Terkejut

TERKEJUT memang gejala indrawi yang normal. Namun, sejak banyak orang bercitra baik berlaku korup, sa ya tak terkejut lagi jika ada kasus serupa itu. Termasuk jika suatu saat aparat lembaga antirasywah menangkap sosok berwajah aulia, amat alim, terpelajar, santun, dan selalu memberi advis bagi khalayak. Dalam khazanah Me layu tak ba nyak peribahasa yang menggu nakan kata terkejut.

Dua di antaranya, ‘Bagai kerbau terkejut oleh gong’ yang berarti tercengangcengang keheranan. Yang berikutnya, ‘Takut pada ular, terkejut pada bengka rung’. Artinya, karena takut pada orang yang berkuasa, takut pula pada keluarganya. Ini pasti mental rendah diri. Menristek dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, terkejut setelah Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan ada indikasi suap atas pemilihan rektor di beberapa kampus negeri.

Tentu peribahasa yang pertama itulah yang menggambarkan keheranan Menteri Nasir. Saya justru terkejut karena Nasir terkejut atas permainan fulus di kampus. Saya heran, sudah dua tahun menjadi menteri, ia tak tahu permainan kotor di institusinya itu. Padahal, politik uang di kampus bukan berita baru. Sejak 2006, ada 13 rektor tersandung korupsi, beberapa telah pula dibui.

Mestinya Nasir ketika baru menjadi menteri menginvestigasi kampus yang terindikasi jorok, main politik uang, dalam suksesi. Mestinya, menyapu lantai kotor ialah agenda pertama Pak Menteri. Alangkah bahayanya jika para petinggi kampus lancung lakunya, cacat integritasnya. Kini, politik uang memang telah menjadi virus yang menyebar ke mana-mana. Bahkan, untuk kelas ketua ormas pemuda di sebuah kota, ada yang berani membayar tunai Rp1 miliar.

Pemilihan kepala desa dengan fulus miliaran, telah pula terjadi di banyak tempat. Jalan kotor ini dianggap kelaziman belaka. Kembali soal suksesi rektor, sudah jadi galib rupanya, ada tim sukses, juru kampanye, dan tentu fulus. Mereka itulah yang nanti duduk di kabinet sang rektor terpilih. Seperti diungkap Ombudsman Republik Indonesia, ada dugaan suap yang dilakukan tujuh kampus negeri dalam pemilihan rektor.

Ada indikasi keterlibatan salah satu petinggi partai politik dan oknum di kantor Nasir. Bahkan, di beberapa kampus telah ada penyerahan uang Rp1,5 miliar-Rp5 miliar. Kian hancurlah pendidikan tinggi kita. Jika menteri mempunyai hak 35% suara dan senat 65% dalam pemilihan rektor sesuai UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ternyata bisa
‘dijualbelikan’, KPK harus segera beraksi.

Dengan pemilihan rektor yang kotor, apa yang bisa dipikirkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan? Energi dan siasatnya pastilah habis untuk mencari fulus yang digelontorkan menuju tangga rektor. Padahal, kampus mestinya bersemboyan: Veritas, probitas, iustitia (Kebenaran, kejujuran, keadilan)? Jika tritunggal nilai itu telah sirna di kampus, apa yang tersisa?