Nasib Kebudayaan

MARI berbincang tentang kebudayaan yang tersisihkan. Selalu ada ambivalensi negeri mencintai kebudayaan versus realitasnya. Mulai sa ja dengan fakta ini, banyak sutradara film kita menyimpan master film mereka di berbagai negara. Di negeri sendiri tak ada tempat aman dan nyaman. Sinematek Indonesia yang didirikan Misbach Yusa Biran dan Asrul Sani pada 1975 dan merupakan arsip film pertama di Asia Tenggara kini amat memprihatinkan.

Sutradara Garin Nugroho dan produser Mira Lesmana termasuk yang menyimpan sebagian master film mereka di berbagai negara itu. Menyimpan master film di berbagai negara yang memahami arti penting kebudayaan tidak saja aman, tetapi justru dibayar. Imbalannya, pihak lembaga penyimpan bisa memutar film-film Indonesia untuk tujuan nonkomersial. Film ialah produk intelektual dan tak ‘merasa nyaman’ di rumah sendiri sungguh menyedihkan.

Jika kita membutuhkan, harus mendatangi mereka, ke berbagai negara. Itu bukti kita sebagai pemilik kebudayaan tak bertanggung jawab! Fakta lain telantarnya Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Itu telah berlangsung lama. Setiap ada gubernur baru Ibu Kota, para pengelola dokumentasi sastra itu hanya bisa berdoa ada kemurahan hati pejabat yang memahami sastra. Tanpa dana negara, berat pusat dokumentasi sastra itu hidup. Apa untuk urusan itu kita juga mengiba ke luar negeri?

Beberapa tahun lalu kita membaca, betapa naskah-naskah lama kita, terutama asal Melayu Riau, telah menjadi milik para kolektor Malaysia dan Singapura. Sebagian benda-benda itu kini telah menjadi penghuni Lembaga Kebudayaan Singapura. Mereka mengatakan daripada disimpan di Indonesia toh rusak juga. Perkataan menyakitkan. Kita tertampar, tetapi apakah negara merasa tertampar? Negara tak peduli! Yang menyedihkan negara tak hadir untuk menginventarisasi berapa sesungguhnya jumlah naskah lama yang kini masih ada.

Berapa pula naskah-naskah lama yang telah ‘berpindah tuan’ ke luar negeri? Kini Perpustakaan Leiden Belanda, kabarnya, menyimpan 18 ribu naskah Nusantara. Sejumlah benda sejarah milik kita kini tersebar di Belanda, Inggris, Austria, bahkan sampai ke Rusia. Di Inggris misalnya, ada sekitar 6.000 koleksi, dan di Australia sekitar 3.000 benda etnografi Indonesia. Dulu pada 1978 ada upaya diplomasi agar mereka mengembalikan benda-benda budaya kita. Naskah Nagarakretagama, arca Prajnaparamitha, pelana kuda Pangeran Diponegoro, dan lain-lain bisa kembali.

Terungkaplah pada perhelatan World Cultural Forum di Bali pekan silam, betapa kearifan lokal di Korea Selatan dan Tiongkok punya peran penting dalam membangun bangsa. Mo dernisasi tak menghilangkan tradisi dan kebudayaan masyarakat. Di kita, modernisasi kerap menjadi tukang jagal tradisi. Apa yang di alami Kepala Desa Mollo, NTT, Aleta Baun, sungguh tragis. Untuk mempertahankan tanah adat dari gempuran eksplorasi pertambangan, ia harus hidup penuh derita. Ia diancam dan di bacok.

Ia perlu 13 tahun untuk memperjuangkan hak-hak warga. Aleta Baun salah satu contoh. Salim Kancil, aktivis antitambang, di Lumajang, bahkan dibunuh. Fakta-fakta itu meperkuat bukti betapa aktivitas ekonomi seolah dibiarkan menjadi mesin pembunuh mereka yang menjaga bumi. Begitu banyak pemilik modal menjadi loba ketika menghadapi mereka yang setia merawat kearifan dan tradisi.

World Cultural Forum pun merekomendasikan bahwa kebudayaan yang selama ini terpinggirkanakan menjadi dasar utama pem bangunan berkelanjutan. Akan tetapi, maaf kepada pemerintahan Jokowi-JK, saya ragu Anda berkomitmen tentang ini sebab publik juga be lum tahu bagaimana sesungguhnya visi Anda tentang kebudayaan. Revolusi mental, Nawa Cita, pembangunan karakter bangsa, bu daya maritim, bagi saya jadi entah apa maknanya.