Pungli

PUNGUTAN liar (pungli) menjadi isu yang tiba-tiba mencuat.

Presiden Joko Widodo datang langsung ke Kemenhub untuk melihat pegawai golongan 2D mengutip uang dari pengeluaran surat perjalanan pelaut.

Uang yang didapat tiga pegawai sekitar Rp17 juta.

Operasi tangkap tangan terjadi saat pemerintah membentuk satgas pemberantasan pungli.

Tindakan mengutip uang bagi pengurusan berbagai perizinan menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi.

World Economic Forum baru saja mengeluarkan daftar daya saing di 136 negara. Peringkat Indonesia turun empat tingkat.

Dua penyebab utamanya ialah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Sejak era Orde Lama, pungli memang sudah menjadi penyakit.

Berbagai upaya pemberantasan sudah dilakukan.

Namun, pungli hanya hilang saat operasi.

Setelah itu kambuh lagi, bahkan semakin parah.

Sekarang saat berbagai kemudahan coba diberikan pun, pungli tetap menjadi keseharian kita.

Pelayanan prima hanya bagi pejabat.

Bagi warga biasa tidak ada kemudahan.

Pemeonya tetap, "Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?"

Saat Jokowi menggagas revolusi mental, muncul harapan akan adanya perubahan.

Namun, itu tidak pernah terjadi.

Semua hanya kulit luar, hanya slogan, tidak pernah terjadi perubahan sikap dan perilaku.

Yang lebih menakutkan ialah munculnya konspirasi antara aparat dan preman.

Truk-truk pengangkut sembako yang hilir mudik harus diberi semacam stiker bila tidak ingin diganggu dalam perjalanan.

Untuk mendapatkan stiker 'pengamanan', sopir harus merogoh kantong.

Apakah gebrakan terakhir ini akan memberikan hasil yang berbeda?

Sepanjang tidak ada perubahan aturan main dan tidak ada konsistensi dalam pemberantasan pungli, semua akan kembali seperti semula.

Pungli terjadi karena tidak jelasnya aturan main.

Dalam urusan perizinan, misalnya, tidak pernah jelas berapa meja yang harus dilalui dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

BKPM pernah mencoba memangkas izin aturan di sektor pertambangan dan migas.

Namun, mereka tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan pemangkasan meja.

Sepanjang tidak pernah ada kejelasan waktu, di situlah permainan terjadi.

Bagi masyarakat yang penting izin keluar, soal biaya mereka tutup mata.

Kini, salah-salah masyarakat bisa kena tindakan hukum, padahal mereka membutuhkan kecepatan karena 'waktu adalah uang'.

Bisakah pemerintah membuat kepastian dalam pengurusan izin?

Bila ingin revolusi mental jalan, perbaikan sikap pelayanan wajib.

Kepada birokrasi harus ditanamkan sikap bahwa kemudahan dan kecepatan pelayanan modal meraih kemajuan.

Ketika negara maju, kemampuan untuk semakin menyejahterakan birokrasi kian besar.

Sayangnya, mentalitas kita tidak pernah mau sabar. Semua cenderung ingin cepat menikmati hasil.

Peningkatan kesejahteraan esok itu terlalu lama. Semua mau merasakannya hari ini.

Sesungguhnya ada cara untuk mengubah mentalitas birokrasi kalau kita mau melakukan seperti Singapura.

Negara mengambil orang-orang terbaik untuk menjadi birokrat.

Beri mereka renumerasi rata-rata 10% di atas pegawai swasta.

Namun, bagi yang menyalahgunakan wewenang, tiada ampun.

Tiongkok kini menjalankan kebijakan seperti itu.

Presiden Xi Jinping tidak memberi ampun kepada mereka yang membebani perekonomian.

Anggota politbiro bahkan dipenjara jika terbukti memperkaya diri sendiri.

Konsistensi itulah yang tidak pernah kita miliki.

Sikap kita hanya 'anget-anget cirit ayam'.

Lusa pun kita sudah lupa dengan persoalan pungli.