Indonesia Incorporated

SUDAH lama istilah ini didengungkan, tetapi sulit bagi kita untuk melaksanakannya. Begitu susahnya kita melakukan sinergi di antara kekuatan ekonomi yang ada. Kita tidak bisa menetapkan kapan kompetisi itu dijalankan dan kapan kooperasi itu dilakukan.

Tepatlah salah satu bahasan dalam Rembuk Nasional 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun sinergi di antara badan usaha milik negara, swasta, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Negara harus hadir untuk mendorong sinergi itu agar bisa terjadi.

Sejak 1988 kita menetapkan pembangunan negara ini tidak lagi bertumpu pada negara. Semua negara memang mengalihkan peran pembangunan ekonomi ke swasta. Tiongkok yang menerapkan sistem sosialisme bahkan memilih jalan itu untuk sistem ekonomi mereka. Dengan itu, negara mendorong lahirnya wirausaha.

Dengan paradigma tersebut, pembangunan pertama ditawarkan kepada swasta untuk melaksanakannya. Baru kalau swasta tidak sanggup, peran itu dimintakan kepada BUMN. Apabila BUMN tidak sanggup juga, barulah APBN yang dipergunakan untuk pembangunan.

Kita sebenarnya sudah menerapkan pendekatan itu. Bandar udara di Yahukimo, misalnya, dibangun dengan menggunakan APBN. Demikian pula pembangunan pelabuhan laut di Indonesia Timur. Semua itu dilakukan karena baik swasta maupun BUMN tidak mungkin membangun infrastruktur yang frekuensi perdagangannya masih rendah. Namun, untuk pembangunan jalan tol, pemerintah menawarkannya kepada swasta. Demikian pula dengan pembangkit tenaga listrik.

Baru ketika swasta tidak sanggup, BUMN yang mengerjakan seperti tol di Bali atau sekarang kereta api cepat Bandung-Jakarta.

Hanya, kita sering tidak konsisten. Kadang masih berpikiran negaralah yang harus melakukan pembangunan. Padahal, kebijakan besarnya bisa ditentukan negara, tetapi pelaksanaannya dilakukan swasta.

Salah satu yang membuat Tiongkok bisa cepat membangun karena negara berpikir cerdas. Negara menetapkan bentuk pembangunan yang ingin dicapai. Patokannya, pembangunan itu bisa dirasakan dan dinikmati semua orang. Pelaku pembangunannya bisa siapa saja. Istilah yang dipakai Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping, "Tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.

"Memang sering kali muncul godaan bagi pemegang kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, peluang itu diberikan kepada kroni. Oleh karena itu, penting bagi pemegang kekuasaan untuk lepas dari konflik kepentingan. Aturan main harus berlaku sama bagi setiap orang dan yang dilihat tingkat profesionalisme dan kompetensinya.

Pengalaman di Korea Selatan, negara memiliki database setiap badan usaha. Pemerintah bahkan memahami bisnis model dan tingkat profitabilitasnya. Perusahaan boleh mendapatkan untung, tetapi jangan menjadi monster yang mencekik rakyat. Negara yang membuat aturan main agar semua dapat diuntungkan.

Ketika negara mampu menjadi pengayom, bukan hanya sinergi antarkekuatan ekonomi yang bisa kita optimalkan. Pembangunan pun bisa kita percepat. Ketika ada divestasi asing yang dilakukan, swasta nasional bisa diminta mengambil alih. Kita apresiasi langkah pemerintah, misalnya, yang memberi kesempatan kepada Medco untuk mengambil alih tambang milik Newmont di Nusa Tenggara Barat. Ketika sekarang ada divestasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Chevron, sebaiknya kesempatan pertama diberikan kepada swasta. Dengan cara seperti itu, tidak perlu ada tabrakan antara BUMN dan swasta. BUMN bahkan bisa fokus menggunakan sumber daya untuk membangun yang lain. Itulah esensi dari Indonesia incorporated.

Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group