Bonus Demografi Berkah atau Musibah?

UNTUK kesekian kali saya kutip kalimat dari seorang guru tentang kondisi paradoks pendidikan kita. Pendidikan Indonesia terlampau banyak problemnya, tetapi terlalu sedikit solusinya. Sang guru itu mengatakan pada sebuah studi banding ke Malaysia, menjelang lahirnya undang-undang penting di bidang pendidikan nasional.

Hingga kini persoalan itu masih juga sama. Padahal, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan, ialah salah satu solusi. Dua tahun kemudian lahir UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan program sertifi kasi guru. Itu juga salah satu solusi untuk menaikkan mutu dengan menyejahterakan guru. Ini berarti, secara politik pendidikan mendapat dukungan amat serius.

Akan tetapi, benarkah itu semua solusi yang tepat? Jika melihat fakta-fakta, rupanya belum juga beranjak dari problemnya yang lama. Padahal, mulai 2009 dana pendidikan 20% dari APBN mulai dilakukan. Sekadar contoh pada 2015 anggaran pendidikan Rp408,5 triliun dan pada 2016 Rp.419,2 trilun. Tahun ini sertifikasi guru Rp36 trilun dan bantuan operasional sekolah Rp31 trilun.

Untuk membuktikan betapa mutu pendidikan dan sertifi kasi guru belum menjadi solusi, coba saja Anda mencari informasi di Google. Kemarin saya melakukannya, untuk kata kunci mutu pendidikan Indonesia rendah keluar mencapai 572 ribu (0,62 detik) dan untuk sertifi kasi guru gagal mencapai 205 ribu (0,39 detik). Artinya, berita sumbang tentang pendidikan memang melimpah. Pemerintah mengakui sertifikasi guru, misalnya, belum berhasil meningkatkan mutu guru.

Pendidikan/pelatihan guru pun masih tak sesuai dengan kebutuhan guru yang sebenarnya. Ikhtisar Data Pendidikan Dasar 2015/2016 menunjukkan betapa tinggi lulusan SD yang tak bisa melanjutkan ke SLTP, ditambah siswa putus sekolah, mencapai 1 juta anak lebih. Menurut BPS, ada 48,02 juta (40%) dari 120 juta pekerja Indonesia berpendidikan SD. Itu pun yang tak tamat SD mencapai 15,65 juta (13%) dan yang tidak pernah sekolah 4,3 juta orang (3,6%). Sementara pekerja dengan pendidikan sekolah menengah pertama mencapai 21.48 juta orang (17,8%).

Kita bisa membayangkan dengan angkatan kerja seperti itu, dengan anak putus sekolah yang jumlahnya amat tinggi, dengan kondisi pendidikan seperti itu. Sementara itu, salah satu solusi, yakni Program Indonesia Pintar, hingga kini masih menghadapi banyak kendala. Padahal, target program itu bisa menjaring 4,5 juta anak dari keluarga miskin. Namun, faktanya masih karut-marut. Menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendy, mesti bekerja amat sangat serius mengatasi persoalan itu.

Dengan fakta-fakta itu, kita akan bicara apa tentang bonus demografi (2012 hingga 2045)? Sementara itu, satu dasawarsa terakhir ini, pe ngendalian jumlah penduduk juga stagnan, sedangkan korupsi kian menggila. Wajar jika Forum Ekonomi Dunia tentang Indeks Daya Saing Global 2016-2017 menempatkan Indonesia di peringkat ke-41 (dari 140 negara). Pilar efi siensi ketengakerjaan Indonesia pun berada di posisi ke-108. Selalu kalah dengan Malaysia dan Thailand. Dengan Singapura pasti kian tak sebanding saja.

Sungguh tak ada waktu bagi pemerintahan Jokowi-Kalla untuk tertawa meski sejenak. Tak pantas untuk seluruh pejabat negara tak serius bekerja. Banyak nubuat bahwa kita hanya akan dapat remah-remah alias berdiri di pinggir gelanggang dalam persaingan global yang berat ini. Alih-alih menjadi berkah, bonus demografi pun bisa menjadi musibah. Inilah jika pendidikan tak serius diurus. Benarlah kata sang guru, lebih dari satu dasawarsa yang lalu.