Menjadi Kita

DALAM perbincangan yang riuh tentang pemimpin seiman dan menegasi yang tak seiman akhir-akhir ini, saya ingin berbincang tentang Mohammad Natsir (1908-1933). Tokoh Masyumi peng usung ideologi Islam yang konsisten ini agaknya bisa menjadi oasis. Ia mempraktikkan nilainilai Islam yang ia junjung tinggi dalam demokrasi. Ia pula sebagai arsitek utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang membuat Soekarno jatuh cinta kepadanya.

Natsir yang bersih, santun, bersahaja, dan toleran mengajukan Mosi Integral pada 3 April 1950, yakni ide kembalinya Indonesia ke negara kesatuan, yang waktu itu terpecah dalam Indonesia Serikat. Pada 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan dalam sidang bersama parlemen. Pada 17 Agustus ‘Bung Besar’ mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inilah yang kerap disebut sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia. Di parlemen, Natsir tak hanya berhadapan dengan Aidit (pengusung ideologi komunis), tetapi IJ Kasimo dan FS Hariyadi (Partai Katolik), J Leimena dan AM Tambunan (Partai Kristen), dan kaum nasionalis yang pengusung sekularisme. Namun, di luar itu mereka bersahabat hangat. IJ Kasimo bahkan membelikan rumah untuk tokoh Masyumi yang lain, Prawoto Mangkusaswito.

Ketika Natsir mengajukan Mosi Integral, para tokoh nonmuslim inilah yang memberi dukungan penuh. Wajarlah ketika politikus yang pendidik itu menjadi perdana menteri, para tokoh Nasrani dipercaya menjadi menteri. Hariyadi ditunjuk menjadi menteri sosial, Herman Johanes dari Partai Indonesia Raya memimpin Kementerian Pekerjaan Umum. Bukankah kedua menteri itu juga pemimpin?

Kenapa Natsir yang amat kental keislamannya tak mempersoalkan ada Surah Al-Maidah ayat 51, yang intinya melarang mengambil wali (pemimpin) Kristen dan Yahudi? Pertama, bisa jadi persoalan tafsir yang memang masih penuh perdebatan. Kedua, ini yang ia katakan, “Demi kepentingan bangsa, para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.” (Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim, 2016).

Pluralisme dan toleransi Natsir jelas jejaknya. Ia tak gamang memadukan dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dan demokrasi Barat. “Bagi saya, nilai-nilai Islam itu inspirasi. Akan saya perjuangkan nilai-nilai itu secara demokratis,” kata penggemar biola itu kepada sama anggota Petisi 50, Chris Siner. Pria yang lahir di Lembah Gumanti, Sumatra Barat itu lalu terlibat PRRI/Permesta. Ia kecewa melihat Soekarno yang kian dekat dengan komunis, juga kian otoriter dan kurang memperhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Masyumi pun dibubarkan dan ia ditangkap dan dipenjarakan. Rezim Soeharto juga tak memberi ruang kepada Natsir dan partai yang didirikan pada 1945 itu. Padahal, ia banyak membantu melobi negara seperti Jepang dan Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia. Pikiran Natsir banyak mengilhami para pemuda Islam Malaysia. Anwar Ibrahim salah satu yang menjadi pelopornya. Nasihatnya kepada Anwar, “Jangan kita membangun sambil merobohkan.

Membangun gedung sambil merobohkan akhlak, membangun industri sambil menindas pekerja, membina prasarana sambil memusnahkan lingkungan. Inilah memang inti dari konsep pembangunan berkelanjutan.” Natsir kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan dipercaya memimpin beberapa organisasi Islam seperti Majelis Ta’sisi Rabitah Alam Islami, Majelis Ala al-Alami lil Masjid, Pusat Studi Islam Oxford (Oxford Centre for Islamic Studies) di Inggris.

Ia juga memimpin Liga Muslim Sedunia (World Muslim Congress), dan Ketua Dewan Masjid Seluruh Dunia. Natsir sungguh tak basi menjadi inspirasi bagaimana memformulasikan antara Islam di satu pihak dan urusan kebangsaan di lain pihak. Bukan kami, kamu, melainkan kita. Proses menjadi ‘kita’ memang tak mudah. Ia perlu memahami arti kesepakatan kebangsaan yang terkristal dalam Pancasila. Ia perekat dan panduan utama negeri multikultur ini menatap masa depannya.