dengan memanfaatkan amnesti pajak. Sebagai imbalannya, Handang mendapatkan bayaran 10% dari utang pajak yang seharusnya dibayarkan. Tindakan tercela itu tentunya menyakiti aparat pajak yang sudah bekerja baik.

Perbuatan itu juga menyakiti masyarakat yang sudah patuh memenuhi kewajibannya dan mendukung upaya pemerintah memperbaiki data wajib pajak melalui amnesti pajak. Perbuatan Handang meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Sulit untuk dipercaya, pajak merupakan alat untuk menopang pembangunan sekaligus alat mendistribusikan kemakmuran.

Ternyata perilaku aparat pajak belum berubah untuk menjadikan profesinya sebagai alat memperkaya diri. Hal ini tentunya akan menyulitkan pemerintah untuk bisa mencapai target perolehan pajak. Sampai minggu ketiga November, penerimaan pajak baru sekitar Rp950 triliun. Semakin mustahil untuk bisa mendapatkan Rp400 triliun dalam lima pekan terakhir ini.

Tidak mengherankan apabila Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpukul dan kecewa. Di tengah upaya reformasi yang dilakukan, khususnya memperbaiki sistem perpajakan, mengevaluasi besaran pajak, serta memperbaiki birokrasi perpajakan, ternyata ada tindakan tercela yang dilakukan aparatnya. Di samping upaya perbaikan dari tata kelola, tidak keliru untuk mengevaluasi tarif pajak.

Jangan-jangan tarif pajak yang berlaku sekarang menyebabkan rendahnya kepatuhan. Ketidakrelaan terhadap besarnya pajak membuat orang mencari jalan mengakalinya. Tindakan tercela ini tidak mungkin terjadi karena satu pihak. It takes two to tango. Perbuatan ini sudah berulang-ulang. Kasus Gayus Tambunan muncul karena ada keinginan untuk merekayasa pajak yang harus dibayarkan.

Dengan tarif pajak perusahaan 25% sekarang ini, akhirnya banyak rekayasa yang dilakukan. Banyak orang Indonesia membuat perusahaan di luar negeri. Mereka kemudian melakukan transfer pricing agar bisa mendapatkan tarif pajak yang lebih murah. Singapura merupakan negara yang membuka kesempatan pengusaha Indonesia memanfaatkan celah. Orang memilih Singapura karena lebih pasti dan pajak perusahaannya lebih rendah.

Pajak perusahaan di Singapura sekarang ini 17% dan pengusaha masih bisa mendapatkan insentif sehingga pajak bersihnya 8,4%. Kita tidak menutup mata, seperti dikatakan Menkeu, Indonesia berbeda dengan Singapura. Kita membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada Singapura untuk membangun infrastruktur. Namun, kita lihat Presiden Terpilih AS Donald Trump tidak hanya mengandalkan pajak untuk membangun infrastruktur di negaranya.

Setelah dilantik nanti Trump akan menurunkan pajak perusahaan dari 35% menjadi 15%. Apa yang ingin didapatkan Trump? Investasi yang akan masuk ke AS. Dengan investasi yang lebih besar, peran pembangunan bisa dialihkan dari negara ke swasta. Dengan banyaknya bisnis yang dikembangkan, masyarakat AS akan bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan itulah negara kemudian bisa mendapat kompensasi penerimaan pajak.

Republik Irlandia sudah membuktikan penurunan tarif pajak memberi manfaat bagi percepatan pembangunan. Mengapa kita tidak memikirkan itu sebagai alternatif sekaligus mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang?