Badai belum Berlalu

WAWANCARA dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (18/10), memberi gambaran tentang dua wajah perekonomian kita sekarang ini.

Satu sisi positif, kita mampu menjaga kepercayaan pasar karena pembangunan yang dilakukan ditopang sisi fiskal yang terkelola dengan baik.

Kedua, sisi negatif, badai yang sedang kita hadapi masih belum berlalu.

Sri Mulyani berterima kasih atas peran serta masyarakat ikut program amnesti pajak karena itu memperkuat sisi fiskal.

Hanya, penerimaan uang tebus mendekati Rp100 triliun belum sepenuhnya menyelamatkan sisi penerimaan karena hingga akhir September, dari target penerimaan pajak Rp1.360 triliun baru tercapai 58%.

Perlambatan perekonomian global sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Kelesuan ekonomi masih terjadi dan itu bisa dilihat dari pertumbuhan kredit yang masih satu digit pada tahun ini.

Bank Indonesia (BI) berupaya mendorong ekspansi kredit dengan menurunkan suku bunga acuan.

Bunga deposit facility diturunkan menjadi 4%, lending facility ditetapkan 5,5%.

BI menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini 14%, tetapi permintaan kredit dunia usaha masih rendah.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita garap. Pertama, bagaimana menciptakan iklim usaha lebih baik.

Korupsi, inefisiensi birokrasi, serta ketersediaan infrastruktur merupakan tiga faktor utama yang dinilai World Economic Forum menjadi penyebab menurunnya daya saing.

Kedua, kebijakan pendidikan harus sejalan dengan pembangunan.

Dalam 10 tahun terakhir, anggarannya jadi Rp400 triliun.

Pertanyaannya, sejauh mana penggunaan anggaran untuk menghasilkan manusia yang siap menopang derap pembangunan?

Ketiga, bagaimana menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Rasio pajak yang masih 12% menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat membayar pajak.

Amnesti pajak yang dikatakan berhasil ternyata hanya diikuti 500 ribu wajib pajak.

Bahkan tambahan wajib pajak baru hanya sekitar 25 ribu.

Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK belum saatnya untuk berpuas diri, apalagi tantangan tahun depan masih tetap berat.

Satu yang harus dimanfaatkan ialah kekuatan pasar dalam negeri.

Jangan biarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk impor sehingga kita hanya mendapatkan harga murah, tapi masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Perlambatan ekonomi global harus dipakai untuk mendorong transformasi ekonomi.

Kita harus benar-benar berpindah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi.

Industrialisasi harus menjadi agenda utama untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara industri baru.

Tanpa reindustrialisasi, kita terus terperangkap dalam kelompok negara berpendapatan menengah.

Tidak banyak negara yang keluar dari perangkap itu karena tidak menetapkan secara jelas peta jalan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah memulai pembangunan infrastruktur. Dalam tiga tahun ke depan, yang harus dilakukan ialah bagaimana memanfaatkan hasil pembangunan itu.

Pembangunan infrastruktur harus mampu menggerakkan kegiatan ekonomi warga agar kemudian kita menikmati nilai tambah dari investasi yang sudah dilakukan.

Memang tidak mudah mencapai tujuan besar pembangunan itu.

Dibutuhkan kerja sama dan rasa saling percaya antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meraih Indonesia yang lebih menyejahterakan.