Anak-Anak Trump

DONALD Trump bukan hanya 'aneh' kala kampanye.

Ia tetap aneh setelah menjadi presiden terpilih.

Biasanya, presiden terpilih menanti ucapan selamat dari pemimpin negara lain.

Trump malah proaktif menelepon.

Itulah yang dilakukannya terhadap Enda Kenny, PM Irlandia, karena penasihatnya, Rudolph Giuliani, berhubungan baik dengan konsulat Irlandia di New York.

Presiden terpilih Trump juga tidak memandang perlu lebih dulu memperoleh briefing dari kementerian luar negeri perihal protokoler.

Urutan diplomasi mestinya PM Inggris lebih dulu memberi ucapan selamat daripada PM Australia.

Trump menjungkirbalikkannya.

PM Australia Malcolm Turnbull lebih dulu meneleponnya.

Sang PM mendapat nomor telepon Trump dari Joe Hockey, Duta Besar Australia untuk AS, sedangkan sang duta besar memperolehnya dari pemain golf profesional legendaris, Greg Norman.

Begitulah, nomor telepon presiden terpilih beredar dengan cepat, melalui banyak cara.

Yang paling mengganggu sekutu-sekutu AS, terutama di Eropa ialah 'kemesraan' Trump dengan Vladimir Putin, pemimpin Rusia.

Melalui akun Twitter (16/11) pukul 19.17, Trump mengaku menerima telepon dari banyak pemimpin negara.

Rusia, menyusul Inggris, Tiongkok, Arab Saudi, dan Jepang.

PM Jepang Shinzo Abe kiranya pemimpin negara yang paling bisa membaca keinginan Trump, yang lebih menyukai bertemu langsung.

Tatap muka merupakan hal penting yang melekat dalam dirinya, yang menurut CNN, sejatinya seorang salesman.

PM Abe mendahului semua kebiasaan bahwa kunjungan pemimpin negara dilakukan setelah presiden terpilih dilantik.

Abe tidak menanti Trump berkantor di Ruang Oval di White House.

Abe menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi Trump di kediaman pribadinya, Trump Tower.

Yang juga tidak biasa dalam pertemuan Trump-Abe itu, hadir pula Ivanka Trump, anak Trump dari istri pertama yang telah bercerai.

Ivanka selama ini manajer kampanye ayahnya.

Pertemuan Trump-Abe itu diperlakukan sebagai pertemuan pribadi, membuat publik AS khawatir akan hebatnya nepotisme.

Kekhawatiran itu kian kencang ketika Trump bertemu Presiden Barack Obama di Ruang Oval.

Turut ke kantor presiden AS itu menantu Trump, Jared Kushner, suami Ivanka Trump.

Tentu saja sang menantu tidak diperkenankan ikut dalam pertemuan. Masih menurut CNN, Denis McDonough, ajudan Obama, membawa Jared Kushner jalan-jalan makan angin.

Trump punya lima anak dari tiga istri.

Ivana, istri pertama, memberinya anak paling banyak, tiga orang, yaitu Donald Trump Jr, 38, Ivanka Trump, 34, dan Eric Trump, 32.

Istri kedua, Maria, memberinya seorang anak, Tiffany Trump, 22.

Istri yang sekarang, Melania, yang segera menjadi ibu negara AS, juga memberinya seorang anak, Barron Trump, 10.

Dalam usia 70, Trump membuat sejarah sebagai presiden AS tertua.

Nepotisme Trump kian gamblang dengan masuknya anak dan menantunya, yaitu Donald Jr, Eric, Ivanka dan suaminya, Kushner, menjadi anggota Tim Transisi Presiden Trump.

Semua itu menambah kian keras kekhawatiran bahwa Trump berani melanggar hukum membawa anak dan menantunya ke dalam jajaran pemerintahan.

Pada 1967, dibuat peraturan tidak boleh ada jabatan publik, mulai presiden sampai ke jabatan level manajer di pemerintahan federal, yang diisi oleh kerabat presiden.

Peraturan itu lahir setelah Presiden John F Kennedy mengangkat adik kandungnya, Robert Kennedy, sebagai jaksa agung (1965-1968).

Anak dan menantu Trump dapat dipastikan bakal membuat dinasti bisnis mereka bertambah menjulang.

Siapa menjamin tidak terjadi konflik kepentingan dengan kekuasaan presiden, sang ayah?

Terlebih karena sang ayah pun merestuinya.

The New York Times membeberkan bisnis Trump punya utang US$650 juta, yang dilaporkan US$315 juta.

Trump pernah membahasakan dirinya sebagai king of debt.

Apakah ia bangga menjadi presiden AS sekaligus raja utang terhebat di dunia?

Dalam perjalanan perpisahan di Amerika Latin dan Eropa, kepada yang khawatir kepada Trump, Barack Obama mengimbau agar jangan berasumsi terburuk.

Katanya, berilah Trump waktu melaksanakan pemerintahannya, mewujudkan kebijakan-kebijakannya.

Setelah itu, barulah lakukan penghakiman, apakah bertentangan dengan kepentingan komunitas internasional akan kehidupan bersama yang damai dan sejahtera.