Demokrasi Kritis

SETIAP dalam keramaian perhelatan politik, saya selalu punya harapan dan kecemasan yang bertaut. Harapan karena demokrasi kita masih muda, tengah bersemi dan tumbuh. Namun, juga khawatir karena demokrasi diperlakukan serupa tujuan; melulu kebisingan dan kegaduhan. Melulu bagaimana memenangi pertarungan, tetapi sedikit yang berlanjut merawat kemenangan. Jika keramaian politik itu ialah pemilihan calon kepala daerah, 'pesta' telah dimulai ketika nama-nama para calon diumumkan ke publik oleh partai politik.

Harga diri partai bertambah karena punya calon untuk maju dan bertarung. Terlebih jika sang kandidat namanya bersinar, partai boleh merasa paling berjasa, meski terakhir memberi dukungan. Para kandidat memulai pesta karena terpilih di antara sekian banyak nama. Terlebih mengalahkan nama-nama besar yang telah beredar tetapi tak dipinang partai. Bagi nama baru, mereka mulai memantas-mantas diri memimpin sebuah wilayah. Bagi calon petahana yang rakus, bisa jadi terus menghitung-hitung pundi-pundi di periode berikut jabatannya.

Bagi kandidat pemula, ia mesti rajin menambal ihwal diri yang kurang. Yang senyumnya masam berupaya agar manis. Yang tak tak pernah tahu harga sembako mulai sering ke pasar. Yang selama ini alergi makan pinggir jalan biasakan lidahnya merakyat. Pada 15 Februari 2017, itulah penentuannya. Sebanyak 101 pilkada serentak digelar, melanjutkan pilkada 2015 yang berjumlah 169. Di antara ratusan pasangan calon kepala daerah, di situ ada Abdullah Puteh. Berpasangan dengan Sayed Mustafa, ia maju sebagai calon gubernur Aceh dari jalur independen.

Puteh terpidana kasus korupsi pengadaan helikopter, ditahan sejak 2004. Ia divonis 10 tahun penjara, tetapi mendapat banyak pengurangan hukuman. Puteh bebas pada November 2009. Berkat 'jasa' Mahkamah Konstitusi, mantan terpidana yang telah lima tahun bebas boleh menjadi calon kepala daerah sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik. Selain Puteh, pilkada 2017 juga diikuti tiga calon bupati petahana yang juga tersangka korupsi, dan satu terpidana pencemaran nama baik.

Kini penentuan terakhir benar-benar ada di tangan rakyat, para pemilih. Boediono ketika dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Ekonomi UGM, sebelum menjadi wakil presiden, mengingatkan demokrasi kita sungguh masih kritis. Di negara-negara yang berpenghasilan per kapita US$1.500-US$3.000, katanya, demokrasi bisa bertahan rata-rata 18 tahun. Batas kritis bagi demokrasi ialah penghasilan sekitar US$6.600. Indonesia kini masih di bawah US$4.000.

Itu artinya masih dalam masa kritis. Para politikus, terlebih mereka yang terpilih itulah mestinya yang menjadi concern utama. Menyelamatkan demokrasi agar panjang usia dengan memakmurkan rakyat. Jadi, sesungguhnya tak ada pesta selama jumlah kemiskinan masih tinggi.