Amtenar

DI masa Orde Baru, seorang pejabat di Departemen Penerangan, kementerian ‘bintang lima’ masa itu, menyuruh saya mendaftar sebagai calon pegawai negeri. Pejabat itu menjamin saya lulus tes karena ia yang punya kuasa mengurus pegawai di kantornya. Saya menolak halus dengan tidak hadir di hari terakhir pendaftaran. Ketika tahu saya tak mendaftar, sang pejabat yang juga mengelola lembaga pendidikan, tempat saya bekerja paruh waktu, menegur saya penuh tanda tanya.

“Orang lain, banyak datang dari jauh, membayar (saya) jutaan, tapi Anda saya kasih gratis enggak mau,” katanya dengan nada dingin. “Maaf, Pak, saya enggak punya bakat jadi pegawai negeri,” jawab saya terus terang. “Jadi pegawai negeri itu gak perlu bakat.” Ia setengah memotong. Saya kira ia jujur. Enggak perlu bakat! Yang saya maksud ‘bakat’ ialah ‘mentalitas’ pegawai negeri yang saya pahami: Berangkat pagi pulang sore, yang berprestasi dan sebaliknya sama saja, jago manipulasi, memakai baju Korpri, harus memilih Golkar setiap pemilu dan harus memusuhi partai lain.

Selain itu, mesti patuh pada atasan, seperti kerbau dicokok hidungnya meski tahu atasannya parah. “Kerja kita memang untuk menyenangkan pimpinan,” ucap seorang pejabat eselon tiga di Mahkamah Agung, baru-baru ini. Saya kaget mendengar ucapannya. Ternyata mentalitas serupa itu belum berubah. Begitulah secara hierarkis, saling menyenangkan atasan, kecuali di institusi yang dipimpin kaum reformis sejati.

Waktu itu, selagi punya akses terhadap orang berkuasa, siapa saja bisa menjadi amtenar. Memakai ijazah orang lain pun bisa. Tak masuk berbulan-bulan asal atasannya ‘baik hati’, tak masalah. Di institusi lain, di masa lalu, latar belakang pegawai itu tergantung atasannya. Maksudnya, kalau ada seorang petinggi berasal dari daerah tertentu, umumnya pegawai di level bawah juga berasal dari daerah itu. Itulah nepotisme yang ketika reformasi berusaha kita enyahkan.

Contoh paling nyata di Kantor Provinsi DKI Jakarta. Pegawai terbanyak konon dari tiga puak. Saya pun baru mafhum kemudian ketika Gubernur Ahok membereskan kelompok ‘Babi Kuning’. Mereka pegawai yang berasal dari Batak, Bima, dan Kuningan. Bisa ditelusuri, dahulu pasti orang Batak, Bima, dan Kuningan pernah menjadi pucuk pimpinan di pemerintahan DKI Jakarta. Di negeri ini pegawai negeri memang jadi mimpi tertinggi, terlebih lagi di daerah. Karena itu, ‘pasar’ pegawai negeri amat tinggi, ratusan juta rupiah.

Itu pun berebut. Bank pun siap menerima beslit sebagai agunan pinjaman. Beberapa hari lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengeluh, 64% dari 4,5 juta amtenar kita rendah mutunya. Keluhan yang diungkapkan hampir seluruh menteri di institusi itu sejak era Megawati. Menteri M Feisal Tamin, Taufiq Effendi, Azwar Abubakar, Yuddy Chrisnandi (sebelum diganti Asman) mengeluhkan betapa tak berkualitasnya para amtenar kita.

Taufiq Effendi paling kerap mengeluh. Namun, jadi lebih bermutukah amtenar kita? Apa yang dikeluhkan Menteri Asman, itulah hasil rekrutmen pegawai dengan aneka cara yang mengabaikan aspek kompetensi. Saban tahun amtenar kita menghabiskan dana 33,8% anggaran negara (Rp707 triliun). Bahkan, di daerah lebih dari 50% APBD.

Bayangkan! Kita, rakyat, yang membayar pajak berhak marah atas kondisi pegawai negeri yang rendah mutunya. Birokrasi ialah mesin sebuah pemerintahan. Untuk membereskan rendahnya mutu abdi negara, butuh super minister. Bukan menteri biasa! Menteri yang punya strategi terbaik memberesi birokrasi dan menggebrak dengan penuh nyali. Maaf, bukan menteri yang masih berkeluh kesah tentang persoalan lama itu.