Siasat Suksesi

ISTRI saya tertawa sinis setelah menyimak sabdatama atau perintah tertinggi Sultan Hamengku Buwono X. Bukan karena putri sulung Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, berganti nama menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram, tanda ia akan menggantikan takhta. Bukan!

Ia sinis karena penjelasan Sultan tentang dawuh tersebut berkaitan dengan wahyu, dengan wangsit. Sultan tak kuasa menolaknya karena ini kehendak Gusti Allah. Kerajaan Yogyakarta dan Sultan itu milik Gusti Allah. Jadi, semua terserah sang Ilahi.

"Tak masuk akal. Hari begini masih ada wahyu untuk kekuasaan dunia? Alangkah enak bersembunyi di balik wahyu, wilayah yang amat personal dan tak bisa dibuktikan," kata istri saya.

Saya terkejut karena tak menyangka ia menilai sedalam itu. Karena ini wahyu, Sultan kelahiran 2 April 1946 yang berkuasa sejak 7 Maret 1989 itu meminta perintahnya disikapi dengan olah rasa. Jangan dengan olah pikir.

Permintaan itu juga diulangi Putri Pembayun. Olah pikir bisa sesat dan oleh rasa bikin lega. Kenyataannya para rayi Sultan memprotes siasat wahyu itu.

Titik beratnya pada kekhawatiran rusaknya mazhab suksesi Mataram yang dipertahankan ratusan tahun, yakni adanya putri mahkota. Akan tetapi, bagaimana kita menyoal prerogatif raja berkuasa?

Sabdatama sebelumnya, Ngarsa Dalem minta pada keluarga kerajaan dan masyarakat Yogyakarta agar tak campur tangan urusan ahli waris takhta. Ini semacam sabda bertingkat atau persiapan jalan untuk putri mahkota, dan itu wewenangnya!

Saya kira ini bukan sinisme terhadap suksesi ala monarki dan pemujaan terhadap demokrasi. Monarki konstitusional juga melahirkan sisi terpuji.

Sementara itu, demokrasi dengan politik yang oligarkis bisa membuat kita frustrasi. Ia membuat demokrasi jadi fasik! Juga bukan sinis pada perasaan dan memojokkan pikiran.

Pikiran yang berkelindan dengan ketamakan bisa membawa destruksi, sementara perasaan bisa jadi embrio kepekaan. Ini soal kepantasan!

Buktinya kedudukan raja Yogya sekaligus gubernur justru dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Monarki dalam demokrasi dihargai. Sabdatama-nya pun dipatuhi. Namun, ketika sabda itu berbau siasat wangsit, bagaimana kita bisa menyelisik wilayah gaib yang amat personal itu?

Saya jadi teringat tulisan penulis Kamerun, Daniel Etounga-Manguelle, 'Perlukah Afrika Sebuah Program Penyesuaian Budaya?'. Ia membedah kekuasaan di Afrika yang lekat dengan budaya ilmu gaib.

Para presiden Afrika, tulisnya, akan selalu dikelilingi para pentolan ilmu gaib. Tak ada yang benar-benar penting dalam politik Afrika tanpa pertolongan para dukun.

Mereka membuat nubuat dan menentukan seseorang menjadi penguasa dan menentukan para pemimpin bertahan atau sebaliknya. Nyatanya lebih banyak nubuat agar terus bertahan. Bagi orang ramai, hal gaib dalam suksesi kekuasaan yang profan ini agaknya dipandang berpotensi jadi siasat manipulatif. Ia serupa takhayul.