Kepemilikan Negara

SAAT menjadi perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad pernah bertemu dengan kalangan pengusaha. Ada satu pertanyaan yang disampaikan, bagaimana tanggapan Mahathir terhadap investasi swasta? Mahathir mengatakan pemerintahannya menyambut baik datangnya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengapa? Menurut Mahathir, setiap kali ada investasi, negara otomatis menjadi 30% pemilik sahamnya.

Dari mana? Dari 30% pajak yang dibayarkan perusahaan ketika sudah meraih keuntungan. Setiap ada investasi swasta, negara pasti menjadi pemegang saham tanpa harus menanamkan modal. Negara cukup memberikan izin dan menciptakan iklim usaha yang baik. Cara pandang Mahathir itulah yang membuat Malaysia bisa maju. Kesadaran birokrasi terhadap investasi dibukakan sehingga tidak ada niatan untuk menghambat. Mereka paham, dengan bekerja baik, negara akan semakin kaya dan kemampuan menyejahterakan rakyat akan semakin besar.

Itulah yang menjadi tantangan kita di Indonesia. Bagaimana membangun kesadaran birokrasi untuk memiliki sikap melayani, bukan melihat pengusaha sebagai orang yang banyak uang dan bisa diperas. Salah satu yang membuat pembangunan industri mengalami perlambatan ialah karena mental priayi. Banyak pejabat baik di pusat maupun di daerah yang berorientasi jangka pendek. Mereka tidak memikirkan manfaat untuk negara, tetapi apa yang segera bisa dinikmati.

Kita lihat yang paling nyata di industri minyak dan gas. Sudah dua tahun terakhir tidak ada satu pun investasi masuk. Penawaran 14 blok minyak yang dilakukan Satuan Kerja Khusus Migas tahun ini nyaris tidak dilirik para investor. Bagaimana mau ada investor masuk kalau antarkementerian tidak bisa membangun sinergi? Anekdot yang sering disampaikan para pengusaha migas, kalau pemerintah meminta izin kepada pemerintah sendiri tidak diberi, bagaimana lalu dengan pengusaha?

Padahal, investasi di industri ini tidak hanya mahal, tetapi juga berisiko tinggi. Tidak usah heran apabila Indonesia berada di peringkat 15 paling bawah dari 120 negara dalam investasi migas. Kondisi ini sangat berbahaya karena dalam periode 10 tahun ke depan, produksi migas kita pasti akan menurun. Kondisi yang sama dihadapi juga oleh industri yang lain. Industri hotel dan restoran terkendala oleh izin domisili yang harus diperpanjang setiap tahun.

Pemerintah tidak berani memperpanjang izin hotel yang sudah terbangun bertahun-tahun kalau tidak ada tanda tangan dari ketua rukun tetangga. Industri otomotif dihadapkan kepada tantangan setelah 2020. Apakah pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasokan dunia atau sebagai negara yang berdiri sendiri? Kalau pemerintah tidak memberikan arah kebijakan jangka panjang yang jelas, para pemain otomotif dunia tidak akan mengembangkan Indonesia sebagai basis produksi mereka dan pasti berpindah ke negara lain.

Contoh terbaru dari tidak bersahabatnya kita dengan investasi ialah nasib yang harus dialami Semen Indonesia. Investasi triliunan rupiah dari badan usaha milik negara nyaris terbengkalai ketika pabrik yang tinggal beroperasi dinyatakan tak layak dijalankan oleh pengadilan. Kunci jawaban tentang masa depan kita bergantung kepada apa yang menjadi visi Mahathir di atas.

Apakah kita mempunyai orientasi yang sama dengan Malaysia dalam melihat investasi? Investasi swasta dilihat sebagai bagian dari investasi negara yang bisa dinikmati apabila kita memberikan iklim usaha yang baik. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan 13 paket kebijakan untuk menarik investasi akan percuma kalau mentalnya masih seperti sekarang.

Kita tidak pernah ke mana-mana kalau tidak bisa menyamakan visi dan menyinergikan pemerintah, swasta, dan masyarakat madani. Negara tidak pernah bisa menjadi besar apabila hanya mengandalkan modalnya sendiri.