Setelah 2 Tahun

JOKOWI tidak bekerja sendirian untuk bisa terpilih menjadi presiden. Ada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membantu Jokowi memenangi debat dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ada Partai NasDem yang menggenapi suara Jokowi untuk bisa maju sebagai calon presiden. Ada jutaan tangan lain yang membantu Jokowi agar bisa berkantor di Istana Merdeka. Jokowi tidak pernah boleh melupakan mereka yang membantu dirinya untuk menjadi presiden.

Mereka tidak membutuhkan imbalan apa pun dari Jokowi. Mereka hanya berharap agar Jokowi tidak gagal menjadi presiden. Untuk itu, Jokowi harus mendengar suara mereka yang tulus membantu dirinya menjadi presiden. Jangan mentang-mentang sudah menjadi presiden lalu lupa berkomunikasi dengan pendukungnya. Memang atas nama hak prerogatif, Presiden bisa melakukan apa pun yang ia suka. Namun, jangan lupa semua keputusannya harus bermuara
kepada pemenuhan janji dua tahun lalu, yakni terciptanya Indonesia yang lebih baik.

Kekuasaan bukan hanya untuk kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan itu amanah untuk membuat Indonesia lebih sejahtera. Kemakmuran itu hanya bisa dicapai kalau Presiden membangun sebuah tim kerja yang kuat, kabinet yang bisa dipercaya, pemerintahan yang bisa menggerakkan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Penunjukan menteri dan wakil menteri energi dan sumber daya mineral yang baru menunjukkan Presiden merasa bisa berjalan sendiri.

Ia merasa tidak perlu berkonsultasi dengan Wapres, tidak perlu masukan dari partai pendukungnya. Tanpa ada penjelasan, Presiden menunjuk orang
yang dua bulan lalu diberhentikannya sebagai menteri dan orang yang jelas-jelas salah dilantik karena berkewarganegaraan Amerika Serikat. Presiden memang boleh mengangkat siapa pun yang ia suka. Akan tetapi, pengangkatan seorang pejabat publik harus dipercaya publik karena keputusannya akan berpengaruh kepada publik.

Bagaimana orang yang sudah diragukan integritasnya, sudah melakukan pembohongan publik, dan membuat sejarah buruk adanya orang asing yang dilantik menjadi anggota kabinet, masih dipercaya menjadi wakil menteri. Jabatan menteri dan wakil menteri ESDM bukan sekadar jabatan politik, melainkan juga jabatan teknis. Kementerian ini terlalu lama hanya dilihat dari kacamata politik. Padahal yang lebih diperlukan ialah hal teknis karena ini berkaitan dengan ketersediaan energi yang kita perlukan untuk membangun.

Apalagi sekarang ini kita dihadapkan kepada ancaman besar. Nyaris tidak adanya investasi baru di bidang eksplorasi membuat kita tidak pernah bisa menambah cadangan energi. Tanpa adanya penemuan baru, sudah pasti produksi minyak dan gas kita akan menurun. Padahal derap pembangunan yang dilakukan pasti membuat kebutuhan energi meningkat. Kehadiran pimpinan baru di Kementerian ESDM seharusnya memenuhi tantangan itu. Kita membutuhkan orang yang paham masalah dan mampu bertindak agar segera terjadi investasi di eksplorasi.

Seorang eksekutif perusahaan migas menyayangkan tidak adanya orang yang paham sektor tambang dan energi di sekitar Presiden. Akibatnya input yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi Indonesia. Seakan-akan kondisinya normal, padahal kenyataannya krisis besar menghadang kita.

Penunjukan pejabat yang tidak memahami persoalan tambang dan energi akan membuat para investor semakin wait and see. Padahal ketika kemarin Presiden mengubah begitu saja hasil kajian puluhan tahun pengelolaan Blok Masela, kepercayaan investor untuk berbisnis di Indonesia sudah menurun. Tepat pada dua tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi membuat langkah yang membebani dirinya sendiri. Semoga ada pembelajaran yang bisa dipetik Jokowi agar tiga tahun yang tersisa tidak terbuang hanya untuk memancing kontroversi baru.