Dampak Demo

GELOMBANG demo terasa meningkat. Rencana unjuk rasa 4 November bahkan membuat aparat keamanan harus meningkatkan kewaspadaan. Setiap hari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia sampai harus berkomentar. Seakan-akan ada kegentingan yang akan terjadi. Tentu tidak salah apabila aparat keamanan melakukan antisipasi. Namun, ketika porsinya terlalu berlebihan, dampaknya tidaklah baik. Setidaknya bagi upaya kita membangun perekonomian, dampaknya bisa menjadi negatif.

Kita ingin ingatkan kondisi perekonomian tidaklah menguntungkan. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Washington belum lama ini mengingatkan bahaya besar yang sedang dihadapi dunia. Yakni, pertumbuhan yang terlalu rendah dan berlangsung terlalu lama sehingga terlalu sedikit yang menikmati. Tidak ada seorang pun bisa menduga sampai
kapan kondisi ini berlangsung.

Semua hanya berharap harga komoditas kembali membaik sehingga bisa menggerakkan kembali perekonomian dunia yang sedang lesu darah. Karena itulah kita pantas untuk juga berhati-hati. Jangan habiskan energi kita untuk hal yang tidak produktif. Yang bisa mengembalikan kita ke rel untuk membangun ialah Presiden Joko Widodo. Mengapa? Karena kita kenal Jokowi kuat dalam melakukan persuasi.

Kita memercayainya menjadi presiden karena ia mampu membangun komunikasi sehingga bisa menggerakkan orang untuk sama-sama membangun negeri ini. Hal itu sudah Jokowi tunjukkan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mampu membujuk seorang warga untuk menyerahkan lahannya agar pembangunan jalan tol lingkar luar bisa diselesaikan. Ketika menjadi presiden, Jokowi bisa meyakinkan warga untuk mau menerima kenaikan harga bahan bakar minyak agar kita memiliki modal membangun infrastruktur.

Kalau sekarang marak terjadi unjuk rasa, berarti ada saluran komunikasi yang tersumbat. Jokowi tidak lagi peka terhadap keluhan masyarakat dan tidak cepat membangun komunikasi untuk menyelesaikan persoalan. Waktunya bagi Jokowi kembali kepada jati dirinya sebagai pemimpin yang mau mendengar dan mencari solusi terbaik. Janganlah kekuasaan membuat Jokowi menjadi berjarak dan kemudian kehilangan kekuatan persuasinya.

Kita harus menyadari kelesuan ekonomi mendera kita dua tahun terakhir ini. Seperti fenomena yang terjadi di seluruh dunia, hanya segelintir orang yang bisa mengambil manfaat dari situasi ini. Kebanyakan mengalami kesulitan sehingga kesenjangan semakin melebar. Dalam kondisi seperti ini, orang mudah frustrasi. Sedikit saja persoalan muncul, akan membangkitkan rasa frustrasi itu. Apalagi ketika pemimpin dirasakan asyik dengan kepentingannya sendiri.

Pembiaran terhadap sikap frustrasi warga akan memancing gelombang unjuk rasa yang terus-menerus. Ketika menjadi kebiasaan, itu akan berdampak kepada tujuan utama kita yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Pengalaman 17 tahun reformasi harus menjadi pembelajaran kita semua. Baik pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati
Soekarno putri, maupun Susilo Bambang Yudhoyono kehabisan waktu hanya untuk menghadapi gelombang demonstrasi.

Investasi yang kita harapkan tidak pernah bisa optimal ketika unjuk rasa seperti tidak habis-habisnya terjadi. Sekarang kita sebenarnya berharap pemerintahan fokus untuk membangun. Itu sudah ditunjukkan dengan pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Hal itulah yang diharapkan bisa memperkuat kepercayaan kalangan dunia usaha untuk mau menanamkan modal, apalagi pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masuknya investasi.

Semua itu tidak ada artinya apabila tidak ada ketenangan. Orang akan selalu waswas apabila kegentingan sepertinya akan terjadi di negeri ini. Padahal, kuncinya ialah tersendatnya saluran komunikasi. Pemerintah dianggap tidak bisa menjadi orangtua yang adil.