Isu Ancaman Ras Kuning

AKHIR-AKHIR ini saya sering mendapat pertanyaan dari saudara, kawan, dan handai tolan tentang rupa-rupa persoalan. Wartawan memang dianggapnya orang yang tahu segala urusan. Padahal, di era digital ini, siapa saja bisa mendapatkan informasi apa pun. Bukankah media sosial kini serupa pasar serbaada? Atau serupa sungai yang meng-apungkan banyak benda; yang bermanfaat dan yang sesat ada di situ.

Dari sekian banyak pertanyaan, soal ancaman 'ras kuning' (terutama Tiongkok) terhadap Indonesia ialah yang paling sering ditanyakan. Tulisan dan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar tentang ancaman Tiongkok rupanya telah menyebar luas di jagat maya, di media sosial. Video yang menarasikan kemungkinan Perang Pasifik, yang akan terfokus pada perang pangan, energi, air, telah beredar luas.

Tiongkok dengan penduduk terbesar di dunia akan menjadikan Indonesia lumbung untuk semua itu. Kedekatan pemerintahan Joko Widodo dengan pemerintahan Xi Jinping dinilai bagian dari 'penyerahan diri' pada 'Negeri Tirai Bambu'. Pembangunan puluhan pelabuhan, kata video itu, diniatkan sebagai depo logistik bagi armada-armada laut Tiongkok kelak. Memilih perusahaan kereta cepat asal Tiongkok dan bukan dari Jepang, rute Jakarta-Bandung, juga bukti kita takluk pada Tiongkok.

Reklamasi pantai utara Jakarta yang diiklankan di TV Beijing kian menguatkan lagi ancaman itu. Jokowi pun dituduh dikendalikan sembilan taipan. Ahok, yang menjadi Gubernur Jakarta, dituduh bagian dari proyek itu. Arus modal dari Tiongkok ke Indonesia sejak 2011 hingga kuartal III 2016 memang tumbuh paling tinggi (US$1,590 milar). Namun, dari sisi peringkat masih urutan ketiga setelah Singapura (US$7,1 miliar) dan Jepang (US$4,4 miliar).

Akan tetapi, yang menjadi keresahan ialah rencana membanjirnya 10 juta tenaga kerja negeri komunis itu yang merupakan daya tawar Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam tayangan yang lain lagi, ada video sebuah seminar, yang salah satu pembicaranya Sri Bintang Pamungkas, mengatakan Jokowi-Ahok adalah satu paket untuk memuluskan ambisi Tiongkok menguasai Indonesia.

Di tayangan lain lagi, Sri Bintang mengajak rakyat mengganti pemerintahan Jokowi yang menjadi boneka Beijing itu. Sri Bintang pula yang mengatakan amendemen UUD 1945 adalah bagian untuk memuluskan Tiongkok menguasai Indonesia. Salah satunya syarat calon presiden, yang semula orang Indonesia asli, dalam amendemen kata 'asli' ditiadakan. Inilah yang diisukan menjadi jalan Jokowi dan Ahok pada pada 2019 maju sebagai calon presiden.

Presiden Jokowi, ancaman Tiongkok itulah kini menjadi isu yang menyebar. Kesenjangan ekonomi yang luar biasa di Indonesia, seperti pernah Anda katakan, ini menjadi bensin yang bisa cepat membakar. Terlebih, ancamannya tidak saja penjajahan ekonomi, tetapi juga ideologi. Mestinya wakil rakyat di DPR yang menyerap itu semua dan mengajukan hak bertanya kepada pemerintah. Namun, faktanya beberapa anggota parlemen justru ikut aksi parlemen jalanan.

Presiden Jokowi, meski isu, desas-desus itu serupa api dalam sekam, bisa amat berbahaya bagi stabiltas pemerintahan Anda jika tak dijawab. Sebab, bagi para musuh politik Anda, inilah momen paling seksi untuk bergerak. Kasus Ahok hanyalah pintu masuk. Karena itu, sebaiknya Anda dan tim terpilih sesegera mungkin menggelar konferensi pers menjawab seluruh desa-desus yang beredar di masyarakat.

Intelijen pasti mempunyai data yang jauh lebih lengkap. Anda perlu menjelaskan dengan fakta-fakta bahwa Anda tak berlutut di hadapan Tiongkok, melainkan sepenuhnya tegak. Untuk meredam gejolak, sudah benar Anda melakukan pertemuan dengan banyak tokoh. Namun, jika isu ancaman ras kuning plus bahaya komunis yang dinujum bakal menguasai negeri ini tak terjawab, semuanya jadi sia-sia.

Saya kira, kasus Ahok yang akhirnya melebar ke banyak hal menyeret agama dan suku ini ujian kepemimpinan serius Anda sebagai presiden. Namun, jika tepat solusinya, pemerintahan Anda pun akan berjalan baik-baik saja.